16 Kabupaten/Kota di Sumut Belum Terima Dana Desa

Medan (SIB)- Sebanyak 16 kabupaten/kota di Sumut belum menerima alokasi dana desa. Sementara itu jumlah desa di Sumut yang bakal menerima dana itu sebanyak 5.836 desa di 381 kecamatan yang ada di 27 kabupaten/kota.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas) Provsu, Amran Uteh saat menyampaikan laporan kepada Plt Gubsu H Tengku Erry Nuradi di ruang kerjanya.

Amran menyampaikan, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat ke Sumut sebesar Rp 1,4 triliun. Pencairan dana desa baik dari kas negara ke daerah, dari kas daerah ke desa baru mencapai tahap kedua. Total dana desa dari kas negara ke daerah yang sudah cair sebesar Rp 762,528 miliar. Sementara total cair dari kas daerah ke desa sebesar Rp 169,648 miliar.

Berdasar data yang dihimpun Bapemas sampai 14 September 2015, kata dia, ada 16 kabupaten/kota yang belum mendapat dana desa itu. Dari 16 kabupaten/kota itu, jumlah desa sebesar 3.103 desa. Adapun 16 kabupaten/kota yang belum mendapat dana desa yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Deliserdang, Labuhanbatu, Mandailingnatal, Nias Selatan, Humbanghasundutan, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Padangsidempuan dan Kota Gunungsitoli.

"Dana desa ini diberikan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di desa. Dana tersebut bersumber dari APBN Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/9) di kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan.

Dia mengatakan, dana tersebut juga untuk mengatasi permasalahan bidang sosial, budaya dan ekonomi desa. Pemerintah pusat ingin memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri serta meningkatkan aparat desa. "Di Sumut sudah terlaksana dalam dua tahap, yang direalisasikan untuk pembangunan sarana prasarana desa seperti PAUD, Posyandu, Polindes, jalan desa dan irigasi. Desa yang belum tersalur dikarenakan belum memenuhi ketentuan sehingga belum tersalur," katanya.

Dia menjelaskan, dari 27 kabupaten/kota yang mendapat alokasi dana desa, baru 4 kabupaten yang penyalurannya sudah mencapai 100%. Keempat kabupaten itu yakni Kabupaten Langkat, Simalungun, Samosir, dan Serdangbedagai.

Sebelumnya, Plt Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mendorong Karangtaruna menjadi garda terdepan sekaligus sebagai pendamping dalam pembangunan desa mandiri. Harapan tersebut disampaikan Erry Nuradi kepada wartawan di Medan usai mengikuti acara Pencanangan Bulan Bakti Karangtaruna Tingkat Sumut 2015 di Lapangan Haji Adam Malik, Pematangsiantar, Selasa (15/9) lalu.

Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam upaya mendorong pembangunan desa dengan menggelontorkan Alokasi Pembinaan Desa (APD) mencapai Rp 70 triliun secara bertahap hingga 3 tahun mendatang. “Tahap pertama mencapai Rp 20 triliun. Tiap desa minimal mendapat Rp 1 miliar. Dana ini khusus untuk alokasi mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erry juga mengatakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sumut, membutuhkan 2000 kader Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang akan ditempatkan di 33 kabupaten/kota di Sumut periode tahun 2015.

“Lahirnya SDM Kader Pendamping Desa yang unggul dan terlatih, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pemerintah desa ke arah yang lebih baik,” sebut Erry.

Dalam kesempatan yang sama, Erry yang juga selaku Ketua Majelis Pertimbangan Karangtaruna Sumut, meminta bupati dan wali kota memberikan perhatian dengan mengalokasikan APBD daerah masing-masing untuk mendukung program dan kegiatan Karangtaruna.

Ketua Karangtaruna Sumut Solahuddin Nasution menyambut baik rencana BPMD Sumut yang dalam waktu dekat merekrut ribuan Tenaga Pendamping Desa. Karangtaruna akan berupaya menyiapkan kader-kader terbaik dan terlatih untuk menyukseskan cita-cita desa mandiri.

Selanjutnya, Karangtaruna Sumut akan melakukan pelatihan dan pembekalan bagi pemuda sebelum diterjunkan dalam program pendampingan desa. “Karangtaruna tentu akan membekali kader agar memahami benar apa tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendamping Desa. Pemahaman dan keahlian mereka nantinya sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan Desa Mandiri,” tambahnya. (A14/q)