Setelah putaran pemungutan suara selesai dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, maka hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga mengeluarkan komposisi perolehan suara yang umumnya seragam. Perhitungan tersebut menempatkan PDI-P sebagai pemenang di dalam perolehan suara nasional, disusul Partai Golkar dan kemudian Gerindra. Jumlah perolehan suara akhir masih dihitung oleh masing-masing lembaga ketika tulisan ini dipersiapkan.
Menggunakan perhitungan cepat oleh Cyrus Network dan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) pada saat jumlah suara yang masuk sudah mencapai hampir 100 persen, terlihat bahwa PDI-P unggul dengan perolehan 19 persen, Partai Golkar di posisi kedua dengan 14-an persen suara dan Gerindra di tempat ketiga dengan 11-an persen suara. Ketiga partai tersebut kemudian disusul secara berturut-turut oleh Partai Demokrat dan PKB, lalu PAN, PPP, Nasdem, PKS dan Hanura. Peroleh suara PBB dan PKPI jauh di bawah 3 persen, angka minimal untuk ambang batas kursi di parlemen.
Beberapa survei lain tidak mengubah posisi tetapi hanya besaran perolehan suara. Litbang Kompas juga menempatkan tiga besar parpol dengan urutan besar suara masing-masing 19-an persen suara, 15-an persen suara dan 11-an persen suara masing-masing untuk PDI-P, Partai Golkar dan Gerindra. Posisi hasil akhir survei menurut LPP RRI menyebutkan perolehan suara masing-masing PDIP sebesar 18,57 persen, disusul Golkar sebesar 14,71 persen dan Gerindra sebesar 11,50 persen. Posisi partai lain tidak berubah.
Meskipun perhitungan suara akhir dan final dari KPU masih harus menunggu beberapa pekan ke depan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara tersebut, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya, mengingat bahwa batasan Presidential Threshold adalah minimal diperlukan 25 persen suara sah secara nasional atau 20 persen kursi di DPR. Maka dapat dipastikan, pintu koalisi akan segera dibuka oleh masing-masing parpol.
Menarik mencermati bahwa beberapa parpol memang sebelumnya sesumbar mengenai perolehan suaranya. Salah satu yang menarik adalah pada PDI-P. Sebelumnya disebutkan bahwa dengan adanya Jokowi, maka perolehan suara PDI-P akan terdongkrak cukup signifikan. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 30 persen perolehan suara nasional dibidik oleh partai oposisi ini. Tujuannya jelas, yaitu ingin membangun pemerintahan yang mandiri, bebas dari transaksi politik di parlemen. Suara mayoritas memang sangat penting demi mencegah adanya koalisi yang mempersempit ruang gerak pemerintah sebagaimana terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Sayangnya, bercermin dari hasil di atas, PDI-P tidak bisa berharap akan mampu melakukannya sendirian. Untuk bisa mencalonkan jagoannya sendiri pun, PDI-P harus berkolaborasi dengan parpol lain.
Demikian juga dengan ambisi dua parpol besar lain, Golkar dan Gerindra. Selama ini kedua parpol tersebut mendorong kandidatnya sendiri sebagai calon presiden. Aburizal Bakrie dan Prabowo masing-masing sudah dikemas dengan rapi oleh parpolnya. Sayangnya, lagi-lagi kedua parpol tersebut gagal memperoleh dukungan masyarakat. Kedua parpol tersebut pun tidak memperoleh dukungan mayoritas.
Maka koalisi kini menjadi sebuah keniscayaan bagi parpol manapun. PDI-P, Golkar dan Gerindra, tentunya jika ngotot dengan calon presidennya masing-masing, maka harus bersedia menggalang dukungan dari parpol lainnya. Maka di sinilah kita akan menyaksikan nilai tawar parpol-parpol "papan tengah", yang bukan tidak mungkin juga punya agenda politik tertentu. Dua parpol papan tengah yang suaranya cukup signifikan kini adalah PKB, yang melompat mendapatkan suara yang lebih banyak dan Partai Demokrat yang kini melorot. Keduanya bisa saja menyorongkan wakil presiden untuk masing-masing ketiga parpol papan atas tadi. Tetapi mereka juga bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya andaikan mereka bisa bergabung dalam koalisi bersama. Maka diperkirakan mungkin akan ada empat pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam kompetisi Pemilu Presiden nanti.
