Kalangan Pegawai Minta Plt Gubsu Evaluasi Kadisdik Sumut

Medan (SIB)- Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi diminta segera mengevaluasi Kadisdik Sumut Drs Masri MSi, karena dinilai lemah menjalankan tugas dan kepemimpinan sebagai orang nomor satu di instansi pendidikan Sumut.

Demikian dikatakan sejumlah pegawai dan staf yang minta namanya tidak ditulis  kepada SIB di Medan, Sabtu (5/9) terkait kinerja Kadisdik Sumut Drs Masri MSi.

Menurut mereka, selama  menjabat lebih kurang 2 tahun sebagai Kadisdik Sumut Masri dianggap tidak tidak mampu mengayomi staf maupun pegawai terutama sejumlah pejabat eselon III dan IV di jajaran Dinas Pendidikan Sumut.

Dikatakan, beberapa pejabat eselon IV di Bidang PNFI & PAUD yang sudah menjabat selama setahun tidak diberdayakan sehingga hanya terlihat mondar-mandir di kantor tersebut. Bahkan hubungannya terhadap salah seorang pejabat eselon IV, yakni Dra Hj Yulheni MPd selaku Kabid PNFI & PAUD (Pendidikan Non Formal dan Informal & Pendidikan Anak Usia Dini) saat ini terkesan tidak harmonis.

Menurut perbincangan para pegawai, Masri juga semena-mena mengganti Yulheni sebagai Kabid PNFI & PAUD dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Sumut tahun anggaran 2015 kepada staf yang tidak memiliki  sertifikat keahlian yaitu Dra Yuniar MPd.

"Pengangkatan pejabat tersebut  telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Nomor 50 tahun 2010. Pasal 127 menyebutkan, PPK wajib memiliki sertifikat keahlian serta Pasal 12 ayat 2 mengatakan, untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan, di antaranya memiliki displin tinggi dan memiliki sertifikat keahlian. Sementara yang bersangkutan diketahui jarang masuk kantor selama 4 tahun dan tidak memiliki sertifikat keahlian" tegasnya.

Ironisnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 902/1797/Subbag Umum/VII/2015 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Satker Dinas Pendidikan Sumut tahun anggaran 2015 tertanggal 28 Juli 2015 terkesan dipaksakan demi kepentingan pribadi guna meraup keuntungan dari anggaran negara  yang dikelola.

Mencermati hal di atas, kalangan pemerhati pendidikan mendesak Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi segera mengevaluasi kinerja Kadisdik Sumut Drs Masri MSi  yang diangkat Gatot Pujo Nugroho.     Kabid PNFI & PAUD Disdik Sumut Drs Hj Yulheni MPd merasa kaget dan tidak menerima keputusan atas pencopotannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Dana Dekosentrasi Program PAUD dan Dikmas Disdik Sumut TA 2015 dan mengeluarkan SK pengganti terhadap staf sudah 4 tahun tidak pernah masuk kantor yang notabene tidak memiliki integritas dan displin kerja.

Kadisdik Sumut Drs Masri MSi ketika dikonfirmasi terkesan mengelak dan tidak bersedia menjelaskan masalah penggantian PPK Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Program PAUD dan Dikmas Disdik Sumut tahun anggaran 2015 meski telah menyalahi aturan dan ketentuan. (A07/c)