Anggaran Infrastruktur Jalan dan Tarukim di Sumut Kecil

Medan (SIB)- Komisi D DPRD Sumut mempelajari kiat penggalangan anggaran infrastruktur jalan dan tata ruang dan permukiman (tarukim) yang dilakukan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena anggaran yang diperoleh Jabar jauh lebih besar dibanding Sumut.
Demikian diungkapkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Mustofawiyah Sitompul dan HM Nezar Djoeli ST kepada wartawan, Senin (7/9) di gedung DPRD Sumut, terkait hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi D DPRD Sumut ke Kantor Gubernur Jabar.

Saat di Gedung Sate Bandung, lanjut Mustofawiyah, rombongan Komisi D DPRD Sumut antara lain sekretaris komisi Analisman Zalukhu dan anggota komisi antara lain Sopar Siburian, Juliski Simorangkir, Darwin Lubis, Leonard Samosir, Aduhot Simamora, Syah Afandin, Muslim Simbolon, Arota Lase, dan Zulfikar mendapat penjelasan dari Bappeda Jabar tentang anggaran jalan dikelola Dinas Bina Marga dan anggaran Kimru (permukiman dan perubahan).
"Dari anggaran jalan yang mereka peroleh jauh lebih besar dibanding Sumut. Kita ingin tahu kiat mereka bisa menggalang anggaran cukup besar dari APBN, agar Dinas Bina Marga Provsu bisa mempelajarinya. Namun sangat disesalkan Kadis Bina Marga tidak ikut mendampingi komisi," ujar Mustofawiyah.

Padahal, kata Nezar Djoeli, kondisi jalan di Sumut baik jalan nasional maupun jalan provinsi rata-rata masih 40 persen mantap, karena anggarannya sangat terbatas. Sementara di provinsi Jabar, tingkat kemantapan jalan kondisi baik dan sedang mencapai 84 persen, bahkan tahun 2015 ditargetkan tingkat kemantapan 97,50 persen.

Disebutkan Nezar, tahun 2014 Jabar memperoleh anggaran Rp 1,34 triliun dari APBN untuk panjang jalan 1.351 Km dan tahun 2015 mendapat Rp 8,2 triliun. "Sedangkan APBD mereka mencapai Rp 25 triliun, diantaranya dari PAD Rp15,8 triliun. Sementara APBD Sumut tahun 2015 hanya Rp 8 triliun dan tahun 2016 direncanakan menurun jadi Rp 7 triliun lebih. Padahal perkembangan pembangunan di Sumut dan Jabar tidak jauh berbeda," ujarnya.

Demikian halnya masalah tarukim atau Kimru (istilah di Jabar), tambah Nezar lagi, anggaran di Jabar mencapai Rp 2,154 triliun diantaranya APBD Rp 1,3 triliun lebih dan APBN ke provinsi Rp 542,615 miliar dan ke kabupaten/kota mencapai Rp 301,280 miliar. Peningkatan kualitas rumah tinggal layak huni (rutilahu) perkotaan Rp 4,8 miliar (300 unit Bantuan Langsung Tunai Rp 45 miliar di 9 kota.

"Dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar, rombongan Komisi D didampingi Kadistarukim Provsu Binsar Situmorang melakukan sharing terkait program rutilahu yang diterapkan di Jawa Barat, termasuk upaya penggalangan anggaran dari APBN," ungkapnya.

Dalam penggalangan anggaran dari APBN, kata Nezar Djoeli lagi, ada beberapa kiat dilakukan Pemprov Jabar sebelum mengajukan bantuan anggaran ke pemerintah pusat, diantaranya dengan cara pengajuan melalui musrenbang dari kabupaten/kota kemudian dilanjutkan ke musrenbang provinsi.

Selain itu dengan cara pengkajian dilakukan masing-masing dinas dan konsep baru dalam menjalankan program atau proyek melaui Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP). Konsep ini akan membuat segala pengerjaan program dan proyek bersifat lebih terpadu.

"Konsep RAM-IP ini membuat kewenangan dan tanggungjawab Asisten Sekda Provinsi Jabar semakin luas. Metode ini diyakini mampu memperlancar kinerja program maupun proyek terutama yang terbilang strategis. RAM-IP akan membuat program atau proyek berjalan lebih cepat karena lebih koordinasinya terpadu," ujarnya seraya berharap kiat-kiat penggalangan anggaran ini dapat diterapkan Pemprovsu. (A21/q)