Kota Sibolga kini memasuki usia ke 314 tahun. Namun di usia yang sedemikian tua, tidak seutuhnya menjadi moment bahagia bagi sebagian penduduknya, sebaliknya ada yang diliputi perasaan kuatir, apalagi mengingat masa depan kota yang dikenal sebagai ibukota keresidenan Tapanuli itu. Mau jadi apa Kota Sibolga ke depan?
Perasaan kuatir itu disampaikan Wakil Wali kota Sibolga Marudut Situmorang AP MSP ketika berbincang-bincang dengan SIB belum lama ini. Menurut dia, perkembangan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah - daerah yang mengelilingi wilayah Sibolga, sangat terasa pada perekonomian khususnya terkait perputaran bisnis dan dagang.
"Baru saja kami mengikuti peresmian Cindy Point - mini market di Kecamatan Sarudik Tapteng. Dengan keberadaan pusat perbelanjaan modern tersebut jelas akan menghambat orang orang yang akan belanja ke Kota Sibolga, yang berakibat mempersempit peredaran uang," kata Marudut.
Demikian juga dalam waktu dekat, sesuai ekspos Bupati Tapteng akan muncul investor yang akan membangun hotel dan mall di Pandan. Kemudian rencana pembangunan kantor CPM, kantor Mapolres, yang tanahnya sudah dihibahkan. Sementara kantor Samsat sudah dibangun, terminal, rencana terminal truk, pelabuhan dan sebagainya.
"Sebagai birokrasi dan Wakil Wali kota, saya merasa kuatir di kemudian hari Kota Sibolga akan tertinggalkan dan menjadi kota mati. Oleh karenanya, perlu dibuat regulasi atau setidaknya memanfaatkan isu yang ada di daerah seberang, jangan justru sebagai penonton," sebutnya.
Marudut Situmorang juga sedikit menyentil Bupati Tapteng yang disebutnya "nakal", di mana kalau ada orang yang mengurus izin usaha, izin investasi cukup hanya 3 hari. "Saya beberapa kali bertanya pada pelaku usaha, mereka mengaku mengurus izin usaha di Tapteng tidak sulit, cukup 3 hari sudah keluar. Kalau seperti ini bisa-bisa para investor akan beralih ke Tapteng, apalagi prospeknya ada," ucapnya seraya mengungkapkan dengan berbagai investasi tersebut akan menampung tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian di sekitar usaha.
"Jadi jujur saja, masyarakat Tapteng wajar bersukacita dengan pemimpin seperti Bupati Bonaran," pungkasnya.
Sebelum terlambat dan berbicara regulasi termasuk memanfaatkan isu pembangunan daerah lain, apa yang cocok dikembangkan di Kota Sibolga?
"Memang Kota Sibolga sebagaimana diketahui tidak memiliki SDA. Tidak lebih sekedar tangkahan dan laut. Meski demikian banyak yang perlu dibenahi di kota Sibolga, seperti penataan ruang dan kebersihan. Lalu memanfaatkan dan mendorong pelaku usaha yang sudah ada, serta membuka peluang usaha lain. Jangan justru menghambat usaha yang sedang berjalan. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran yang cenderung meningkat di Kota Sibolga.
Ada usul bahwa Kota Sibolga sangat cocok menjadi kota Pendidikan dan Kota Perdagangan, bagaimana tanggapan bapak, tanya SIB. “Bisa juga. Yang penting ada khas tertentu. Kita juga harus mengakui beberapa sekolah di Kota Sibolga yang berprestasi, seperti SMAN 1, SMAN 3 dan SMK 1. Namun, kalau menjadi Kota Pendidikan maka harus terlebih dahulu membenahi internal pendidikan. Jangan pula pemilihan guru-gurunya maupun kepala sekolahnya dikaitkan dengan politis, itu tidak bisa lagi bahkan harus lepas dari intervensi siapa pun.â€
Contohnya, Kepala SMAN 1, Hutapea dan SMKN 1, Liat Sinaga, prestasi apa yang mereka tidak miliki. Kalau saya mendengar dari para guru-guru itu kalau prestasi si kepala sekolah cukup baik. Tetapi kemudian karena politis, mereka diganti. Dengan demikian kalau menjadi Kota Pendidikan maka hal-hal seperti itu tidak bisa lagi. Itu harus dihilangkan.
Lalu metode apa harus dipakai untuk mengangkat Kepala Sekolah? Setidaknya kita harus menerima saran dari GP Tendik dan PGRI. Kedua lembaga ini merupakan implementasi dari para guru. Artinya mereka memiliki kualifikasi untuk menilai seorang guru yang tepat dan pas untuk mengisi jabatan tertentu. Memang tidak menjadi penentu, tetapi dengan keberadaan mereka bisa memberi masukan dan tambahan, seperti misalnya memberi kesempatan untuk melakukan fit and proper test. Berikutnya sistem karir harus dibuat. Tidak ada cerita lain, kecuali karir. Para kepala sekolah harus didudukkan dengan sistem karir dan prestasi.
"Kalau sistem itu dilaksanakan maka akan lahir siswa-siswa yang berkualitas di tingkat kota, provinsi bahkan nasional," kata Marudut.
Sementara untuk Kota Perdagangan? Menurut Marudut bisa juga apalagi melihat sejarah Kota Sibolga dulunya. Tetapi saat ini muncul permasalahan baru, seputar kehidupan buruh bongkar muat yang tidak ada lagi kerjanya. Di mana setiap pengangkutan ekspedisi dari Kota Medan tidak lagi singgah di pergudangan, melainkan langsung ke daerah tujuan. Kalau mau ke Pulau Nias, truk ekspedisi sudah langsung ke pelabuhan dan kapal. Kalau mau dibuat juga menjadi kota perdagangan, setidaknya harus dibuat regulasi pengangkutan barang ekspedisi tersebut. Karena kalau langsung menuju pelabuhan dan kapal, maka Kota Sibolga hanya tempat perlintasan yang tidak menambah pada PAD dan tidak bermanfaat pada kehidupan perekonomian sekitar, ujarnya.
(E5/q)
