Capai prioritas Pembangunan Perlu Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan

Medan (SIB)- Provinsi Sumut sampai saat masih dikategorikan rawan bencana, baik banjir, longsor dan letusan gunung berapi. Beberapa daerah rawan bencana itu, justru menjadi sentra produksi pangan,  antara lain Karo, Mandailing Natal, Langkat, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Deli Serdang. Hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tarukim Provsu Dr Ir Binsar Situmorang MSi MAP saat membuka acara Diseminasi Modul Pelatihan Konstruksi, Jumat (14/8) di Medan. Dikatakan, selain situasi tersebut, kondisi infrastruktur masih memprihatinkan. Untuk itu perlu ditingkatkan belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur. "Maka perlu menerapkan KPS (Kerjasama pemerintah dan swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, pelistrikan, telekomunikasi dan lain-lain. Terlebih lagi dengan penetapan kawasan ekonomi khususnya (KEK) Sei Mangkei, kawasan industri lainnya, dan kota baru yang akan membutuhkan fasilitas infrastruktur yang lebih baik," katanya.

Dia mengatakan, masalah pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pembangunan (Disparitas pendapatan perkapita) masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi pemerintah. "Jadi untuk mendapat menjawab permasalahan dan tantangan tersebut prioritas pembangunan provinsi Sumut tahun 2015 diarahkan kepada peningkatan  penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam membangun," katanya.

Juga, lanjut dia, membangun peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penerapatan teknologi, peningkatan infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluas lapangan kerja, peningkatan produksi dan mendukung serta mendorong kebijakan nasional di daerah. "Untuk dapat mencapai sasaran prioritas pembangunan tersebut,  perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,  baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sumut ini," ucapnya.

Dia juga mengatakan, khusus dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Sumut, juga perlu dukungan dari sektor industri konstruksi, dalam hal ini badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing, penyelenggaraan konstruksi yang baik serta pendanaan atau investasi yang mendukung.

"Kami berharap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dapat berperan lebih konkrit lagi untuk dapat meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya di Sumut ini sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut tercapai," katanya.

Dikatakannya, sasaran Sumut sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Sumut 2005-2025 untuk tahun 2015 ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Sumut adalah 6,20 persen. Hal ini akan dapat tercapai dengan semakin giatnya Pemprovsu memperbaiki fasilitas infrastruktur ditambah lagi dengan berlakunya masyarakat ekonomi asean pada akhir tahun 2015. "Maka fasilitas pendukung untuk peningkatan daya saing harus segera dipersiapkan di Sumut tentunya melalui pembangunan menyeluruh, khususnya infrastruktur," katanya mengakhiri. (A14/f)