Rapat Pembahasan Tatib DPRD Deliserdang Dihadiri 30 Persen Anggota

Lubuk Pakam (SIB)- Hingga saat ini DPRD Deliserdang belum juga memiliki Tatib (Tata Tertib). Untuk itu rapat pembahasan Tatib yang dilaksanakan, Selasa (1/9) pagi di ruang Komisi A DPRD Deliserdang seyogyanya dihadiri oleh seluruh anggota  berjumlah 50 orang, namun  hanya dihadiri 30% anggota.  Akibatnya Ketua DPRD Deliserdang, Ricky Prandana  kecewa. Dia lebih kecewa lagi karena Sekretaris DPRD Deliserdang, Benhar Sitepu juga tidak hadir saat rapat pembahasan Tatib itu.

“ Melalui rapat Tatib ini, sama-sama kita usulkan ke bupati agar Sekwan DPRD Deliserdang segera dicopot dari jabatannya dan diganti dengan yang lebih professional” tegas Ricky.

Menunggu anggota dewan lainnya  hadir, rapat sempat diskors sambil makan siang.

Dalam pembahasan Tatib ini, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Siswo Adi Suwito menilai, anggota dewan Deliserdang sulit berpakaian rapi saat sidang paripurna. Selain itu, menurutnya, anggota dewan yang melakukan interupsi kebanyakan lari dari materi yang dibahas.

Ia juga mempertanyakan kesiapan dari wakil rakyat sendiri untuk mengagendakan rapat paripurna sebaiknya dimulai jam berapa. “Boleh interupsi, tapi santun. Jangan lari dari materi yang disidangkan. Di Tatib rapat dimulai jam 8 sampai jam 12 siang dan jam 2 sampai jam 5 sore. Makanya kita tanya jam berapa rapat seharusnya dibuat. Jangan Tatib ini menjadi beban kita. Pakaian juga harus rapi dan sopan, tidak boleh pakai baju kaos dan sandal. kalau rapat dibuat jam 10, tidak pernah terlaksana”, kata Siswo.

Spontan, Ketua DPRD Deliserdang naik ke podium dan kembali menskor rapat setengah jam karena rapat pembahasan Tatib sepertinya tidak serius. Usai diskor rapat dilanjutkan kembali.

Di pertengahan pembahasan, Ricky juga tampak berang melihat pegawai di Sekretariat DPRD Deliserdang yang tidak memahami tata cara surat menyurat, “Disuruh buat surat, enggak ngerti. Ngertinya mungkin ngegrek sawit. Banyak staf di DPRD yang tidak mau bekerja untuk Deliserdang dan banyak yang tidak qualified. Malu kita nanti dilihat orang,” sebut Ricky.

Salah satu anggota dewan dari Fraksi PKB DPRD Deliserdang, Said Hadi meminta agar biaya perjalanan dinas secepatnya dicairkan. Sedangkan, Tubagus Nurul Amin menyatakan, kebingungannya melihat anggota dewan Deliserdang, “Sebenarnya, yang mengurusi pabrik itu komisi mana?. Pihak pabrik bingung selalu didatangi anggota dewan,” sebutnya.(Dik-RH/c)