Permasalahan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang menemui hambatan dalam mendapatkan kredit dari bank untuk mengembangkan usahanya mungkin bukanlah kisah yang baru, tetapi mengapa hal itu terus berulang? Mewakili pelaku usaha perikanan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan masih belum ada perubahan seperti adanya proses yang lebih memudahkan dalam meminjam kredit ke bank khusus untuk sektor perikanan.
"Sama saja (proses meminjam kredit saat ini dengan sebelumnya)," kata Herwindo ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (23/2).
Herwindo menyadari bahwa untuk memudahkan hal tersebut bukan wewenang langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dia juga mengakui OJK telah melakukan banyak hal untuk itu, namun pada saat ini tingkat bunga di beragam bank dinilai memang tidak bisa diturunkan.
Sementara itu, sejumlah pihak juga mengakui bahwa tingkat suku bunga kredit sektor kelautan dan perikanan perlu diturunkan agar semakin banyak pelaku usaha yang berminat mengambilnya sembari mengembangkan sektor tersebut selaras dengan visi poros maritim dunia.
"KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kadin sudah memulai dengan program Jaring, hanya saja bunga pengembalian kreditnya masih tergolong tinggi, mencapai 9,45 persen," tutur Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Rabu (22/2).
Untuk itu, menurut Abdul Halim, dibutuhkan keterbukaan di antara para pihak untuk memfasilitasi kesejahteraan pelaku usaha perikanan terutama yang berskala kecil.
Dia mencontohkan KKP dapat mempercepat penyelesaian program Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan agar kendala agunan yang kerap dipermasalahkan perbankan bisa terselesaikan.
"Demikian pula dengan perbankan, dibutuhkan kearifan dalam melihat potensi kemakmuran masyarakat pesisir di sektor usaha perikanan dan pergaraman skala kecil melalui pendampingan kredit lunak berbunga kecil," ucapnya.
Pada titik ini, ujar Abdul Halim, pemerintah harus bekerja ekstra memastikan program kredit perikanan dan peragaraman bisa diakses dan memberi manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di seluruh 10.666 desa pesisir di Tanah Air.
Tingkatkan target Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 karena jumlah penyaluran yang ada tahun sebelumnya dinilai masih terlalu minim.
"Khusus sektor kelautan dan perikanan, kami akan meningkatkan alokasi rencana ekspansi bisnis pada 2017," ujar Deputi Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Arif Sularso dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Indonesia di KKP, Jakarta, Kamis (16/2).
Arif mencontohkan, dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016, hanya sebanyak satu persen atau sekitar Rp89 miliar yang disalurkan untuk sektor perikanan.
Namun pada tahun 2017 ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan akan meningkatkan share dari keseluruhan penyaluran KUR menjadi lima persen atau diperkirakan sekitar Rp575 miliar.
"Kami yakin bisa meningkatkan share dan kontribusi kami kepada sektor perikanan," katanya.
Untuk itu, ujar dia, BNI juga menerapkan beberapa strategi untuk dapat mencapai target tersebut seperti kerja sama dengan divisi korporasi membuat skema pembiayaan rantai.
Dengan demikian, lanjutnya, pihak mengoptimalkan sejumlah hal seperti dari pemasok hingga vendor dari pelaku usaha yang telah menjadi debitor kredit korporasi dari perusahaan perbankan tersebut.
Perbankan juga dinilai semakin banyak yang tertarik untuk menyalurkan kreditnya kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan mengingat pemerintah Indonesia juga semakin berfokus terhadap pengembangan potensi sektor tersebut, selaras dengan penerapan visi poros maritim dunia.
"Potensi perikanan Indonesia sangat cerah," ujar Ade Bachtiar dari Biro Pengembangan Bisnis Mikro BCA dalam acara Forum Bisnis dan Investasi di KKP.
Menurut dia, cerahnya potensi sektor perikanan dapat terindikasi dari produk perikanan yang variatif seperti ikan tuna dan rumput laut yang juga banyak diminati pasar internasional.
Ia memaparkan, kredit untuk sektor perikanan selalu meningkat selama lima tahun terakhir dan pencapaian tersebut lebih banyak terjadi di sisi hilir.
"Kami menyadari perikanan kini menjadi tulang punggung berkelanjutan perekonomian," imbuhnya seraya menambahkan, BCA siap berkontribusi.
Namun, Ade juga menyadari bahwa masih adanya sejumlah risiko penyaluran kredit yang melekat kepada industri perikanan antara lain aset kurang bankable, ketergantungan terhadap kondisi cuaca, kelangkaan produk bahan baku, fluktuasi harga yang ditentukan oleh pasar global, serta daya tahan produk.
Tulang punggung Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menginginkan sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Republik Indonesia.
"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan garis pantai kedua terpanjang setelah Kanada, karena itu seyogyanya industri perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan," kata Rosan Roeslani dalam Rakernas Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, 7 November 2016.
Rosan mengemukakan, pihaknya mengapresiasi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan program poros maritim dunia di dalam Indonesia.
Dia menyatakan keberhasilan KKP di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah luar biasa, seperti penenggalaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal di sejumlah kawasan perairan nasional.
"Shock therapy' seperti itu harus kita lanjutkan. Yang kami tunggu adalah langkah-langkah berikutnya," kata Ketum Kadin.
Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan data yang ada, kontribusi industri kelautan dan perikanan masih belum besar dalam menyumbangkan terhadap perekonomian, sehingga ke depannya harus berkesinambungan dan banyak menciptakan lapangan kerja.
Rosan mengingatkan bahwa pemerintah dalam lima tahun ke depan juga berencana membangun 24 pelabuhan besar serta lebih dari 3.000 kapal bantuan untuk produksi sektor kelautan dan perikanan.
Kadin Indonesia juga menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia," papar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam Rakernas Kadin Jakarta, 7 November 2016.
Menurut Yugi Prayanto, jumlah penyaluran kredit sekitar Rp150 triliun tersebut dinilai masih terlalu sedikit.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur seperti di Papua dan Ambon.
Hal tersebut, lanjutnya, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu sehingga juga bisa mengoptimalkan kredit perbankan.
Dengan semakin mudahnya pelaku usaha dalam mendapatkan kemudahan kredit, maka potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga semakin membesar. (Ant/h)
