Tahun 2014 adalah tahun politik, karena setelah Pemilu Legislatif (9/4) guna memilih wakil rakyat, sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia dengan harap-harap cemas menunggu siapa sosok pemimpin baru hasil Pemilu Presiden (9/7).
Sejumlah harapan muncul pada pesta demokrasi tersebut, terutama mereka yang berkecimpung di dunia usaha, seolah tak ingin ketinggalan dengan euforia agenda politik tahun ini. Salah satu pesan mereka terhadap pemerintah mendatang yakni Pro-Bisnis.
Keinginan itu mewakili kalangan pengusaha yang mendambakan agar pemimpin terpilih dapat mengambil kebijakan propengusaha dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam negeri. Contoh, persoalan ketersediaan infrastruktur mulai dari akses jalan, air, listrik, dan lainnya.
Melalui keberpihakan terhadap pelaku bisnis, maka pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, karena itu baik dari sisi pemerintah maupun dunia usaha, justru sebaiknya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Misalnya, untuk membangun proyek jalan tol di daerah tertentu pihak pemerintah dan pengusaha bisa bersinergi.
Jika pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat dan mengambil kebijakan ekonomi, maka mereka yang termasuk kalangan pengusaha di Tanah Air merupakan penggerak kebijakan ekonomi tersebut. Dengan begitu, kedua pihak tersebut memang saling membutuhkan dan tidak akan saling merugikan.
Selain itu, mereka juga mempunyai impian agar pemimpin Indonesia yang baru bisa membawa kestabilan politik dan kepastian usaha di penjuru Nusantara. Idealnya, serangkaian harapan itu memang bukan hanya angan-angan semata.
Hal itu dikarenakan tahun 2015 sudah disepakati seluruh anggota ASEAN menjadi masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada momentum tersebut seluruh sumber daya manusia (SDM), baik asing maupun lokal, akan bersaing secara ketat guna menunjukkan kompetensi dan profesionalitas mereka masing-masing.
Mereka juga bebas berkarya di sejumlah negara anggota ASEAN sesuai yang diinginkan tanpa ada batasan dimensi ruang maupun waktu. Oleh sebab itu, pemimpin yang baru harus dapat melakukan gebrakan perubahan. Contoh, menghasilkan kebijakan ekonomi yang baik dan dapat menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas.
Selain itu, ada pula harapan pengusaha yang mengusulkan kepada pemerintah supaya pada pembentukan kabinet mendatang terutama yang menangani permasalahan ekonomi tidak diberikan pada orang partai politik. Penyebabnya, ketika kebijakan ekonomi ditetapkan oleh orang partai politik kadang mereka lebih mengutamakan kepentingan partainya.
Optimistis Walau kondisi perpolitikan di Indonesia sedang menghadapi musim Pemilihan Umum (Pemilu), beberapa pelaku usaha tetap optimistis mengembangkan usahanya, terutama di Provinsi Jatim. Misalnya, Kawan Lama Retail Group yang kini agresif melakukan ekspansi di Surabaya.
Pada tahun ini, perusahaan yang bergerak di sektor ritel tersebut telah menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Bukit Darmo Properti Tbk guna membuka lima gerai sekaligus di Lenmarc Mall Surabaya. Untuk menjalankan bisnis tersebut, pihaknya mencatatkan nilai investasi sekitar Rp100 miliar.
Sementara itu, kelima gerai tersebut antara lain satu gerai Ace Hardware, Toys Kingdom, Informa, Office 1, dan Chatime. Seluruh gerai tersebut dibuka secara serentak pada tanggal 25 April 2014.
“Business Development Director†Kawan Lama Retail Group, Rudi Hartono, mengemukakan, alasan pengembangan bisnis ritelnya sangat berkaitan erat dengan pembangunan rumah. Apalagi, lokasi pusat perbelanjaan itu berada di daerah Surabaya Barat yang lokasinya banyak perumahan kalangan elite yang dibangun oleh berbagai investor.
“Dengan demikian, kawasan itu akan menjadi pasar potensial untuk dibidik. Kami tak ingin menyia-nyiakan peluang itu karena pembangunan ritel ini semakin besar yakni bisa dua hingga empat kali lipat dari gerai biasa,†katanya.
