Sutrisno Pangaribuan : Pempropsu Diskriminatif Membagikan DBD

Medan (SIB)- Pemprovsu dituding tidak adil pada saat pembagian dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) atau yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Pembagian BDB terbalik, seharusnya justru Samosir yang lebih pantas mendapatkan jumlah BKP lebih besar sebab yang menjadi orientasi BKP adalah pemerataan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST ketika ditemui di Medan, Sabtu (5/9).

Ia menyebutkan, sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang dirubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 dijelaskan kriterianya. Jadi sebenarnya tujuan dari pemberian BDB atau BKP tersebut untuk pemerataan, sebagaimana pemerataan yang dimaksud itu daerah yang lebih besar pendapatan asli daerahnya (PAD) menyerahkan ke yang lebih  tertinggal.

“Dalam hal ini Pemprovsu sebaiknya memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Pemprovsu benar-benar tidak adil dan bersikap diskriminatif dan tidak seharusnya memperlakukan Samosir seperti ini. Jadi, justru daerah yang masyarakatnya di bawah secara ekonomi itu yang harus lebih banyak menerima BDB. Seharusnya ke Asahan Rp 3 M ke Samosir yang Rp 400 M," ujarnya.

Ia mengatakan, agar ke depannya lembaga negara yang menyusun APBD agar mempertimbangkan hal sedemikian rupa. Sehingga,  sebagaimana adil yang dimaksud adalah memperhatikan masyarakat yang belum sejahtera terutama pada infrastruktur.

Disebutkannya, sebaiknya  para perwakilan daerah bersungguh-sungguh memperjuangkan daerah pemilihannya, bukan daerah yang menjanjikan komitmen feenya ke Kabupaten lain karena lebih enak di sana komitmen Feenya," tegasnya.

Menurutnya, perbandingan BDB yang diterima Asahan sebesar Rp 400 M sementara Samosir hanya menerima Rp 3 M sangat tidak masuk akal dan hal tersebut wajar akan memancing kemarahan warga Samosir. (DIK-AB/f)