Wujud KoalisiKembali kepada upaya membangun koalisi, di sore hari setelah hasil akhir hitung cepat digelar dan diprediksi tidak akan berubah lagi, masing-masing parpol ternyata sudah bergerak. PDI-P langsung menggelar pertemuan dan menurut yang kita dengar dari media, Jokowi diberikan perintah untuk membangun koalisi dalam bentuk "kerjasama" dengan parpol lainnya.
Bukan cuma PDI-P, parpol lain juga mulai membangun kohesi. Setidaknya dari ucapan selamat yang disampaikan oleh beberapa petinggi parpol kepada parpol yang memperoleh suara cukup besar, dapat dilihat adanya keinginan untuk bekerjasama dalam membangun hubungan terlebih di dalam menyongsong Pilpres yang akan datang.
Pertanyaannya adalah, bagaimana format koalisi yang akan dibangun kelak? Kita tahu bahwa parpol di Indonesia memang hanya akan terbagi dalam dua platform besar, yaitu yang bersifat nasionalis, dan yang kemudian bersifat keagamaan. Tiga besar pemenang pemilu adalah parpol yang bersifat nasionalis, tetapi parpol Islam juga bukan tidak punya kekuatan seandainya mereka bisa membangun poros sendiri untuk mengusung kandidat tertentu. Hanya saja jika kita bicara soal figur, kalkulasinya tidak hanya sekedar dikotomi tersebut.
Di kalangan nasionalis, memang figur cukup banyak dan beragam. Tetapi umumnya mereka ngotot untuk bisa tampil sendiri. Maka menurut kita saat ini, PDI-P, Golkar dan Gerindra masing-masing akan mengusung Capres yang sudah mereka populerkan pada musim kampanye, yaitu Jokowi, ARB dan Prabowo. Secara khusus mengenai ARB jika memang internal menghendakinya kemungkinan besar akan ada perubahan tetapi masih mencari figur alternatif yang bisa menggantikan, meski agak sulit mendapatkannya saat ini dan sulit menjualnya dalam waktu yang sangat singkat. Berbanding terbalik dengan partai Islam, jika hendak menyatukan diri, figur yang bisa menasional juga sulit mendapatkannya, kecuali mengusung nama semisal Mahfud Md atau Jusuf Kalla. Mengandalkan tokoh dari parpol Islam murni, rasanya tidak akan menjual.
Persoalan lain adalah pada kerelaan menjadi bumper. Kita tahu bahwa jika salah dalam mengambil keputusan, maka posisi parpol yang kurang dari dua digit perolehan suaranya, hanya praktis akan menjadi bumper, meski sangat penting. Maka tawaran kepada mereka bisa saja bukan wakil presiden, tetapi jabatan menteri. Maka di sinilah mereka bisa memainkan tawaran layaknya jual beli. Mereka bisa saja mengatakan kepada PDI-P bahwa mereka ditawarkan posisi tertentu oleh Golkar, lalu kemudian menaikkan posisi tawar kepada Gerindra. Itulah seni politik.
Merujuk kepada dua kali pemerintahan SBY, maka sifat kekuasaan yang cenderung tidak nyaman berada di luar sistem, akan segera saja menghilangkan platform parpol di Indonesia. Ketika berbicara kekuasaan, maka semua parpol cenderung mengabaikan identitas dan jati dirinya. Mereka akan segera melakukan transaksi politik dan mengabaikan pentingnya membangun semangat beroposisi yang pernah dilakukan oleh PDI-P selama 10 tahun terakhir.
Kembali kepada koalisi, kita kembali harus menyaksikan bagaimana perkembangan politik di Indonesia ditentukan oleh partai politik. Apa boleh buat memang, dukungan masyarakat tidak penuh untuk satu parpol tertentu. Yang kita harapkan adalah koalisi yang akan dibentuk nanti tidak untuk praktik bagi-bagi kekuasaan belaka. Setiap parpol harus menunjukkan rasa tanggung-jawabnya kepada masyarakat yang memilih mereka atas visi dan misi yang mereka sampaikan selama kampanye. Pintu koalisi harus dibangun di atas batas-batas keinginan mewujudkan janji kampanye, bukan hanya untuk tujuan pencalonan belaka. Jika tidak, maka hasil Pemilu Legislatif ini bisa tidak paralel dengan hasil Pemilu Presiden. Kekecewaan masyarakat bisa mencuat jika koalisi hanya terkesan berbagi-bagi kekuasaan semata. Rakyat butuh bukti dari janji kampanye nantinya. Untuk saat ini, koalisi, memang adalah risiko politik pasca Pemilu Legislatif 2014 yang hasilnya amat pas-pasan ini.
(Penulis mahasiswa PhD di University of Amsterdam/f)
