DPRDSU Dukung Kapoldasu Hadapi Mafia Tanah

Medan (SIB)- DPRD Sumut mendukung Kapoldasu yang baru Irjen Pol Drs Ngadino SH MM menghadapi mafia tanah di Sumut. Dukungan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Aripay Tambunan, Syamsul Bahri Batubara dan Jubel Tambunan secara terpisah kepada SIB di gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9).

Sutrisno Pangaribuan yang juga anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut meminta 100 hari kerja, Kapoldasu dapat mengungkap dan menangkap mafia tanah yang sudah diketahui, diinventarisasi bahkan sudah diidentifikasi kepolisian.

"Selaku anggota Komisi A DPRD Sumut yang membidangi hukum, keamanan dan pertanahan diminta Kapoldasu membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah, sehingga ada penugasan khusus terhadap personil Poldasu yang melakukan pengawasan pergerakan mafia tanah," katanya.

Pangaribuan juga meminta Kapoldasu menugaskan perwira dari Poldasu untuk selalu hadir dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut agar gerakan berantas mafia tanah diketahui secara luas oleh masyarakat Sumut.

"Selain itu diminta Kapoldasu untuk menghindari bertemu dengan orang maupun kumpulan orang yang diduga sebagai mafia tanah. Sikap itu akan membuat warga percaya dan akan mendukung gerakan Kapoldasu. Mafia tanah selalu memanfaatkan pertemuan dengan pejabat pemerintahan untuk melanggengkan gerakan para mafia tanah," ujarnya.

Sementara, Aripay Tambunan mengatakan dengan kesiapan jenderal bintang dua tersebut memberikan angin segar untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut. "Segera bongkar permasalahan tanah yang ada di Sumut ini dengan tidak tebang pilih," tutur Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPRD Sumut ini.
Syamsul Bahri Batubara meminta Kapoldasu jangan hanya cerita siap menghadapi mafia tanah di Sumut, tapi DPRD Sumut menginginkan bukti kinerja Irjen Pol Ngadino. "Kita mau lihat kinerja beliau," kata Wakil Ketua Fraksi Gokar DPRD Sumut ini.

Selain itu, Kapoldasu diminta jangan hanya memperhatikan kasus curas curat dan curanmor (C3), perjudian, premanisme dan permasalahan pertahanan saja, namun masalah peredaran narkoba dan maraknya begal di Sumut juga jangan diabaikan.

Diakuinya, mafia tanah di Sumut ini sudah lama terjadi dan tidak pernah terjerat oleh hukum. "Mereka (mafia tanah-red) menunjukkan kekuasaannya di setiap jaringan untuk bertujuan semua praktek yang dilakukan terlepas dari jeratan-jeratan hukum. Permasalahan ini yang perlu dicermati," cetusnya.

Terpisah, Jubel Tambunan menyambut baik niat Pati Polri ini siap menghadapi mafia tanah. "Diharapkan apa yang dikatakan beliau itu benar-benar dilaksanakan, agar mafia tanah di Sumut ini tidak ada lagi," harap Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sumut ini. (A21/f)