PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu anak perusahaan perkebunan Negara yang mengelola industri kelapa sawit dan teh di Sumut. Sejarah panjang kepemilikan perusahaan ini, awalnya adalah bagian dari maskapai milik Belanda NV HVA dan NV RCMA yang secara resmi diambil alih Pemerintah Indonesia tahun 1959 dan namanya menjadi Perusahaan Milik Pemerintah. Hingga kini telah beberapa kali berganti nama seiring dengan program restrukturisasi, penggabungan serta peleburan hingga menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya adalah PTPN IV.
Tahun 1967 namanya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman dan tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Dirobah kembali menjadi PT Perkebunan (PTP) I-IX tahun 1971 dan tepatnya tanggal 11 Maret 1996 diregrouping menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang merupakan peleburan tiga PTP yaitu PTP VI, PTP VII dan PTP VIII. Selanjutnya PTPN IV menjadi anak perusahaan Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2014 lalu.
Usaha PTPN IV memang terus berkembang, pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik teh sudah dimodernisasi. PTPN IV juga telah memiliki satu unit perbengkelan (PMT Dolok Ilir) mendukung operasional 16 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 2 pabrik pengolahan inti sawit. Namun perusahaan ini masih stagnan di industri hulu yang hanya menghasilkan bahan baku industri berupa CPO, PKO dan teh hitam.
Sebagai anak perusahaan milik Negara yang operasional di daerah, PTPN IV telah membuktikan peran sertanya dalam pembangunan daerah maupun nasional sesuai dengan misinya. Secara nasional, PTPN IV turut menambah penghasilan Negara melalui deviden, PPN dan PPH serta berperan menghasilkan devisa dari ekspor CPO, PKO dan teh hitam. Di Sumut perusahaan ini juga mendukung pendapatan daerah melalui pembayaran PBB dan pajak-pajak lainnya serta menyalurkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di Sumut, Bina Lingkungan dan program CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu, perusahaan ini juga merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar di Sumut.
Sesuai data yang dikutip dari Annual Report 2015, PTPN IV mempekerjakan 21.892 orang tenaga kerja untuk mengelola kurang lebih 153.872 Ha lahan perkebunan yang tersebar di 9 kabupaten di Sumut. Dari segi pendidikan masih didominasi (95% lebih) tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah yang bekerja di 30 unit usaha kelapa sawit, 1 unit usaha teh, satu unit plasma sawit, satu unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir), kantor pusat Medan dan Jakarta. Meskipun tidak sampai 5 persen tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas, namun mereka punya kemampuan mengelola perusahaan beraset Rp13,8 triliun lebih itu (2015) hingga mampu memberi keuntungan ratusan miliar setiap tahunnya.
Dalam lima tahun terakhir, perusahaan membukukan penjualan di atas Rp5 triliun setiap tahun. Rinciannya, penjualan tahun 2011 mencapai Rp5,611 triliun lebih, tahun 2012 Rp5,419 triliun lebih, tahun 2013 Rp5,400 triliun lebih, tahun 2014 Rp6,322 triliun lebih dan tahun 2015 Rp5,195 triliun lebih dengan laba sebagai berikut. Laba tahun 2011 Rp887,106 M, tahun 2012 Rp695,661 M, tahun 2013 Rp430,750 M, tahun 2014 Rp852,171 M dan tahun 2015 Rp399,312 M.
Dari angka-angka penjualan dan laba ini menunjukkan bahwa meskipun nilai penjualannya relatif stabil di atas Rp5 triliun setiap tahun tetapi laba yang diraih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan harga penjualan CPO, PKO dan teh hitam di pasar internasional.
Ketiadaan jaminan harga jual di tingkat lokal maupun global merupakan persoalan klasik terkait komoditas pertanian khususnya perkebunan. Ini merupakan salah satu masalah yang setiap saat masih dihadapi perusahaan perkebunan yang bergerak di industri hulu. Harga anjlok saat pasokan meningkat, demikian sebaliknya harga naik saat pasokan menurun. Sehingga pihak perkebunan selalu dalam posisi tawar yang lemah dan cenderung hanya menunggu dan berharap harga baik.
Industri Hilir
Untuk mengatasi fluktuasi harga itu dan sekaligus untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari nilai tambah CPO dan PKO itu, maka PTPN IV harus berani mengembangkan usahanya ke industri hilir. PTPN IV memiliki keunggulan komparatif yaitu ketersediaan bahan baku yang diproduksi sendiri. Bandingkan dengan industri perusahaan swasta nasional, pada awalnya hanya mengandalkan minyak sawit dan inti sawit PTPN, kini telah menguasai produksi dan ekspor produk industri hilir, seperti olekimia, fatty acid, sabun, minyak goreng dan lainnya. Sementara PTPN tertinggal dan masih tetap bergerak di industri hulu.
