DPRDSU: Money Politics, Kasus Kriminal dan Daftar Pemilih Potensi Rawan Pilkada

Medan (SIB)- Dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut terungkap, money politics, luas daerah maupun persoalan daftar pemilih serta kasus-kasus kriminal di masyarakat sangat berpotensi terjadinya kerawanan pada Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang akan digelar secara serentak di 23 Kabupaten/Kota di Sumut, sehingga semua pihak diharapkan untuk mengantisipasinya. 

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan Poldasu, KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Sumut, Bawaslu Sumut dan Kesbangpol dan Linmas Sumut membahas  persiapan Pilkada di 23 kabupaten/kota, Rabu (12/8) di DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A Toni Togatorop, didampingi Sekretaris Reynald Situmorang.

Seperti yang diungkapkan Direktur Sabhara Poldasu Kombes Pol Darto Juhartono, berbagai bentuk kriminal di masyarakat menjadi potensi konflik pada Pilkada. Potensi konflik ini menjadi sasaran yang diantisipasi pihak Poldasu. Misalnya, masalah tanah dan bentuk kriminal lainya sangat berpotensi tingkat keterpengaruhan masyarakat pada Pemilu. Ini menjadi perhatian kepolisian agar Pilkada berjalan lancar dan aman.

“Kerawanan wilayah yang mencakup georafi, demografi, sumber daya manusia (SDA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta luasnya wilayah  Sumut juga potensi kerawanan Pilkada. Luas wilayah menghambat pergerakan pasukan pengamanan jika terjadi persoalan di suatu wilayah. Kondisi geografi ini berpengaruh pada pendistribusian logistik,” katanya.

Selain itu, katanya, persoalan daftar pemilih yang tidak valid,  masyarakat yang heterogen dan karakter masyarakat Sumut yang tempramental, tingkat pengangguran berpotensi  dimanfaatkan untuk konflik antar etnis atau antar kepentingan kelompok tertentu. Mengantisipasinya, Poldasu menyiapkan 12.229 personil pengamanan dan menyiapkan tambahan personil 2 SSK dari Brimob Aceh.

Terkait potensi konflik masa kampanye,  Poldasu meminta KPUD berkoordinasi dengan Polres masing-masing wilayah pada penetapan jadwal kampanye. Koordinasi dalam pengaturan itu untuk menghindari gesekan antar masa pendukung pada saat kampanye.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbanpol Linmas Sumut  Eddy Syofian mengatakan, semua pihak juga harus melakukan antisipasi supaya money politics (politik uang) tidak terjadi di Pilkada serentak. “Potensi money politics di Pilkada serentak masih ada. Maka harus dilakukan antisipasi supaya money politics bisa diminimalisir,” kata Eddy Syofian.

Dijelaskannya, peran pasangan calon, partai pengusung, aparat keamanan, penyelenggara dan sosialisasi harus ditingkatkan agar money politics tidak terjadi. Pernyataan ini,  terkait hasil survei Mei 2015 yang dilakukan lembaga survai nasional yang kredibel tetapi tidak ingin disebutkan identitasnya.  Hasil tersebut diberikan ke Pemprovsu dan Kesbangpol Linmas. Survai dilakukan di 18 daerah.

Hasil survei lain, masyarakat  datang ke TPS karena diberi sesuatu, baik berupa sembako maupun uang. “Artinya, mereka mau datang karena diberi uang. Pemilih paling mudah dipengaruhi.  Paling ironisnya, masyarakat juga belum mengetahui Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2015 dan masyarakat masih mengenal pasangan incumbent saja,” kata Eddy.

Ingatkan Calon
Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menyatakan, agar calon incumbent  tidak melibatkan PNS. “Masih ada ditemukan keterlibatan PNS. Ini sedang kita dalami bersama  Panwas kabupaten/kota,” katanya sembari menambahkan, ada juga ditemukan, partai politik yang meminta uang ‘mahar’ untuk pencalonan bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Sekretaris dan anggota Komisi A Reynald Situmorang dan Sutrisno Pangaribuan mengajak semua pihak untuk meminimalisir terjadinya konflik pada Pilkada serentak dan Pemprovsu  selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat agar ikut membantu proses pencairan anggaran Pilkada, agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.(A03/ r)