OKI Desak Qatar Patuhi Perjanjian Negara Teluk soal Terorisme

Doha (SIB) -Di tengah krisis diplomatik antara Qatar dengan negara-negara Teluk, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendesak Doha untuk mematuhi perjanjian mengenai penghentian dukungan terhadap kelompok teror. "Sekretariat Jenderal mendesak Qatar untuk mematuhi perjanjian yang ditandatangani di antara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), terutama mengenai penghentian dukungan bagi kelompok teroris, serta menghentikan hasutan media," demikian bunyi pernyataan OKI dalam siaran persnya.

Selain itu, OKI juga meminta semua negara anggota blok negara Teluk itu untuk mematuhi prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam GCC, termasuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan non-intervensi. Kisruh ini bermula ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutus hubungan dengan Qatar karena Doha disebut mendukung kelompok teroris. Langkah ini kemudian diikuti oleh Yaman, Libya, dan Maladewa. Langkah ini membuat permasalahan soal dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin menjadi semakin keruh. Doha bahkan kian dituding mendukung agenda Iran yang merupakan rival utama kawasan.

Negara-negara Teluk itu pun mengambil langkah keras, yaitu penutupan jalur transportasi dengan Qatar dan memberi waktu warga negara tersebut untuk pulang ke tanah airnya dalam waktu dua pekan. Qatar juga dikeluarkan dari koalisi yang dipimpin Saudi dalam perang di Yaman.

Langkah-langkah ini lebih keras dibanding perselisihan delapan bulan yang sempat terjadi 2014 lalu, ketika Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab menarik duta besarnya dari Doha. Saat itu, hubungan transportasi masih dipertahankan dan warga Qatar tidak diusir. Di sisi lain, Qatar menyatakan tetap berkomitmen pada Dewan Kerja Sama Teluk, menghormati kedaulatan negara-negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan negara-negara tersebut.

Dikucilkan Karena Berita Palsu
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pengucilan Doha oleh sejumlah negara Arab dan Mesir disebabkan berita palsu yang dibuat media Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Al Thani mengatakan keputusan negara koalisi Saudi untuk memutus hubungan diplomatik dengan Doha terjadi setelah "peretasan" kantor berita Qatar, QNA, berlangsung pada pekan lalu. "Ini menunjukkan bahwa media [yang didanai Saudi dan UAE] membuat berita palsu dan membuat kebohongan untuk menyerang Qatar," tutur Al Thani, Selasa (6/6). "Kampanye media terjadi tak lama setelah peretasan terjadi.

Berita palsu yang menghina Qatar belum pernah terjadi sebelumnya dalam standar Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC). Kami tidak akan jatuh, kami hadapi dengan bijaksana," tuturnya menambahkan. Pada Selasa (30/5), peretas disebut secara sengaja mempublikasikan ucapan palsu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di saluran televisi QNA, berisikan pernyataan Sheikh Tamim yang mendukung Iran--musuh bebuyutan Saudi--serta organisasi terlarang seperti Hamas dan Hizbullah.

Hacker juga disebut memalsukan pernyataan Sheikh Tamim yang menyebut bahwa dirinya mendukung Israel dan menganggap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak akan lama berkuasa.

Meski pemerintah Qatar membantah, pernyataan itu menjadi berita besar di sejumlah media negara teluk lainnya hingga menimbulkan kecaman terhadap Doha.
Kurang dari sepekan, pada Senin (5/6), Saudi, UAE, Bahrain, Mesir, Yaman, dan Libya, memutus segala bentuk hubungan diplomatik hingga kekonsuleran dengan Qatar. Negara-negara tersebut bahkan menutup seluruh akses perhubungan dengan Qatar, mengimbau semua warga negaranya yang berada di negara tersebut segera pulang.

Pemutusan hubungan ini dilakukan Saudi Cs dengan dalih keamanan nasional, menuding Qatar mendukung pemberontak dan teroris di Yaman seperti ISIS, Al-Qaidah, hingga Ikhwanul Muslimin--gerakan Islam tertua di dunia. Al Thani menuturkan, hingga kini negaranya tak mengerti alasan sebenarnya dibalik pengucilan oleh negara Arab tersebut.

Dia mengaku, negara-negara tersebut tak pernah membahas mengenai pemutusan hubungan diplomatik ini secara bilateral maupun multilateral. "Jika memang ada alasan nyata untuk krisis ini, seharusnya bisa dibahas dalam pertemuan GCC yang berlangsung beberapa minggu lalu. Tapi tidak ada yang membahas persoalan ini," kata Al Thani dalam wawancaranya dengan Al-Jazeera. "Negara yang bersengketa juga tak mengatakan apa-apa saat KTT Negara Islam-AS di Riyadh beberapa waktu lalu. Jadi tidak ada penjelasan [terkait krisis ini], kami tidak memiliki indikasi bahwa krisis seperti ini akan segera meletus," ujarnya menambahkan. (CNNI/h)