Patut diapresiasi, bahwa Holding PTPN III telah melakukan terobosan memasuki industri hilir sebagai kelanjutan program pengembangan bisnis yang sudah dirintis di masa-masa kepemimpinan manajemen yang lama. Salah satu terobosan itu adalah pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei PTPN III menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan dukungan infrastruktur pelabuhan ekspor Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional. Sebagai anak perusahaan Holding PTPN III maka sudah sangat tepat jika PTPN IV membangun industri hilir sebagai terobosan awal di KEK Sei Mangkei.
Keberanian PTPN IV untuk masuk ke industri hilir ini harus didukung. Karena dengan mengelola industri hilir maka nilai tambah CPO dan inti sawit akan menjadi milik perusahaan. Sehingga laba akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat juga akan semakin meningkat.
Sebelumnya, PTPN IV memang sudah pernah mencoba membuat terobosan masuk ke industri hilir seperti pembangunan pabrik minyak nabati di Belawan dan Adolina, namun perkembangannya tidak seperti yang diharapkan karena kapasitas produksi kecil sehingga sangat tidak efisien. Untuk membangun industri hilir dengan kapasitas yang memadai dan menguntungkan tentu saja butuh modal besar, teknologi dan SDM yang kualified.
IPO 2018
Untuk memenuhi target pembangunan industri hilir dan perkembangan bisnis PTPN IV ke depan, Holding PTPN III yang dipimpin Direktur Utama Elia Massa Manik telah merencanakan PTPN IV sebagai "pilot project" untuk menawarkan saham perdana kepada masyarakat (IPO) tahun 2018 mendatang. IPO (Initial Public Offering) ini patut diapresiasi dan merupakan langkah besar dan sebagai titik balik bagi PTPN untuk melangkah jauh ke depan dari PTPN yang konvensional menjadi PTPN modern dalam mengelola bisnisnya.
Melihat komposisi manajemen puncak PTPN IV saat ini yang dipimpin Dirut Dasuki Amsir yang merupakan profesional dari dunia perbankan dan Direktur Keuangan Umar Affandi yang paham soal seluk beluk keuangan PTPN, maka PTPN IV optimis akan berhasil meyakinkan masyarakat investor membeli saham perusahaan agroindustri ini melalui IPO dan selanjutnya di pasar modal. Apalagi dari sisi produksi PTPN IV juga dipimpin Direktur Operasional Nasrul sudah mengetahui secara luas kondisi tanaman dan Direktur SDM Endang Suraningsih sudah mapan dalam mengelola SDM yang sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah itu.
Perusahaan yang dikelola manajemen profesional pasti dipercaya investor. Sehingga melalui IPO diyakini akan mendapatkan modal sesuai yang ditargetkan untuk pengembangan industri hilir serta pengembangan bisnis ke depan tanpa mengeluarkan bunga sebagaimana yang dilakukan selama ini melalui pinjaman dari bank. Di samping itu, IPO ini juga sudah ditunggu-tunggu masyarakat yang ingin memiliki saham perusahaan agroindstri kebanggaan Sumut.
Masyarakat pemilik saham PTPN IV tentu saja akan ikut mengawasi dan menjaga jalannya perusahaan dan sekaligus turut mengamankan PTPN IV dari tangan-tangan yang akan merusak dan menggarap lahan kebun yang dikelola. Masyarakat tentu menginginkan laba perusahaan meningkat karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan deviden yang akan diperolehnya. Sehingga IPO ini akan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
Dari sisi kinerja, penjualan, produksi, laba dan kondisi perusahan dalam lima tahun terakhir sebagaimana sudah diuraikan di atas maka PTPN IV sudah layak melakukan IPO dan masuk pasar modal. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa PTPN IV akan memiliki paradigma baru sebagai perusahaan yang "transparan, efisien dan bebas KKN" dan menjadi pionir perusahaan perkebunan Negara di Indonesia.
Ada beberapa catatan yang menurut penulis menjadi nilai plus bagi PTPN IV jika memasuki pasar modal (IPO).
1.Perusahaan menjadi milik publik, dengan sendirinya semakin banyak masyarakat yang mengawasi jalannya perusahaan. Masyarakat juga akan menikmati deviden dari keuntungan perusahaan sehingga secara langsung berkepentingan mengawal dan menjaga perusahaan dari pihak-pihak yang merongrong jalannya perusahaan.
2.Perusahaan mendapatkan modal (uang) dari pasar modal untuk membangun industri hilir dan mengembangkan bisnis masa depan tanpa perlu membayar bunga.
3.Intervensi stake holder yang selama ini cukup besar, baik dari pusat maupun daerah semakin kecil, seiring dengan pengawasan yang semakin ketat sehingga biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi akan semakin kecil, sehingga perusahaan semakin efisien.
4. Dengan masuk pasar modal maka perusahaan akan semakin transparan dan diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan neraca laba ruginya terbuka dan diumumkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan.
Apa upaya yang harus dilakukan manajemen agar IPO ini bisa berhasil ?
