Bergabung ke Pemerintah, F-PAN DPRDSU: PAN Utamakan Kepentingan Bangsa

Medan (SIB)- Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut H Syah Afandin SH melalui telepon selular di Medan, Kamis mengatakan bergabungnya PAN ke Pemerintahan Jokowi-JK merupakan langkah yang bijak serta dapat menyukseskan program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.

Ondim berharap dengan bergabungnya PAN ke pemerintah, percaturan politik di Sumut sendiri dapat sepadan serta satu persepsi dalam menyukseskan program pemerintah Jokowi dan tidak ada pengkotak-kotakan.

Hal senada disampaikan Ketua DPD PAN Kota Medan H Ahmad Arif SE MM. "Kita akan mengikuti sepenuhnya langkah dan kebijakan yang diambil Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan," katanya. Baginya, langkah yang diambil ketua umum merupakan langkah yang baik. Sehingga merapatnya PAN ke pemerintah diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam berkebangsaan.

Terpisah, pengamat politik dari USU Dadang Darmawan MSi menduga keputusan PAN merupakan langkah yang fragmatis sehingga ini bukan lagi sesuatu hal yang membuat rakyat terkejut. "Diduganya ini salah satu akibat dari kegagalan Prabowo menjadi presiden, sehingga PAN mencari jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan partainya," katanya.

Dinilainya, partai politik yang ada di KMP dan  KIH tak dapat dipastikan konsisten. Sebab, dalam Pemilu tanpa diduga-duga bisa menyeberang kemana saja. Namun diharapkannya, semua pihak bahu membahu dalam membangun bangsa ini kedepannya, sehingga dapat lebih bermartabat.

Bergabungnya PAN ke  pemerintah mendapat sambutan positif dari pengurus DPD Golkar Sumut kubu Agung Laksono (AL) dan pengurus DPD PDI-P Sumut. Namun pengurus DPD Golkar Sumut kubu Aburizal Bakrie (ARB) menilai PAN tidak konsisten.

Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mulai "mencair". "Sekarang ini KMP belum bisa dikatakan sudah bubar, tapi kita lihat KMP sudah mulai mencair," kata Japorman kepada SIB di Medan, Kamis (3/9).

Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai kekuatan pemerintahan Jokowi-JK dalam parlemen semakin kuat untuk menjalankan seluruh progran pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Japorman mengakui, komunikasi politik PDI-P dengan PAN di Sumut selama ini sangat bagus. “Dalam Pilkada serentak di kabupaten/kota pada Desember 2015 mendatang, PDI-P ada berkoalisi dengan PAN," ujarnya.

Sementara, Plt Ketua DPD Golkar Sumut kubu AL, Ir Leo Nababan mengapresiasi PAN telah bergabung dengan pemerintah. "Hasil Munas Ancol Nomor 3 sudah menegaskan Partai Golkar telah bergabung dengan pemerintah dan kami sudah keluar dari KMP. Bagi Partai Golkar tidak ada lagi blok-blokkan di negeri ini," ungkapnya.

Golkar juga mendukung untuk merubah UU MD3. "Memang yang dirugikan dalam perubahan UU MD3 ini adalah Partai Golkar sendiri. Namun secara diplomatis saya katakan bahwa kepentingan rakyat yang harus didahulukan dari kepentingan partai. Golkar harus mendukung perubahan UU MD3," jelasnya.

Ia menilai KMP dan KIH seharusnya  tidak ada lagi setelah terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. "Begitu juga di legislatif, seharusnya tidak ada blok-blokkan KMP dan KIH. Anggota legislatif itu bukan lagi milik partainya, tapi sudah milik rakyat. Kita harus negarawan," ujarnya.

PAN tidak Konsisten
Terpisah, Ketua DPD Golkar kubu ARB melalui Sekretaris DPD Golkar H Sodrul Fuad SIP MM menilai PAN tidak konsisten dengan kesepakatan KMP. "PAN salah satu penggagas membentuk KMP, jadi tidak konsisten dengan ini dong. Tapi mau gimana lagi kalau itu keputusan PAN, kita tidak bisa melarangnya," sebutnya.

Pasca bergabungnya PAN ke pemerintah, Sodrul meyakini tidak akan ada masalah komunikasi politik dengan PAN yang di Sumut. "Kita sudah dewasa mencermatinya. Faktanya saja anggota dewan Sumut di bawah kepemimpinan bang Ajib Shah, tidak ada blok-blokkan KMP dan KIH," katanya. (Dik-AB/A21/c)