Anggota DPR-RI Ruhut Sitompul Sesalkan Adanya "Mahar Politik" Setiap Pesta Demokrasi

Medan (SIB)- Anggota MPR/DPR-RI Ruhut Sitompul menyesalkan adanya praktik “mahar politik” dalam setiap pesta demokrasi, baik pencalonan maupun pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota maupun Pileg (pemilu legislatif), sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan yang akhirnya mencederai demokrasi politik di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ruhut Sitompul dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Kamis (27/8) di Grand Darusallam Medan yang dihadiri para pelajar, mahasiswa, guru maupun dosen dari berbagai sekolah, PT (Perguruan Tinggi) negeri maupun swasta di Medan.

“Kita sangat menyesalkan maraknya praktek “mahar politik” setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Namun hal itu kembali kepada rakyat pemilih untuk lebih bijaksana dalam menjatuhkan pilihannya, jangan  dikarenakan iming-iming money politik, akhirnya memilih calon yang tidak kredibel dan kapabel,” tandas Ruhut Sitompul.

Diakui Ruhut, berpolitik memang butuh dana dan sepanjang itu masih wajar, seperti dana  administrasi dan lainnya, tidak ada masalah, asal jangan secara “jor-joran” dan terang-terangan menabur uang untuk rakyat agar memilih dirinya. “Ingat, kadang situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan,” katanya.

Dalam acara sosialisasi yang dimoderatori Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut  Tahan M Panggabean ini, politisi Senayan ini juga menyinggung masalah pasal penghinaan presiden, yang menurutnya memang perlu, karena penghinaan tersebut sangat keterlaluan, apalagi dilakukan terhadap seorang Presiden.
“Tak ada yang bisa jadi presiden kalau bukan kehendak Tuhan. Tak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan karena kehendak Tuhan. Jadi mari kita hargai dan hormati pemimpin kita, jangan dihina,” katanya.

Terkait empat pilar, Ruhut mengatakan, salah satu keindahan Bhinneka Tunggal Ika, yakni  keberagaman yang bisa saling mengisi. "Beberapa suku ada yang berkarakter tegas. Ada yang lembut. Kalau ini kita ambil yang positifnya, akan sangat bermanfaat. Indonesia juga tidak kenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini dibuktikan, Indonesia belum pernah dipimpin parpol yang bukan nasionalis," katanya.

Di era saat ini, tandasnya, bukan zamannya lagi bicara SARA (suku, agama ras dan antar golongan) terhadap pemimpin,  tapi sebaiknya lihat kualitasnya memimpin. Contohnya, Gubernur  DKI Jakarta Ahok yang sangat anti terhadap suap-menyuap atau sogok menyogok dalam berbagai urusan. Hal ini karena ketegasan Ahok serta  reward yang dimilikinya. “Jadi kita akan tertinggal kalau masih berpikir sempit dengan berbicara SARA ketika memilih pemimpin," sambung politisi Partai Demokrat ini.

Di bagian lain pernyataannya, Ruhut menyoroti, bahwa Indonesia saat ini sebagai  pasar narkoba terbesar di dunia, sehingga bagi Bandar Narkoba, Indonesia  pasar yang harus dijaga walau ancaman hukuman mati. "Itu karena sudah tidak ada lagi filter. Padahal dari dulu narkoba itu sudah ada. Tapi karena moral sudah rusak , sekarang makin mengkhawatirkan,” katanya.

Menutup kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara  yang diisi pagelaran seni tradisional ini, moderator Tahan M Panggabean  menyampaikan, bahwa tujuan sosialisai,untuk memahami tata cara berbangsa dan bernegara, agar seluruh  warga menjadi orang-orang yang cerdas dalam menyikapi berbagai situasi.(A03/c)