Pemerintah Targetkan Program 100.0.100 Tercapai 2019, PDAM Tirtanadi Hadapi Berbagai Kendala

Medan (SIB)- Pemerintah pusat menerapkan program 100.0.100 yang menargetkan 100 persen akses pelayanan air minum aman, 0 persen kawasan kumuh perkotaan dan 100 % akses sanitasi aman pada 2019.

“Namun PDAM saat ini menghadapi kendala ketersediaan air baku kurang. Bahkan tidak ada air baku di kota-kota besar mengingat setiap tahunnya permintaan sambungan air bersih terus meningkat  sebanyak 23.000 sambungan dengan debit air 230 liter per detik,” ujar Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian dan Kepala Public Relation Irsan Effendi di Gedung PDAM Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (23/9).

Kendala lainnya, kata Sutedi, PDAM membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun IPA (Instalasi Pengolahan Air), sementara PDAM tidak memiliki dana. “IPA besar yang terakhir kali dibangun berbiaya Rp 58 miliar. Ini hanya instalasinya belum membangun jaringan sudah 8 tahun ini Tirtanadi tidak membangun instalasi besar,” ungkapnya.

Dia mengatakan tahun ini proyek IPA Sunggal dan Martubung dibangun dan telah beroperasi walaupun belum optimal. Tapi untuk program jangka pendek akhir 2015 ini sudah selesai. dengan kapasitas 500 liter per detik.

“Kalau sudah berfungsi maka kapasitasnya bertambah menjadi 700 hingga 900 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Barat dan Martubung Utara. Sedangkan untuk daerah Timur selesai pertengahan 2016. Dan daerah Mandala akan memanfaatkan Sungai Denai dan Belumei namun suplainya hanya bertahan sampai 2017,” katanya.

Sutedi menambahkan untuk mengatasi krisis air di Medan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian PU dan Pemerintah daerah membangun instalasi besar di Sei Bingei, seperti Pemko Binjai dan Pemkab Deli Serdang yang diharapkan selesai pada 2017.

Dikatakan, Medan sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia tertinggal dari sisi sistem penyediaan air baku. Medan juga tidak memiliki bendungan seperti Waduk Jatiluhur untuk menampung air hujan yang dapat diolah sebagai air baku.

Sutedi juga mengakui, penanganan air limbah  belum memiliki regulasi, terutama limbah rumah tangga, namun PDAM telah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. (A2/y)