DPRDSU: Hindari Mafia Pasar Petani Harus Rombak Pola Tanam Jagung

Medan (SIB)- Anggota Komisi B DPRD Sumut Wasner Sianturi mengajak para petani untuk merombak pola tanam jagung sesuai dengan kebutuhan pasar, guna menghindari mafia pasar yang selama ini terus “menghantui” para petani, sehingga  mengalami kerugian disebabkan  penghasilan tak sebanding dengan harga produksi dan biaya kebutuhan hidup.

"Sudah saatnya petani merubah pola kerja. Menanam berdasarkan kebutuhan pasar.  Apa yang diinginkan pasar, itu yang ditanam, agar tidak lagi dimainkan para mafia pasar," kata Wasner Sianturi kepada wartawan, Jumat (27/11) di DPRD Sumut menanggapi keluhan para petani jagung yang mengalami kerugian di setiap musim panen tiba.

Politisi PDI Perjuangan Sumut ini  mencontohkan, periode Februari - April 2015 impor jagung mencapai 943 ribu ton. Padahal periode itu produksi jagung di Indonesia mencapai 3 juta ton. Artinya produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan. "Pada saat itu, petani seharusnya menanami jagung di lahan-lahan sempit, juga lahan kosong atau jalur tanaman keras seperti sawit dan karet yang tidak produktif," katanya.

Perlu diketahui, tandas Wasner, jagung termasuk bahan utama pakan ternak dan tetap dibutuhkan sepanjang tahun. Namun waktu pola tanamnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, agar tidak jadi “bulan-bulanan” mafia pasar, sehingga keluhan petani jagung yang kerap mendapat tekanan harga dapat dihindarkan.

“Betapa menderitanya petani, ketika jagungnya  dihargai Rp2.257/Kg padahal HRD (harga refrensi daerah) jagung kadar air 17 persen ditetapkan Rp3.550/Kg. Dengan selisih harga yang begitu besar, sudah tentu petani mengalami kerugian setiap musim panen,” ujar Wasner Sianturi.

Berkaitan dengan itu,  Wasner mendesak pemerintah agar ikut  campur tangan dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi petani jagung, guna mengurangi beban pokok produksi. Dalam hal ini pemerintah hendaknya membantu  petani melalui bibit, pupuk dan bahan pengelolaan pertanian.

"Pemerintah harus hadir di sini. Apa kerja Dinas Pertanian? Visi Presiden RI swasembada pangan. Jadi pemerintah fokusnya pada pembangunan pertanian," katanya sembari menambahkan, kelihatannya pemerintah belum hadir di pertanian. Padahal, sektor pertanian berkelanjutan merupakan bagian penting, mengingat krisis pangan merupakan isu global.

Wasner bahkan meminta pemerintah secepatnya hadir membentuk dan membina kelompok tani. Tidak hanya urusan tanam-menanam, akan tetapi menjadikan lahan pertanian berkelanjutan, dengan menjaga kualitas tanah (lahan) pertanian. Setiap kelomok tani membentuk rumah pupuk organik untuk kebutuhan. "Ini akan mengurangi harga produksi," katanya.

Kemudian, tambahnya, perusahaan harus berjiwa nasionalis. Meskipun orientasinya bisnis, diharapkan lebih memperioritaskan membeli produksi petani daripada impor. Apalagi, kualitas jagung lokal lebih baik daripada impor.(A03/ r)