Di tempat berbeda, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyala Mahmud Mattaliti, mengimbau seluruh anggotanya yang notabene dari kalangan pengusaha untuk tidak berpolitik praktis. Bagi anggota yang terlanjur ikut dalam kepengurusan partai politik (parpol) disarankan segera menanggalkan predikat itu.
Faktor pemicunya, Kadin bukan organisasi politik, melainkan wadah atau tempat pengusaha serta pebisnis mitra pemerintah yang memiliki visi misi meningkatkan daya saing ekonomi. Bahkan, ketika ia masuk Kadin maka otomatis dunia politik ditinggalkannya.
“Untuk itu, kami minta semua anggota melakukan hal sama. Kami tidak ingin Kadin terseret dalam agenda lima tahunan tersebut,†tegasnya.
Selain itu, Kadin Jatim telah menyusun program dalam mendorong peningkatan ekonomi Jawa Timur, di antaranya perbaikan iklim reformasi dan birokrasi, serta mewujudkan energi baru.
Pihaknya juga berkomitmen memajukan ekonomi daerah dengan kemitraan bina lingkungan, dan UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selanjutnya, mendorong sinergi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jatim dan daerah serta meningkatan SDM melalui sertifikasi dunia pendidikan dan dunia kerja.
Pilpres Damai Meski hingar-bingar Pilpres tahun ini masih dirasakan kalangan pengusaha, secara umum pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tetap menjadi sorotan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi di Tanah Air. Mereka sangat mencermati pelaksanaan Pilpres 2014 karena agenda itu menyangkut kepentingan dunia usaha.
Pengamat Kebijakan Publik dari Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengemukakan dua capres dan cawapres yang kini sedang gencar berkampanye di pelosok daerah dan mengikuti beberapa program Debat Capres-Cawapres di berbagai televisi swasta nasional juga tak henti-hentinya menjadi pembicaraan publik.
Para pelaku ekonomi, imbuh dia, juga selalu mencari informasi terkini tentang perkembangan pemilihan umum, khususnya berkaitan dengan segala kebijakan di sektor perekonomian sangat tergantung siapa Presiden terpilih kelak.
“Jika melihat profil dan rekam jejak dua capres serta cawapres yang ada sekarang, tentu pengusaha sudah bisa memperkirakan sikap Sang Calon Pemimpin terhadap kebijakan yang akan diambilnya ketika terpilih,†tuturnya.
Ia meyakini para pelaku usaha juga bisa dipastikan berpihak kepada capres yang mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada pelaku perekonomian.
Mengenai pengaruh positif negatif Pilpres 2014 terhadap perekonomian nasional, pelaku ekonomi justru bertumpu terhadap pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan agenda politik yang aman dan kondusif.
Dengan catatan, pesta demokrasi itu bisa direalisasi damai atau tidak menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal, bahkan tidak bergejolak dan membahayakan keamanan ketertiban masyarakat yang mampu menimbulkan masalah bagi jalannya roda perekonomian.
Apabila kampanye dan pilpres terjadi dengan tidak kondusif, maka hal itu bisa mengakibatkan munculnya citra negatif pemerintah bagi dunia usaha.
Kalau dibandingkan dengan Pilpres lima tahun lalu, pelaksanaan saat ini tidak menimbulkan masalah yang sangat signifikan bagi dunia usaha.
“Pemicunya, visi dan misi dari para capres terkesan tidak membawa perubahan negatif bagi dunia usaha walaupun masih sebatas harapan,†ujarnya.
Meski begitu, nilai dia, program pembangunan ekonomi dari capres yang ada umumnya memberikan harapan yang baik bagi dunia usaha. Namun, ada beberapa program yang bisa mengubah kebijakan yang telah berlaku, misalnya, optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan meminimalkan kebocoran keuangan negara.
“Sementara, kini harapan pelaku bisnis nasional adalah program yang memberi kemudahan regulasi bagi dunia usaha mengingat peran pemerintah dan pengusaha harus saling mendukung demi perkembangan ekonomi Indonesia,†katanya.
(Ant/f)
