Ketua DPRD Medan: Masih Banyak Veteran Tak Punya RUmah

Medan (SIB)- Pemberian tunjangan kepada pahlawan Rp 50 juta setahun dan bagi para pejuang Perintis Kemerdekaan Rp 30 juta oleh pemerintahan Jokowi-JK mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat Medan. Namun Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SE, SH, berharap jangan hanya tunjangan per tahun itu yang diberikan, tapi kesejahteraan mereka harus dijamin negara.

“Masih banyak veteran Kemerdekaan yang hidupnya miskin, tidak punya rumah, bahkan ada yang sampai tidur di kantor Legiun Veteran. Pemerintah selama bertahun-tahun tidak berpihak kepada mereka, padahal hidup mati pejuang dipertaruhkan untuk negara ini,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (15/11) menyinggung Hari Pahlawan yang baru diperingati.

Menurut Wakil Ketua DPD Pemuda Panca Marga Sumut (PPM) Sumut ini, zaman perang kemerdekaan dulu para pejuang berada di baris terdepan menghadapi deru peluru Belanda dan Jepang. Jutaan orang tewas, sedangkan yang masih hidup ada tubuhnya cacat, ada yang melarat sampai sekarang. Diakuinya, banyak mantan pejuang yang hidupnya sejahtera, karena usai perang mereka sekolah dan ada yang menjadi pejabat, jenderal dan pengusaha.

Tapi jumlah itu tidak sebanding dengan banyaknya mantan pejuang dan keluarganya yang hidupnya miskin di era kemerdekaan ini. Politisi PDI Perjuangan ini sangat miris melihat, hasil kemerdekaan yang berlimpah ruah di bumi Indonesia hanya dinikmati orang-orang yang tidak memberi kontribusi apa-apa terhadap kemerdekaan Indonesia.

“Sementara banyak yang berjuang dulu tinggal gigit jari, menelan air liur melihat orang-orang  menikmati hasil kemerdekaan. Kasihan mereka, pembangunan modern selama ini tidak berpihak kepada pejuang dan para keturunannya. Harus kita ingat falsafah: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlwannya,” tuturnya.

Henry Jhon berharap pemerintah saat ini lebih menjamin kesejahteraan pejuang serta anak cucunya. Meski pemerintah memberi gaji kepada legiun veteran tapi banyak dari mereka yang tidak punya tempat tinggal. Pendidikan anak-cucu pejuang sampai perguruan tinggi harus digratiskan, kemudian ada jaminan pekerjaan kepada keturunan pejuang, apakah itu jadi PNS, menjadi TNI-Polri maupun BUMN.

“Itu sudah wajar diberikan dibanding perjuangan hidup mati para pejuang masa lalu. Kalau tidak ada pejuang yang berani mati, tidak ada pahlawan. Atau para leluhur kita terdahulu hanya apatis, tidak mau tahu untuk memerdekakan bangsanya, mungkin saat ini kita masih ditindas oleh penjajah, kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya menikmati kekayaan alam Indonesia ini,” paparnya. (A12/y)