Pembangunan Jalan Nasional di Sumut Diharapkan Libatkan Kontraktor Lokal

Medan (SIB)- Kalangan pengusaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) maupun konsultan konstruksi yang terhimpun dalam berbagai asosiasi perusahaan di Sumut mendesak para pimpinan instansi atau satuan kerja (Satker) pemerintah pusat yang berkantor di Medan agar benar-benar melibatkan kalangan rekanan lokal dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan nasional di Sumut, khususnya yang akan mulai dikerjakan.

Mantan Ketua Umum Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Sumut, Nelson D Malau, dan mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Sumut Ir Sanusi Surbakti MBA MRE, secara terpisah menyebutkan sikap pemerintah pusat dalam berbagai forum jasa konstruksi untuk mengakomodir kalangan kontraktor lokal, hendaknya jangan hanya sebatas wacana, baik untuk pekerjaan besar maupun proyek-proyek besar.

“Proyek pembangunan jalan-jalan nasional di Sumut, baik yang akan dikerjakan maupun yang sedang direncanaikan di Balai Besar Perlaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), idealnya harus melibatkan pihak lokal sebagai mitra kerja agar jangan lagi terkesan monopoli seperti selama ini, dengan alasan sudah dikerjakan perusahaan BUMN,” ujar Nelson Malau kepada pers di Medan, Kamis (12/11) kemarin.

Soalnya, ujar Preskom PT Miko Yova Consultant Medan itu, jajaran pemerintah pusat sudah saatnya menguji kemampuan dan profesionalisme kerja para rekanan (kontraktor atau konsultan) lokal daripada memberi kesempatan kepada kontraktor Jakarta.

Hal senada juga dicetuskan Sanusi Surbakti sambil menyebutkan sejumlah proyek besar maupun menengah bidang konstruksi yang selama ini sangat dominan dikerjakan pihak luar atau para rekanan dari Jakarta. Proyek itu misalnya pembangunan Bandara Kuala Namu, jalan layang (fly over) Amplas dan fly over Padangbulan, proyek kanal banjir Marindal Timur, Pelabuhan Kualatanjung, dan lain-lain.

“Memang, selain faktor kesempatan atau alasan kelas perusahaan dan profesionalisme, faktor lain yang jadi penyebab terjadinya peluang monopoli atau dominasi pekerjaan oleh kalangan luar Sumut atau ‘rekanan dari Jakarta’ itu adalah kebijakan atau peraturan yang seringkali berubah atau diubah pemerintah pusat. Sehingga, kalangan kontraktor lokal di daerah nyaris tak punya peluang untuk mendapatkan proyek besar di daerahnya sendiri,” ujar Sanusi prihatin.

Di lain pihak, Ketua Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (Aksindo) Sumut Edward Pangaribuan SE menyebutkan, momen realisasi pembangunan jalan-jalan nasional Sumut sekarang ini hendaknya bisa dijadikan salah satu tolok ukur peningkatan kualitas kerja atau kredibilitas perusahaan jasa konstruksi di Sumut, agar diperhitungkan pada agenda pelaksanaan proyek-proyek lainnya di masa mendatang.

“Terlepas dari masih adanya kesan monopoli yang terselubung yang selama ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi, para rekanan lokal di daerah ini juga perlu segera menggalang kekuatan baru yang solid dan professional untuk menolak dan mencegah monopoli pada proyek lainnya, apalagi volume pekerjaan atau proyek jalan nasional yang akan dilaksanakan BBPJN saat ini mencapai 79 paket yang tersebar beberapa daerah di Sumut,” papar Pangaribuan kepada SIB di Medan.

Selain itu, kendala utama yang mengakibatkan para rekanan atau kalangan kontraktor lokal ini terkesan tak siap sehingga kebanyakan pekerjaan atau proyek-proyek besar yang dibiayai pusat (APBN atau Loan) itu selalu diperoleh dan dikerjakan orang luar atau kontraktor dari Jakarta, adalah juga karena kurangnya dorongan dari pihak pemerintah selaku pembina jasa konstruksi, baik dari kalangan pemerintah daerah sendiri, maupun dari pihak petinggi asosiasi di tingkat pusati. (A04/y)