KPU, Panwaslih dan Pemko Medan Jangan Berat Sebelah Tertibkan APK

Medan (SIB)- Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan Bobby O Zulkarnaen kembali mengulangi permintaan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU Kota Medan dan Panwaslih Kota Medan termasuk Pemko Medan untuk benar-benar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Alat Peraga Kampanye milik dua pasangan calon (Paslon) Wali Kota Medan yakni Eldin – Akhyar dan Ramadhan - Eddie. Pasalnya, sampai saat ini masih terpampang sejumlah APK untuk Paslon tertentu dipasang di luar ketentuan Peraturan KPU. “Kita menyesalkan Pemko Medan selaku eksekutor dan penyelenggara Pemilu lemah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan APK masing-masing calon Wali Kota Medan,” terang Bobby didampingi Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Medan Jhon Sari Haloho usai melakukan konsolidasi dengan sejumlah PAC Partai Gerindra se-kota Medan di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kota Medan, Jumat (6/11).

Bobby juga memersilahkan Pemko Medan, khususnya Satpol PP dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penertiban APK milik pasangan calon yang diusung Gerindra apabila menyalahi aturan PKPU. “Kalau memang ada ditemukan APK milik pasangan calon yang kami usung menyalahi aturan, silahkan tertibkan. Tetapi apabila menemukan APK milik pasangan seberang, ya tertibkan juga lah. Jangan Pemko maupun penyelenggara Pemilu jadi berat sebelah,” ingatnya. Sesuai hasil pengamatan pihaknya, sejumlah foto maupun aktifitas mantan Wali Kota Medan masih terpampang di sejumlah instansi dan persimpangan Jalan seperti di persimpangan Jalan AH. Nasution-Jalan Karya Jaya Medan Johor, jelas-jelas masih berdiri gambar Paslon seberang padahal beliau bukan lagi Wali Kota Medan. Begitu juga di beberapa tempat sudut jalan lainnya.

Dia menegaskan, bukan tidak mungkin sikap ‘cuek’ Pemko Medan dan penyelenggara Pemilu dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, khususnya penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. “Jangan sampai ini membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak mau penyelenggaraan Pilkada ternodai sikap Pemko dan penyelenggara pemilu yang dinilai berat sebelah,” tegasnya. Disebutkannya, pelaksanaan rapat konsolidasi jelang pencoblosan Pilkada 9 Desember 2015 mendatang, merupakan aplikasi dari perjuangan partai Gerindra untuk meraih kepercayaan masyarakat pada ajang lima tahunan tersebut. Dimana, pada Pileg maupun pilpres lalu, kepercayaan masyarakat Kota Medan pada Partai Gerindra cukup tinggi. “Memang perjuangan terberat itu melawan isu SARA. Kita harus bisa memberi pencerahan bagi masyarakat. Agama tidak bisa disatukan dalam memberikan pelayanan publik dan pemerintahan. Agama tetaplah agama. Indonesia dibangun karena keberagaman etnis dan agama. Kita juga mau membuat Medan dapat menjalankan pemerintahan pluralisme,” tandasnya. (rel/A18/r4a/y)