Pengesahan P-APBD Terlambat Tidak Perlu Dipersoalkan, Semua Pihak Diminta Objektif

Medan (SIB)- Pengesahan P-APBD TA 2015 yang dipastikan terlambat tidak perlu dipersoalkan dan semua pihak diminta objektif menyikapi  kondisi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini. Hal itu dikatakan anggota komisi  A DPRDSU Sutrisno Pangaribuan ST kepada SIB di Medan, Senin (21/9).

Menurutnya, kesalahan keterlambatan tersebut hanya diarahkan kepada Plt Gubsu semata. "Pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi Sumut saat ini adanya dugaan para begal APBD dan para sindikat mafia anggaran. Kita akan tunggu episode berikut, siapa saja yang akan menemani pak Gatot sebagai tersangka yang berkaitan dengan suap, baik untuk kasus yang ditangani KPK, maupun yang ditangani Kejagung," ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan Sumut ini menilai kalangan DPRD Sumut tidak perlu curhat ke semua media massa soal keterlambatan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) P-APBD TA 2015.

Sejak adanya operasi tangkap tangan OTT suap terhadap Ketua, Hakim dan Panitera PTUN Medan yang akhirnya menyeret Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dan lanjutnya, penyelenggara Pemprovsu dan DPRDSU sudah tidak kondusif melanjutkan roda pemerintahan.

"Salah besar kalau kita hanya menyalahkan keterlambatan Pemprovsu menyerahkan KUA-PPAS P-APBD TA 2015 kepada DPRDSU. Kondisi Pemprovsu saat ini tidak ideal, jadi jangan  menuntut hal ideal. Keberadaan Plt Gubsu saja masih sering dipersoalkan. Kita harus jujur, fair, dan tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Kita harus mencari solusi bersama mengatasi keterlambatan tersebut agar jangan sampai menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Sumut," ungkapnya.

Demikian juga kepada seluruh kepala dinas, badan, instansi di lingkungan Pemprovsu agar menaati arahan dari Plt Gubsu, kesetiaan dan kepatuhan itu kepada institusi kepemimpinan, bukan kepada personal pemimpinnya. Saat ini Pimpinan Pemprovsu adalah Wagubsu selaku Plt Gubsu.

"Wagubsu selaku Plt Gubsu tidak perlu ragu menjalankan roda Pemprovsu. Seluruh kebijakan Plt Gubsu yang didasari atas azas pemerintahan yang bersih, jujur dan adil, pasti akan kita dukung. Kita akan lawan siapapun yang berusaha mendelegitimasi Plt Gubsu," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Sutrisno mengimbau para elit politik jangan menciptakan kegaduhan. Momentum ini seharusnya dijadikan sebagai pelajaran maha berharga bahwa sudah saatnya Sumut berubah. Kalau mau kaya raya, jangan jadi pejabat publik di yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Kalau mau kaya raya, silahkan berwiraswasta.

Dikatakannya, fakta suasana di Pemprovsu dan DPRDSU saat ini tidak kondusif untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing- masing akibat proses hukum yang, sedang dan akan dihadapi berbagai pihak menyangkut tata kelola anggaran yang diduga bermasalah sejak dalam perencanaan dan pembahasan anggaran bersama antara Pemprovsu dan DPRDSU. (A21/k)