Pilkada Sukses Tergantung Penyelenggara, Masyarakat dan Kandidat

Medan (SIB)-Tidak hanya bagi pegawai negeri sipil (PNS) Pemko Medan, pemberian sanksi tegas juga akan diberlakukan bagi PNS di lingkungan Pemprovsu yang diketahui memihak salah satu pasangan calon (Paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 23 kabupaten/kota di Sumut pada 9 Desember 2015 mendatang. Ketegasan itu disampaikan Plt Gubsu HT Erry Nuradi kepada SIB ketika diwawancara usai acara Reuni Akbar Aklamasi 2015 di Hotel Tiara Convention Hall, Minggu (15/11) malam.

Dikatakan, penegasan kepada PNS itu telah disampaikan sejak awal, dan ditekankan kembali pada pelantikan pejabat-pejabat (Pj) kepala daerah 2 bulan lalu, untuk selanjutnya dapat diterapkan di wilayahnya masing-masing.

"Saya yakin, PNS sudah menyadari ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada mereka yang memihak Paslon, meskipun Paslon itu adalah calon incumbent. Sanksi itu dapat berupa mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi terberat berupa pemecatan," tegasnya.

Menjawab pertanyaan SIB, Erry mengakui, sukses atau tidaknya pelaksanaan Pilkada hingga terpilih kepala daerah yang diharapkan, tergantung kepada tiga pihak, yaitu penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Panwaslu, para kandidat dan peran serta masyarakat. Ketiganya diharapkan mampu menjaga situasi kondusif di Sumut yang selama ini sudah berjalan.

"Ketiga unsur ini harus sama-sama bersinergi demi tujuan terpilih pemimpin yang baik dan berkualitas," tambahnya.

Diakui, saat ini masyarakat di Sumut sudah memahami penggunaan hak pilih pada Pilkada sangat menentukan siapa yang memimpin selama 5 tahun ke depan. Plt Gubsu mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sebab menurut mantan Bupati Sergai ini, tidak digunakannya hak pilih akan menjadi kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

 "Jadi, diharapkan masyarakat datang ke TPS dan menggunakan suaranya. Sehingga, nanti akan terpilih pemimpin sesuai dengan yang diharapkan," imbaunya. (A19/f)