Proyek Pelabuhan Mini Berbiaya Rp 20 Miliar di Tanjungberingin Sergai Hancur Sebelum Difungsikan

Sergai (SIB)- Proyek Pembangunan pelabuhan mini berlokasi di Desa Bagankuala Kecamatan Tanjungberingin Kabupaten Serdangbedagai yang dibiayai APBN (Dirjen Perhubungan Laut) tahun 2009 dan 2010 senilai Rp 20 miliar, hingga kini belum diresmikan dan belum difungsikan tetapi sudah ”kupak kapik” (hancur). Pondasi lantai beton sebagian retak–retak dan longsor, dinding pecah dan kropos serta atap sengnya banyak yang hilang dan rusak.

Masyarakat di sekitar  pelabuhan mini itu kepada SIB, Minggu (9/8) mengatakan, semula mereka bangga atas dibangunnya pelabuhan itu yang dimulai tahun 2009 dan rampung tahun 2010 lalu. Sebab, Bagankuala tergolong desa terpencil dan terisolir di Kabupaten Serdangbedagai. Sehingga dengan keberadaan pelabuhan itu diharapkan bisa  memutus keterpencilan. Namun, setelah proyeknya rampung dibangun pada tahun 2010, pelabuhan mini tersebut hingga sekarang tak kunjung diresmikan apalagi dioperasikan. Ironisnya, bangunannya kini hancur dan  kupak–kapik.

Kepada SIB warga menuturkan, pada plank proyek yang  sudah raib dimakan rayap tertera bahwa pelabuhan mini tersebut dibiayai dana APBN (Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut) tahun 2009/2010 Rp 20 miliar yang dikerjakan dalam 2 tahap dengan rincian pengerjaan di antaranya peleningan, pembangunan fasilitas operasional pelabuhan, pembangunan dermaga beton lebar 7 meter dan panjang 38 meter, pembangunan talub sepanjang 143 meter, pembuatan 2 unit pos jaga, gapura, kamar mandi dan WC, pembuatan pagar, pembangunan gedung perkantoran dan tower penampungan air bersih.

Diungkapkan, proyek pelabuhan mini tersebut dikerjakan kontraktor PT MPJ, Medan dengan supervisor/konsultannya  CV RB dan CV HC, Medan. Pengerjaannya terkesan asal jadi. Sebab, pondasi lantai  yang tadinya lahan rawa – rawa hanya ditimbun dengan tanah lumpur. Itu sebabnya, lantai betonnya sudah pecah – pecah  dan kupak–kapik.

”Kami berharap Menteri Perhubungan turun langsung meninjau,” kata warga pada SIB.

Dalam pengamatan SIB, selain bangunan gedungnya hancur dan terlantar, akses jalan menuju pelabuhan mini itu belum dibuka sehingga harus berjalan kaki melewati samping halaman rumah–rumah penduduk atau dari semak belukar pinggiran sungai.

Proyek yang hancur sebelum difungsikan itu bagaikan proyek mubazir. Padahal, biayanya tergolong besar. ”Selain mubazir, pelabuhan mini ini tinggal menunggu kehancurannya akibat terkikis erosi air sungai yang asin,” papar warga.

Anggota DPRDSU dari daerah pemilihan Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi, Wasner Sianturi ketika diminta SIB tanggapannya, Minggu (9/8) merasa kaget dan menyayangkan kenapa bangunan yang sangat didambakan masyarakat tersebut belum dimanfaatkan. Padahal, jika pelabuhan mini itu difungsikan akan membawa dampak positif untuk daerah Serdangbedagai terlebih masyarakat pesisir pantai yang mayoritas sebagai nelayan tradisionil.

Menurut politisi PDIP yang anggota Komisi B DPRDSU ini, agar jangan menjadi proyek mubazir dan sia–sia, pelabuhan itu harus ditindaklanjuti sampai berfungsi. Karena sudah 5 tahun selesai dibangun tetapi belum dimanfaatkan. Kementerian Perhubungan di masa pemerintahan Jokowi ini selayaknya turun ke lapangan sekaligus melakukan audit dan investigasi pelaksanaan pagu anggarannya. ”Masalah ini juga akan kita sampaikan ke komisi terkait di DPRDSU dan Pemprovsu,” papar Wasner pada SIB.

Jhonni Panjaitan SE salah seorang tokoh pemuda di Serdangbedagai juga mengatakan, pembangunan pelabuhan mini itu  agak aneh dan dicurigai terindikasi korupsi. ”5 tahun selesai dikerjakan. Kenapa belum diresmikan?  Kita meminta Kejari Sei Rampah dan Kejatisu melakukan penyelidikan,” katanya menjawab SIB, Minggu (9/8). (A30/h)