Ketum BPN Aksindo Imbau BUMN Tidak "Caplok" Jatah Kontraktor Skala Kecil-Menengah di Bawah Rp10 M

Medan (SIB)- Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo) Sumut menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa di Hotel Danau Toba Medan, Sabtu (28/11) dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Provinsi (BPP) periode 2015-2020.

Dalam Musprov yang dibuka Ketua Umum BPN Aksindo Ir H Ferlian  Abdullah didampingi Waketum I Dr Heber Lolo Simbolon MSc dan Ketum BPP Nanggro Aceh Darussalam Teuku Abdul Hanan itu terpilih Limaret P Sirait ST sebagai Ketua Umum BPP Aksindo Sumut, Sekretaris Umum Janner Manik SE dan    Bendahara Umum Renol Tampubolon SE. Di Dewan Pembina ada Jhonson Sagala SE dan Ir Sabar M Sitompul di Dewan Penasihat yang dibantu beberapa Departemen.

Ferlian Abdullah dalam kata sambutannya mengimbau  para pengurus terpilih maupun Badan Usaha Jasa Kontruksi (BUJK) yang bernaung di Aksindo Sumut agar bekerja profesional agar semakin diperhitungkan. Apalagi dalam waktu dekat akan ada Rakernas Aksindo di Jakarta yang antara lain membahas agar Aksindo memiliki keterwakilan di LPJKN untuk mengakomodir kepentingan anggotanya.

Ia juga meminta semua pihak  mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN (MEA) yang akan berlaku akhir Desember ini melalui peningkatan profesionalisme dan persaingan usaha yang sehat. "MEA bukan rintangan bagi pengusaha jasa kontruksi, asalkan kita profesional. MEA harus jadi stimulus karena merupakan peluang bagi kita untuk bersaing di negara-negara ASEAN," katanya.

Namun, kata Ferlian, selain bersaing dengan negara luar, pengusaha jasa konstruksi  juga memiliki "musuh" di dalam negeri yakni BUMN yang ikut dalam tender dengan pagu di bawah Rp50 M, yang seharusnya merupakan bagian pengusaha konstruksi skala kecil dan menengah. "Di setiap  pertemuan dengan Kementerian BUMN, saya selalu mengimbau agar BUMN tidak ikut tender di bawah Rp50 M. Di bawah Rp10 M pun mereka ikut, itu  keterlaluan ," ujarnya.

Senada dengan Ferlian, Waketum I Heber Lolo Simbolon menjelaskan, sebagai bukti adanya persaingan tidak  sehat antara kontraktor swasta dengan kontraktor BUMN semisal PP (persero),  Adhi Karya dan HK, dari seluruh anggaran pemerintah untuk jasa konstruksi, 77 persen di antaranya dikuasai oleh perusahaan pelat merah itu. "Jadi hanya 23 persen anggaran jasa konstruksi yang diperebutkan kontraktor swasta," ujar Heber yang merupakan accessor MEA itu.

Sementara itu Ketua Umum BPP Aksindo Sumut  Limaret P Sirait ST menjelaskan, Musprov Luar Biasa dilakukan berhubung kepengurusan yang lama sudah tidak aktif,s edangkan roda organisasi harus terus jalan. Ia berjanji memajukan Aksindo Sumut dengan menjalin sinergitas dengan pengurus LPJKD Sumut. Turut memberi kata sambutan  caretaker Aksindo Sumut Syarifuddin Syarif, penerima mandate Ir Sabar M Sitompul dan Ketua Penyelenggara Renol Tampubolon ST. (R7/h)