PAD Sumut Andalkan Pajak Kendaraan Bermotor

Medan (SIB)- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 sebesar Rp 7 triliun. Angka ini menurun dibanding PAD 2015 yang mencapai Rp 8,6 triliun. Turunnya PAD Sumut disinyalir karena Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara  tidak kreatif menciptakan PAD baru.

Sekda Provsu, Hasban Ritonga mengatakan PAD Sumut selama ini mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Ia mengaku memang ada sumber PAD dari SKPD lainnya tapi tidak begitu besar dibanding pajak kendaraan motor.

"Selama ini tidak maksimal mengutipnya. Kita evaluasi kinerja dan setelah ini membuat mapping baru," ujarnya kepada wartawan di lantai 9 kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Jumat (28/8).

Hasban kemudian membantah soal target PAD 2016 yang diajukan Pemprovsu Rp 7 triliun. Ia menyebutkan Pemprovsu mengajukan di bawah Rp 8,6 triliun tetapi bukan juga Rp 7 triliun. "Belum final. Masih tahap proses penggodokan. Angkanya Rp 8 triliun, tapi di bawah Rp 8,6 triliun," sebutnya.

Ketidakmampuan Dispenda Sumut dalam mengelola sumber PAD, Hasban mengaku akan melakukan evaluasi kinerja. Mengingat selama ini target pencapaian PAD tidak pernah tercapai. Setelah itu pihaknya akan melakukan mapping terhadap PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Ia menjelaskan, mapping yang dilakukan seperti mendata kembali keberadaan kendaraan bermotor, memberikan reward kepada UPT-UPT di bawah Dispenda Sumut yang mampu mencapai target 100%. Selain itu mengajak kerjasama dan berkoordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian.

Pengamat ekonomi  Muhammad Ishak mengatakan Dispenda Sumut dalam hal ini Pemprovsu tidak kreatif dan fokus dalam mencari sumber PAD baru. Padahal, masih ada sumber PAD yang bisa mendongkrak pendapatan Sumut.

Dia memisalkan seperti pendapatan dari retribusi timbangan, galian C, bahkan pajak Air Permukaan Umum (APU) seperti APU Inalum. "Sampai saat ini belum ada keseriusan dari pemerintah Sumut untuk mencari PAD selain pajak kendaraan bermotor," katanya.

Belum lagi, ujarnya, sumber PAD dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pariwisata, perkebunan dan ekspor. (A14/f)