Sebanyak 15 juta unit merupakan jumlah "backlog" atau kekurangan perumahan yang diperkirakan sedang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat juga berupaya keras guna mengatasinya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan membiayai subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Menurut Deputi Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dalam diskusi "Evaluasi dan Proyeksi Program Kemenpera", penyaluran FLPP pada 2013 dilaksanakan hingga mencapai 115.349 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.997 unit rumah (65,88 persen) tersalurkan melalui KPR dari BTN dan 5.759 unit rumah (4,99 persen) melalui BTN Syariah.
Gabungan penyaluran KPR yang memakai FLPP oleh BTN dan BTN Syariah mencapai sekitar 70 persen, jauh melebihi pencapaian bank-bank lainnya.
Namun, kesuksesan BTN dalam menyalurkan KPR dengan mekanisme FLPP itu kini terusik dengan kontroversi rencana akusisi BTN.
Menurut Indonesia Property Watch, alasan rencana akuisisi tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan tidak ada urgensinya BTN harus diakuisisi oleh bank lain.
"Salah satu alasan akuisisi Bank BTN yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2020 dinilai terlalu mengada-ada," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Kamis (17/4).
Menurut Ali dengan akuisisi yang ada malah akan memperburuk portofolio bank BUMN di segmen menengah bawah dengan pasar yang sangat besar.
Dengan akuisisi yang ada, dia berpendapat bahwa fokus BTN sebagai sumber pembiayaan rumah murah dicemaskan akan kian bergeser.
"Di luar skenario politik yang ada, bila memang BTN diakusisi oleh bank BUMN lainnya, BTN sudah mencederai hati para pelaku pasar yang sampai saat ini melihat BTN sebagai harapan sebagai bank perumahan untuk membantu menyalurkan kredit rumah murah," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Pemerintah harus menjamin tetap tersedianya penyaluran kredit rumah murah. Apalagi, BTN sebagai bank yang aktif dalam penyaluran pembiayaan perumahan murah tentunya menjadi strategis karena mempunyai pangsa pasar yang sangat besar.
"Tentunya hal ini menjadi incaran bagi pihak lain untuk dapat menguasai BTN. Belum lagi bila Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) disahkan DPR," ucapnya.
Sebelumnya, Surat Menteri BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN meminta kepada perseroan untuk menambahkan agenda RUPSLB meminta Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan.
Menurut Dahlan alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri, antara lain menolong BTN karena selama sudah tidak sanggup memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan.
"Terus terang saja, kebutuhan rumah saat ini mencapai 1,5 juta unit per tahun. BTN tidak mampu memenuhinya," ujar Dahlan.
Menteri BUMN juga mengemukakan alasan lainnya adalah dengan mengambilalih BTN maka Bank Mandiri akan menjadi salah satu bank terbesar di ASEAN.
Adapun dari sisi pemerintah, tambah Dahlan, dengan terbentuknya bank dalam skala besar seperti Mandiri, kelak mampu bersaing dengan bank asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015.
Selama ini, ujar Dahlan, bank-bank di Indonesia kalah besar daripada bank dari Singapura, Malaysia, maupun Thailand. "Dengan penggabungan ini, Mandiri setidaknya sudah bisa mengalahkan bank terbesar Malaysia. Kita tentu tidak ingin bank-bank Indonesia kalah bersaing, apalagi di dalam negeri," ujarnya.
Ancam KPR BersubsidiSementara itu, Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
"Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu (20/4).
Sebagaimana diberitakan, ribuan karyawan BTN pada Minggu (20/4) melaksanakan apel dalam rangka penolakan terhadap rencana Kementerian BUMN yang telah memberikan dukungan kepada Bank Mandiri untuk mengakuisi saham BTN.
Satya berpendapat, tidak ada di negara manapun bank memiliki anak usaha yang bergerak di sektor yang sama karena tidak efisien kecuali anak usaha itu merupakan bank syariah.
Rencana akuisisi itu, lanjutnya, memunculkan suasana kekhawatiran kehilangan pekerjaan bagi karyawan BTN, serta adanya dugaan mempermainkan saham BTN melalui berbagai isu semacam itu.
Ia mengatakan SP Bank BTN menolak rencana akuisisi atau merger dengan Bank Mandiri karena keduanya memiliki mazhab berbeda, Mandiri bank corporate sedangkan BTN bank retail sehingga kalau dipaksakan penggabungan itu akan berpotensi gagal dan menimbulkan PHK.
Satya juga menunjuk pernyataan yang menyesatkan dengan menyebutkan BTN akan mengalami kesulitan apabila memasuki pasar bebas, padahal selama ini tidak ada bank asing yang mampu untuk membiayai rumah rakyat.
Selain itu, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang ikut berorasi dalam aksi damai tersebut juga mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan akal-akalan segelintir pihak.
Rizal Ramli yang pernah menjadi penasehat tidak resmi di BTN tersebut mengatakan, alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyetujui Mandiri mengambil alih BTN hanya karena kinerja Bank Mandiri yang semakin menurun.
"Beberapa tahun terakhir Bank Mandiri kinerjanya semakin menurun, bahkan sudah dilampaui Bank BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar dalam sisi aset, ya...harus akuisisi bank swasta bukan bank BUMN," tegas Rizal Ramli.
Untuk itu, tambahnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan jangan hanya gampangnya saja, karena harus segera menghentikan rencana akuisisi tersebut.
Sedangkan Satya juga menambahkan karyawan BTN siap untuk melanjutkan aksi unjuk rasa hingga rencana akuisisi tersebut dihentikan.
"Kami siap menggalang karyawan empat kali lipat dari jumlah unjuk rasa yang sekarang ini. Kami juga siap melakukan mogok kerja jika Dahlan Iskan tetap tidak menghentikan rencana tersebut," tegas Satya.
Kontroversi rencana akuisisi BTN tampaknya akan terus bergulir kecuali bila berbagai pihak terkait siap untuk berdialog dan mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
(Ant/q)
