Komisi B DPRD Deliserdang Prihatin Terhadap Kinerja Dinas Pertanian

Lubukpakam (SIB)- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Deliserdang bersama Dinas Pertanian menuai banyak protes, Kamis (12/11) siang.

Pasalnya, RDP itu membahas tentang kinerja Dinas Pertanian di jajaran Pemkab Deliserdang itu selama penggunaan APBD . RDP dipimpin  Simon Sembiring dan dihadiri beberapa anggota  Komisi B lainnya. Sejumlah anggota dewan menganggap  kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang banyak di luar logika.

Salah satu anggota Komisi B   Tahan Sembiring menyebut bahwa Dinas Pertanian kurang peduli terhadap lahan pertanian. Banyaknya lahan pertanian yang sudah berubah fungsi, bahkan ketidak pedulian Dinas Pertanian terhadap lahan petani membuat sejumlah petani mendatangi dewan ke kantornya untuk mengadukan peristiwa hasil panen menjadi berkurang akibat kekurangan air di musim kemarau.

“ Penderitaan sejumlah petani menjadi kompleks di Deliserdang ini, hasil panen padi berkurang karena musim kemarau, gagal panen juga terjadi akibat banjir melanda persawahan di musim hujan ditambah dengan Dinas Pertanian tidak peduli terhadap lahan petani” tegas Tahan.

Lanjutnya, ada lagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah berdiri diatas lahan pertanian di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru – biru,  namun Dinas Pertanian malah tidak mengetahui keberadaannya. Padahal, lahan pertanian sawah itu telah ditimbun tanah untuk mendirikan bangunan PKS sedangkan irigasi juga dirusak.

“Seharusnya  di daerah itu tidak diperbolehkan membangun PKS, mengingat semua lokasi merupakan lahan persawahan. Sehingga dengan terpaksa lahan persawahan seluas 30 hektar (ha) dirusak untuk mendirikan PKS” katanya.

Tahan Sembiring menegaskan, berdasarkan  hasil  reses di daerah pemilihan (Dapil) 6 di Kecamatan Sibiru –biru  sekitar Desa Ajibaho tidak ada kelapa sawit bahkan di lokasi itu yang ada tanaman padi, namun dirusak untuk mendirikan PKS, "Macam mana kok bisa ada PKS di situ, padahal semuanya lahan persawahan. Berarti ada yang memberikan rekomendasi untuk mendirikan PKS itu. Kasus ini sudah diparipurnakan dewan” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Komisi B juga menyindir seringnya tidak hadir Kepala Dinas Pertanian Deliserdang, Syamsul Bahri bahkan beberapa anggota dewan komisi B menjadi berang karena yang hadir selalu Sekretris Dinas Pertanian, Hasan Basri bersama anngota yang lainnya. 

Menjawab pertanyann anggota Dewan Komisi B, Hasan Basri beralasan  Kepala Dinas Pertanian sedang ada rapat pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama SKPD  lainnya di kantor Bupati Deliserdang.

Terkait pembangunan PKS yang berada di Desa Ajibaho, menurut Hasan Basri hal itu bukan kesalahan Dinas Pertanian, namun Bapedalda yang mengeluarkan rekomendasinya, “Jadi itu bukan tanggung jawab dari Dinas Pertanian, namun tanggung jawab Bapedalda” kata Hasan.(Dik-RH/c)