Alokasi Proyek Konstruksi di Sumut dari APBN Capai Rp 57 Triliun

Medan (SIB)- Alokasi dana untuk proyek atau pekerjaan sektor konstruksi di Indonesia yang berasal dari APBN 2015 mencapai Rp327 triliun, yang terdistribusi pada sejumlah satuan kerja atau instansi kementerian dan lembaga teknis terkait.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Bachtiar Revenala Ujung, menyatakan alokasi dana proyek konstruksi itu meliputi pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PU-PR), Kementerian ESDM, PLN atau Kelistrikan dan Irigasi.

“Untuk pekerjaan sektor jasa konstruksi di seluruh daerah di Indonesia yang berasal dari APBN saat ini mencapai total Rp 327 Triliun, termasuk untuk pekerjaan sejumlah proyek pembangunan di Sumut ini. Ini harus dikejar dan diraih oleh para penyedia jasa atau rekanan dan kontraktor lokal bidang jasa konstruksi di daerah ini dengan menyiapkan tenaga ahli yang profesional dan pengalaman kerja yang memadai,” katanya di Medan, Kamis (19/11).

Dia mencetuskan hal itu ketika membuka acara Musda enam asosiasi pengusaha konstruksi di Sumut. Yaitu Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Sumut di Hotel Danau Toba dan lima asosiasi (tingkat pripinsi Sumut) di Hotel Polonia, yaitu: Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia (AKTALI), Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKKI), Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI), Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia (AKMI) dan Asosiasi Kontraktor Jasa konstruksi Indonesia (AKJI).

Selain tentang peluang dan ‘jatah kue proyek’ yang terbilang besar pada sektor konstruksi, termasuk prediksi alokasi sekitar Rp57 triliun untuk pekerjaan konstruksi di Sumut dari total APBN senilai Rp327 triliun itu, pada Musda itu juga terungkap sejumlah masalah serius pada sektor konstruksi nasional belakangan ini. Misalnya, tentang kisruh kelembagaan LPJK yang kini terjadi dualisme berganda sehingga terkesan ada empat LPJK di Indonesia saat ini, tentang puluhan kontraktor di Sumut yang belum juga menerima pembayaran walau proyek sudah selesai dikerjakan, tentang banyaknya proyek di sejumkah SKPD atau instansi kementerian yang sudah habis terbagi (kepada kalangan rekanan tertentu) sebelum ditenderkan.

“Selain itu, khusus di Sumut, masalah serius yang sangat berdampak pada dunia usaha sektor konstruksi di daerah ini adalah kasus sejumlah unsur pimpinan daerah  yang masuk penjara secara bersama-sama. Prihatin kita,” ujar TM Pardede dari LPJK.

Acara Musda bersama ke-6 asosiasi pada dua tempat berbeda itu berlangsung lancar walau para pengurus dan pimpinan asosiasi kecewa karena pejabat dari Pemprovsu selaku pembina jasa konstruksi, sama sekali tak hadir. Namun, para pimpinan asosiasi yang terpilih dalam Musda itu sepakat dan komitmen untuk meraih dan melaksanakan pekerjaan sektor konsruksi di daerah ini, baik yang dibiayai APBN maupun APBD propinsi dan APBD kabupaten-kota.

“Sehingga, pada akhirnya nanti pemerintah selaku pengguna jasa bisa menyalurkan pekerjaan atau proyek-proyek sektor konstruksi itu, hanya kepada para penyedia jasa (rekanan atau kontraktor) yang benar-benar layak mengerjakan dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan berlaku, termasuk ketentuan atau Surat Edaran Menteri PU-PR No.63/SE/M/2015 tertanggal 2 September 2015, antara lain tentang sertifikasi badan usaha (SBU), tenaga ahli dsb,” ujar Ir Victor Silaen dari DPD AKAINDO Sumut ketika memberikan kata sambutan mewakili asosiasi pada Musda bersama tersebut.

Khusus pada Musda AKSDAI di Hotel Danau Toba Int, kandidat yang mengemuka sebagai calon ketua DPD AKSDAI Propinnsi Sumut adalah Drs Burhanuddin Rajagukguk, sedangkan untuk pimpinan asosiasi dari ke-5 asosiasi lainnya sedang digodok panitia dan peserta Musda terkait terjadinya perubahan nama asosiasi walau akronimnya tetap.

Misal, AKJI yang dulunya (pada tahun 2000) bernama Asosiasi Kontraktor Jalan & Jembatan Indonesia, berubah menjadi Asosasi Kontraktor Jasa konstruksi Indonesia, dan AKSDAI semula adalah Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia. (A04/A12/ r)