Pemerintah memiliki banyak program andalan, salah satunya adalah dana desa yang diharapkan dapat membangun suatu badan usaha milik desa (BUMDes) yang dinilai bakal meningkatkan kreativitas perekonomian di sebuah desa.
"BUMDes akan menyulam kreativitas ekonomi desa supaya desa itu bisa mandiri dan makmur," kata anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (23/3).
Politikus Partai Golkar itu mencontohkan kreativitas yang meningkatkan perekonomian desa bila BUMDes bisa menyulap sebuah desa menjadi lokasi desa wisata.
Hal itu bisa dilakukan, antara lain, dengan mengubah rumah-rumah tempat tinggal menjadi penginapan yang nyaman bagi wisatawan.
Selain itu, Endang juga menyebutkan BUMDes bisa pula berkolaborasi dengan kalangan petani dalam mengakomodasi hasil lahan pertanian.
Untuk itu, pengawasan penggunaan dana desa dinilai juga perlu lebih dioptimalkan seperti dalam pembangunan badan usaha milik desa yang diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di desa.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo menginginkan jajaran Kementerian Desa dan pihak terkait dapat bersama-sama melakukan supervisi agar pelaksanaan amanat UU Desa dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut.
Politikus PDIP itu mengemukakan bahwa aspek ekonomi yang mendatangkan laba dengan penggunaan dana desa harus berkontribusi bagi kemajuan pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, serta dapat memberikan dampak sosial yang lebih baik lagi.
Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan bahwa kepala desa juga bisa berinovasi dalam menggali anggaran secara otonom.
"Desa diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengelola pembangunan tata kelola desa. Didukung dengan anggaran dari pemerintah pusat," papar Syarif.
Politikus Partai NasDem itu mengemukakan bahwa cara menggali potensi perekonomian desa secara mandiri itu diatur dalam naungan BUMDes.
Sektor Pertanian Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa prioritas dana desa pada tahun 2017 untuk membangun sektor pertanian.
"Dana desa merupakan model baru, tidak hanya di Tanah Air, tetapi juga dunia. Desa diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan sendiri. Jika 2 tahun terakhir fokus pada infrastruktur jalan, pembangunan PAUD, pada tahun ini kita melihat perlu adanya pembangunan di sektor pertanian," kata Eko di Jakarta, Kamis (16/3).
Dia menilai saat ini sarana dasar di desa sudah mulai cukup sehingga fokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Apalagi, sekitar 80 persen wilayah di Tanah Air merupakan sektor pertanian.
Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Harryadin Mahardika berpendapat bahwa sebagian dana desa harus dimanfaatkan juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Harryadin Mahardika mengatakan bahwa Pemerintah mesti bergerak cepat dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan, termasuk dengan mengoptimalkan dana desa.
"Dalam 10 hingga 20 tahun lagi, Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa pada impor," kata Harryadin dalam Halaqah Nasional Pertanian GP Ansor bertajuk "Daulat Petani Daulat NKRI" di Jakarta, Selasa (14/3) malam.
Terkait dengan mekanisme pola tanam di desa, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan potensi tanaman alternatif dapat dimaksimalkan warga desa sehingga tidak menanam satu jenis komoditas yang dapat berkontribusi terjadi banjir, seperti di Wonosobo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Bencana tragis seperti (di dataran tinggi Dieng, Wonosobo) ini dapat dihindari jika tanaman alternatif dan potensi sumber daya hutan negara dapat dimaksimalkan oleh warga desa," kata peneliti bidang perdagangan dan kesejahteraan rakyat CIPS Hizkia Respatiadi.
Hizkia mencontohkan luasnya perkebunan kentang di Dieng, Wonosobo, turut memicu erosi tanah yang juga menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di daerah tersebut, Minggu 26 Februari 2017.
Ia mengemukakan bahwa dataran Tinggi Dieng mayoritas terdiri atas lereng bukit dan pegunungan yang curam. Pada musim hujan seperti sekarang ini, akar pendek yang dimiliki tanaman kentang tidak dapat menahan keutuhan tanah sehingga mudah terkena erosi.
Hasil penelitian CIPS mengenai penanggulangan bencana di Dieng menunjukkan tingginya harga kentang di pasaran mendorong para petani untuk terus menanamnya meskipun dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan dan bagi keselamatan mereka sendiri.
Dari 2011 sampai dengan 2015, total luas lahan kentang di Wonosobo meningkat 11 persen dari 3.088 hektare menjadi 3.431 hektare.
"Sebagai alternatif, tanaman seperti carica dan terong Belanda memiliki akar lebih panjang yang membuatnya mampu mencegah terjadinya erosi tanah secara lebih baik. Tanaman-tanaman ini memerlukan lebih sedikit pupuk dan pestisida dibanding kentang sehingga biaya produksinya pun lebih murah," paparnya.
SUMBER PENGHASILAN
Selain itu, kata Hizkia, kebijakan pemerintah yang memberikan hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan milik negara harus dapat dimaksimalkan oleh warga desa setempat sebagai salah satu sumber penghasilan. Kebijakan ini memerlukan kerja sama yang baik dengan warga desa-desa tetangga, kalangan pengusaha dan Perum Perhutani.
Meski demikian, para petani tidak bisa begitu saja beralih dari kentang jika harganya di pasaran masih tinggi sehingga petani perlu terdorong untuk mencoba beralih ke sumber penghasilan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi keselamatan mereka.
"Amatlah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai manfaat dari alternatif tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya bencana yang serupa pada masa yang akan datang dan tetap menyediakan sumber penghasilan bagi mereka," katanya.
Selain itu, CIPS juga menginginkan peningkatan akses pangan yang berkualitas terhadap masyarakat prasejahtera, terutama mengingat harga pangan yang cenderung melonjak saat puasa.
"Pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah melihat bagaimana harga bahan makanan melonjak tajam selama Ramadan. Hal ini turut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung menutup diri terhadap perdagangan pangan internasional," kata peneliti CIPS bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Rakyat Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulis, Minggu.
Menurut Hizkia, kurangnya akses pangan berkualitas tersebut berpotensi membuat keluarga prasejahtera yang paling merasakan dampaknya sehingga mereka juga tidak dapat merayakan sukacita Ramadan dengan maksimal.
Kurangnya akses pangan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera juga bakal berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kecukupan nutrisi dan menghambat pertumbuhan anak-anak.
Ia berpendapat bahwa ketidakstabilan harga bahan pangan pokok, yaitu beras juga mengakibatkan rumah tangga Indonesia harus membayar lebih mahal daripada sejumlah negara tetangga.
Dengan mendorong penggunaan dana desa guna memaksimalkan aspek ketahanan pangan, juga akan dapat membuat harga pangan lebih stabil di Nusantara.
(Ant/l)
