Poldasu Pastikan Siap Amankan Pilkada Serentak

Medan (SIB)- Kapoldasu Irjen Pol Drs Ngadino SH MH menyatakan kesiapan dan totalitas dalam menangani pengamanan (Pam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumut mendatang. Hal itu ditegaskan Kapoldasu melalui Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Helfi Assegaf kepada wartawan, Kamis (24/9) malam.

Dikatakan, sebanyak 12.149 personil TNI/Polri akan dilibatkan dalam Pam Pilkada serentak nantinya. Seperti rencana pengamanan (Renpam) yang telah dibuat, Poldasu akan mengerahkan semua kekuatan untuk Pam Pilkada tersebut.

"Poldasu akan allout melaksanakan Pam Pilkada. Untuk itu, semua unsur diharapkan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan mencegah gangguan Kamtimbas selama Pilkada belangsung," ujarnya.

Ditambahkan, selain tegas mengedepankan pengamanan, semua personil telah diingatkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini. Selama proses Pilkada, unsur TNI/Polri dilarang memihak pada salah satu pasangan calon (Paslon). Pihaknya akan bekerja secara profesional untuk mengawal proses Pilkada, senada dengan komitmen menjaga netralitas.

 Meski hampir semua wilayah dianggap memiliki potensi konflik, katanya, namun pihaknya optimis pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar. Diimbau, masyarakat dan massa pendukung Paslon dapat menghindari gangguan Kamtibmas yang bisa saja terjadi.

"Setiap pelaksanaan Pilkada selalu melibatkan pendukung atau massa sehingga rawan terjadi gangguan Kamtibmas lainnya," sebutnya.

Dijelaskan, terdapat 3 satuan wilayah (Satwil) yang diprediksi rawan konflik dalam ajang Pilkada, yaitu wilayah Polresta Medan, Polres Nias dan Polres Labuhan Batu. Sedangkan, dalam pelaksanaan Pam Pilkada nantinya, 7 Satwil yang wilayah hukumnya tidak melaksanakan proses Pilkada, akan disiapkan sebagai pasukan cadangan pengamanan.

"Tujuh Satwil yang tidak mengikuti Pilkada tetap disiagakan. Jika mereka dibutuhkan untuk pengamanan, akan digeser ke Satwil yang membutuhkan," tegasnya.

 Menjawab wartawan, Helfi menegaskan, setiap Satwil diberikan hak dan tanggung jawab dalam menangani perkara sengketa Pilkada. Dalam proses nantinya, Poldasu bersifat mengawasi dan memonitor penanganan perkara itu. (A19/d)