1. Keteladanan
Sejarah Perkebunan Negara tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang menerapkann sistem "feodalisme" yaitu adanya istilah tuan dan kuli antara karyawan pimpinan dengan karyawan pelaksana. Harus diakui bahwa hal itu sudah tidak ada lagi dan diharapkan tidak akan muncul lagi di PTPN IV. Namun untuk meyakinkan para karyawan maka sangat diperlukan keteladanan mulai dari pimpinan puncak hingga pimpinan ke bawahnya secara berjenjang.
Pimpinan di PTPN IV harus bersifat melayani dan bukan dilayani. Lebih banyak turun ke bawah dan melakukan pendekatan manusiawi kepada karyawan dibanding pendekatan kekuasaan. Karyawan harus "dimanusiakan" dan diberi teladan. Jika pimpinan puncak memberi teladan maka karyawan pimpinan di bawahnya pasti akan mengikuti keteladan itu hingga kepada karyawan pelaksana. Jika keteladanan ini terlaksana dengan baik maka usaha juga diyakini akan langgeng (berkesinambungan).
2. Rekrutmen Karyawan Transparan
Rekrutmen karyawan di PTPN selama ini terkesan tertutup dan banyak diintervensi kekuasaan dan stake holder baik dari daerah maupun di pusat. Hal ini terjadi karena perusahaan banyak ketergantungan dengan para pemegang kekuasaan tersebut sehingga sulit untuk menolaknya. Akibatnya, karyawan yang diterima banyak yang tidak memenuhi kualifikasi mengisi job yang tersedia. Di jajaran karyawan pelaksana sering terdengar istilah "PTP = Pamili Tolong Pamili", harus dihilangkan sehingga PTPN itu tidak terkesan sebagai perusahaan keluarga tetapi perusahaan publik yang terpercaya.
Rekrutmen karyawan sebaiknya dilakukan secara transparan sehingga hasilnya bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas, bukan karena kolusi dan nepotisme. Salah satu cara, rekrutmen sebaiknya dilakukan pihak ketiga yang indipenden dan terpercaya. Hasil seleksinya pun sebaiknya dibuka ke masyarakat sehingga pihak yang mengikuti seleksi merasa tidak dirugikan dan dapat menerima hasilnya.
3. Pendidikan dan Promosi Karyawan
Melihat komposisi karyawan PTPN IV yang didominasi karyawan berpendidikan SMA ke bawah dinilai kurang mendukung kemampuan perusahaan bersaing secara global. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM yang sudah ada baik dalam kepemimpinan, keterampilan dan manajemen sesuai kebutuhan perusahaan.
Demikian halnya dalam promosi dan mutasi pimpinan unit usaha dan pimpinan setingkat di bawahnya sebaiknya dilakukan berdasarkan prestasi, pendidikan, dedikasi, loyalitas dan kemampuannya bukan berdasarkan "like or dislike". Bila perlu menilai kemampuannya bisa dilakukan melalui "fit and proper test", sehingga transparan dan tidak menimbulkan kecemburuan bagi karyawan yang merasa dirinya berkemampuan untuk jabatan itu.
4. Menerapkan Inovasi Baru
PTPN IV juga harus siap menerima dan terbuka menerapkan inovasi baru terutama yang terkait dan mendukung langsung peningkatan produktivitas dan efisiensi. Demikian halnya inovasi baru temuan karyawan harus tetap mendapat perhatian dan dihargai sehingga karyawan semakin banyak yang berinovasi demi perbaikan produktivitas.
5. Pelaksanaan e-Procurement
Pelaksanaan e-Procurement (lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik) yang sudah mulai diterapkan harus komit dilaksanakan. Sehingga sistem itu bisa mendapatkan barang dan jasa sesuai standar yang diinginkan dengan harga bersaing dan di bawah harga patokan PTPN IV. Dengan sistem itu maka rekanan mitra kerja terpilih benar-benar mampu dan terseleksi, baik dari segi profesionalisme maupun permodalannya. Hal ini juga sekaligus mencegah terjadinya KKN dan persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak lagi ada muncul istilah "rekanan piaraan" yang mendominasi pelaksanaan pekerjaan jasa dan pengadaan barang di PTPN IV.
Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mitra kerja di sekitar unit usaha perlu mendapat prioritas untuk pekerjaan tertentu demi menjaga langgengnya kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan baik bagi PTPN IV maupun mitra di sekitar kebun.
Akhir kata kita berharap, PTPN IV tidak lagi hanya sebagai perusahaan lokal yang hanya mampu memproduksi CPO, PKO dan teh hitam tetapi menjadi perusahaan global yang mampu memproduksi dan mengekspor produk-produk barang jadi hasil industri hilir dan menjadi pionir dalam pembangunan industri hilir di Sumatera Utara. (Tulisan ini diikutkan dalam kompetisi menulis artikel "Jurnalistik N4 Award" dalam tangka HUT ke-21 PTPN IV tanggal 11 Maret 2017/ r)
