Medan (SIB)- Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah SSos mengingatkan Pemprovsu menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Reses anggota dewan menjadi bahan pembahasan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) TA 2016. Soalnya sudah menjadi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah, bahwa usulan rakyat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan H Ajib Shah ketika memimpin rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian laporan kegiatan Tim Reses Dapil (daerah pemilihan) I-XII di 33 kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (18/8) yang dihadiri Plt Gubsu HT Erri Nuradi, Staf ahli Gubsu M Fitriyus dan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jajaran Pemprovsu.
"Rumusan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang disampaikan masyarakat di Dapilnya masing-masing harus dihimpun menjadi bahan awal pembahasan anggaran ke depan. Diharapkan Pemprovsu mempertimbangkannya, untuk menampung anggarannya di APBD mendatang," ujar Ajib Shah.
Rapat paripurna yang awalnya dihadiri Plt Gubsu T Erry Nuradi itu kemudian digantikan staf ahli Pemprovsu M Fitriyus. Selanjutnya Ajib Shah mengatakan, hasil reses tim anggota dewan akan menjadi rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Sumut untuk disampaikan ke Gubsu sesuai ketentuan dan UU yang ada untuk dapat ditindaklanjuti.
Sementara Plt Gubsu T Erry Nuradi menyebutkan, hasil reses yang disampaikan akan dikompilasi dengan rencana program pemerintah daerah untuk dilaksanakan dan diharapkan semua pihak bisa melakukan kroscek. "Kita harus menyadari adanya keterbatasan anggaran, sehingga perlu skala prioritas dalam melaksanakan program," ujarnya.
Seperti laporan Tim Reses Dapil Sumut I dan II, jurubicaranya Efendi Panjaitan SE MSP berharap hasil reses dan penyerapan aspirasi yang dihimpun anggota dewan ditindaklanjuti dalam program pembangunan skala prioritas pada APBD Provsu, sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan.
Misalnya masalah kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase yang menjadi keluhan masyarakat, harap Efendi, Pemprovsu dan Pemko Medan melakukan langkah-langkah dalam pembangunan dan perbaikan, serta pengaspalan.
Begitu juga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sumut, tandas Efendi Panjaitan, pemerintah harus terus melakukan terobosan, karena semakin hari semakin menurun. Bahkan USU yang sebelumnya merupakan Universitas teratas di Sumatera dan masuk dalam posisi 10 besar Universitas terkemuka di Indonesia, sekarang menempati posisi ke 34, bahkan di bawah UNSYIAH yang menduduki peringkat ke 32.
“Untuk menghadapi MEA, maka perlu upaya meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat dan juga pendidikan murah serta kurikulum yang jelas. Diperlukan banyak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan siswa, khususnya bagi siswa SMK, sehingga setelah tamat mampu untuk bekerja. Tidak seperti sekarang ini, tamatan SMK harus melanjutkan kuliah dulu,†katanya.
Demikian halnya di Dapil Sumut III (Deliserdang) dilaporkan, pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kabupaten Deliserdang perlu segera dilaksanakan, Pemprovsu maupun Pemkab Deliserdang diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk memperbaiki berbagai infrastruktur yang kondisinya saat ini banyak yang rusak.
Masalah yang sama juga dilaporkan Tim Reses Dapil Sumut IV (Sergai dan Tebingtinggi), masih banyak permasalahan infrastruktur (jalan, irigasi, pembuatan kanal dan drainase) yang hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sergai dan Kota Tebingtinggi perlu diperbaiki dan diperhatikan, terutama pengerasan Jalan Banteng di Desa Jamburpulo Kecamatan Sergai sepanjang 1 km.
Dari laporan tim reses dapil Sumut VII (Tapsel, Padangsidimpuan, Palas dan Paluta) melalui jubirnya Sutrisno Pangaribuan berharap Distarukim (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman) Provsu menampung sekaligus merealisasikan pembangunan dan pembuatan jalan di Desa Bonandolok, Kecamatan Siabu Kabupaten Madina.
Pemprovsu dan Pemkab Tapsel diharapkan segera memperbaiki irigasi persawahan di Tapsel, serta memberikan bantuan terhadap desa-desa yang terisolir. Sedangkan masalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan produksi pertanian yang rusak sangat mendesak untuk diusulkan kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat.
Sementara itu, juru bicara tim Reses Dapil Sumut IX Wilayah Tapanuli Sarma Hutajulu yang meminta Pemprovsu menampung anggaran perbaikan irigasi, pengadaan hand tracktor, perbaikan infrastruktur jalan ke daerah-daerah terpencil di Tapanuli, agar masyarakat tidak lagi merasa terisolir dalam menjual hasil-hasil pertaniannya.
“Masyarakat Tapanuli memiliki permasalahan yang begitu kompleks, sehingga diharapkan Pemprovsu membangun sinergitas dan kerja sama yang baik dengan semua instansi pemerintah daerah maupun DPRD untuk menjawab sekaligus memberikan solusi kepada masyarakat,†ujar Sarma Hutajulu.
Sedangkan laporan tim reses Dapil Sumut X (Pematangsiantar dan Simalungun) melalui jubirnya Rinawati Sinaturi berharap pemerintah merealisasikan perbaikan atau pembangunan infrastruktur, irigasi dan air minum di Kecamatan Dolok Panribuan-Simalungun. Perbaikan jembatan penghubung Desa Pinang Ratus, Parmonangan, Babirong Hulu, Pagar Pinang sangat mendesak, karena terputus selama 9 tahun. Perbaikan jembatan penghubung antara Desa Marihat Baru dan Desa Sagala Toruan Kecamatan Panribuan selama 5 tahun telah roboh.
Tim reses Dapil Sumut XI (Karo, Dairi, Pakpak Bharat) melalui Toni Togatorop, SE MM, menyebutkan, kinerja Distarukim Provsu sangat besar, tapi hanya terdapat 1 UPT (Unit Pelaksana Tugas) menangani Kota Medan, Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tidak efektif dan tidak merata.
Karena itu, Tim Dapil XI dan XII melalui jubirnya Muhri Fauzi Hafis meminta Pemprovsu membentuk 1 UPT di Kabupaten Dairi untuk menangani Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat serta Kabupaten Langkat, sehingga pembangunan di seluruh kabupaten/kota dapat merata dan tidak kalah bersaing dengan dapil lainnya
.(A03/d)
