DPD RI Adakan FGD Internasional Perlindungan Nelayan di Medan

Medan (SIB)- DPD RI akan mengadakan FGD Internasional tentang perlindungan nelayan di Medan. Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba setelah rapat koordinasi persiapan Focus Grup Discussion (FGD) Diseminasi MoU Antara Indonesia – Malaysia tentang penanganan dan perlindungan nelayan di laut bersama Bakamla RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Selasa (17/11).

Acara bertema Perlindungan Nelayan di Selat Malaka itu kerjasama Komite II DPD RI dengan Bakamla RI yang merupakan tindak lanjut dari maraknya penangkapan nelayan Indonesia beberapa waktu lalu oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Selat Malaka. “Inikan FGD, jadi kita pertemukan semua stakeholder terkait untuk duduk bersama membahas masalah perlindungan nelayan kedua negara, jadi dari pertemuan ini nanti akan ada pemahaman bersama, itu yang kita inginkan,” ujar Parlin.

DPD RI, pemerintah pusat dan daerah kabupaten sudah sering menangani masalah nelayan Sumut yang kerap ditangkap. Dengan memulangkan nelayan yang ditangkap ke kampung halamannya setelah melalui masa hukuman. Bahkan, baru – baru ini, DPD RI juga sudah mengunjungi dan mengupayakan pembebasan terhadap 12 nelayan yang berasal dari Kabupaten Langkat yang ditangkap di Selat Malaka karena didakwa melewati batas wilayah. “Saya sudah kesana, dan nelayan kita rata–rata tidak paham betul tapal batas wilayah laut, makanya di FGD juga kita undang instansi terkait agar nantinya hasil pertemuan tersebut disosialisasikan kepada warganya,” imbuhnya.

Parlindungan sengaja mengangkat materi terkait seperti Peran Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan di Selat Malaka serta dari APMM Malaysia mengangkat isu Peran APMM dalam menjaga keamanan dan keselamatan di Selat Malaka dan peran Pemda dalam kegiatan maritim.

Pelaksanaan FGD, Kamis (26/11) direncanakan dibuka Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan dihadiri Plt. Gubsu serta dari pihak Negara Malaysia, Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, dan pihak–pihak terkait lainnya. Diharapkan yang hadir juga berasal dari elemen terkait, masyarakat nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),  para kepala daerah di Sumut, akademisi dan instansi terkait lainnya.(R5/ r)