Tunggu Persetujuan Mendagri, Plt Gubsu Rombak Eselon II

Medan (SIB)- Plt Gubsu Erry Nuradi memastikan akan merombak pejabat eselon II. Saat ini masih menunggu persetujuan Mendagri dan kesiapan panitia seleksi. "Berapa jumlahnya, saya belum tahu. Kita membentuk pansel dan usulan ke Mendagri. Karena kita harus meminta izin ke Mendagri," kata Erry Nuradi kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jumat (20/11).

Dia tidak mau mengungkap berapa jumlah pejabat eselon II yang bakal diganti. "Pokoknya kita bikin the right man on the right job. Jumlahnya belum tahu, yang jelas pejabat eselon II," ucapnya.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Plt Gubsu juga sudah mewacanakan pergantian pejabat di eselon II. Sejumlah pejabat ada yang masih kosong dan ada juga yang dinilai tidak tepat menjabat di posisi tersebut.

Hal yang sama dikatakan Sekdaprovsu Hasban Ritonga. Menurutnya, saat ini sedang mempersiapkan pansel. "Pansel dalam proses tinggal pembuatan SK (Surat Keputusan). Bersamaan itu juga menunggu persetujuan Mendagri. Kalau udah siap, langsung go," katanya.

Diketahui, lanjutnya, saat ini ada sejumlah SKPD yang dipimpin seorang Plh seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kepala Inspektorat, Badan Diklat, Asisten II dan Dinas Perindag Sumut. “Kalau sudah ada petunjuk dari pemerintah pusat, tentu kami akan segera melantik pejabat yang defenitif,” terangnya.

Tak hanya itu, kata dia, untuk mengangkat pejabat defenitif di enam instansi ini, maka akan dilakukan pembentukan panitia seleksi (pansel) jabatan tinggi. Komposisi pansel ini pun akan melibatkan unsur dari eksternal Pemprovsu.

Dengan dibentuknya pansel ini, katanya, peluang promosi pejabat juga terbuka untuk mengisi jabatan eselon II. Tapi tetap saja lelang jabatan dilakukan untuk pengisian jabatan kosong yang tidak ada pejabat eselon II lain di Pemprovsu yang dinilai layak dan kompeten mengisinya. “Begitupun pansel diharapkan bisa menghasilkan pejabat-pejabat yang terbaik untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan,” terangnya.

Dia menambahkan, hasil pemetaan bakat (talent mapping) yang sudah dilakukan Pemprovsu beberapa waktu lalu pada pejabat eselon II Pemprovsu dan akan menjadi bahan rujukan bagi pansel dalam memproses calon pejabat tinggi Pemprovsu nanti. (A14/q)