Figur Pemimpin Sumut 2018 Yang Kompeten

Sumut dihuni oleh beragam, multi suku agama golongan dan ragam kepentingan dengan ciri khas tersendiri. Sumut sangat kaya dengan SDA, alam yang indah. Kata Presiden Jokowi Sumut sebagai Monaco of Asia. Sejak lama, masyarakat Sumut selalu dihadapkan dengan dilema dalam pemilihan pemimpinnya. Aroma SARA dan primordialisme masih sangat kental  di Sumut dengan faktor agama, marga dan suku.

Fatal dan memalukan adalah, beberapa pemimpin yang semula diharapkan jadi panutan, nyatanya tercemar oleh nilai akhlak yang nilainya hanya berada di bawah rata-rata alias mental minimalis, gemar korup.

Menurut catatan, era yang membanggakan di Sumut hanya ketika dipimpin oleh Alm. EWP Tambunan. Beliau ini idola karena perilaku birokrasinya, sikap lagak dan perangainya  persis seperti dalam UU dan dokumen tentang Good Governance.

Sepak terjang Alm EWP Tambunan mirip dengan Pak Harto yang gemar dengan  blusukan (on the spot observation) salah satu prinsip Pengawasan Melekat (Internal-Bulit in  Control) ,  ke desa-desa. Pagi ini di Medan, besok pagi sudah muncul di Dairi atau Tanah Karo dan lusa di Labuhan Batu. Cukup banyak Bupati, Camat dan staf dibuatnya blingsatan jika tidak hands on alias selalu siap dengan sistem  24/7 (24 jam - 7 hari) atau tidak mampu mengikuti irama kerjanya. Beliau gemar nginap di rumah penduduk di pedesaan, bukan di hotel berbintang. Lebih gemar abaikan isi buku program yang ada pada  saat meninjau suatu program dan ingin melihat yang tidak ada di dalam buku acara yang telah disiapkan Protokol Pemda karena yang tertera dalam buku menurut beliau biasanya sudah pasti beres dan disiapkan sejak jauh hari.

Ada 3 tokoh NKRI yang identik dengan blusukan,  Pak Harto, alm Gubsu EWP Tambunan dan  Presiden Jokowi.   Perilaku kepemimpinan dan kepemerintahan mereka persis sama dengan isi Good Governance dan SPIP-Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan inti Panutan alias Tone at the Top.

VISI, MISI KONKRIT
Sumut harus berubah dimulai dari Pilkada untuk memilih  pemimpin yang tepat dan bersih korupsi. Seluruh masyarakat Sumut yang memenuhi syarat harus memberikan suara dan  gunakan akal sehat dan pikiran waras - tidak hanya naluri, untuk memilih. Cagub-Cawagub non korup dan harus yang paham arti dan makna Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Tinggalkan cara -cara primordial apalagi berbau sara untuk memilih gubernur dan wakilnya karena mereka akan memimpin segenap rakyat Sumut (bukan hanya satu golongan, suku, apalagi agama) dalam 5 tahun ke depan, bersama rakyat membangun dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, terlepas apapun suku, agama dan golongannya.

Sebelum menetapkan pilihan di bilik suara pada hari H, rakyat perlu mengetahui, memahami dan mencermati visi dan misi Cagub dan Cawagubsu yang tentu akan berbeda di  setiap kabupaten sesuai karakterisitik dan kekhususannya.  Contohnya, khusus untuk Kabupaten  Dairi, sejatinya Gubsu dan wakilnya  mampu meluruskan semua jalan berkelak-kelok di Lae Pondom  pada masa jabatannya, guna memperpendek waktu tempuh (tanpa harus membangun jalan tol baru yang mahal), atau membangun jalan pintas baru dari Kabanjahe  menembus gunung ke Buntu Raja, Jumateguh  untuk memperpendek jarak tempuh ke Sidikalang, hingga Tapak Tuan, Aceh Selatan.

Hal lain yang krusial adalah menawarkan kiat nyata pemberdayaan rakyat di sekitar Danau Toba untuk kemajuan wisata,   menjaga kelestarian Danau Toba dan Hutan Lae Pondom, memberdayakan dan meningkatkan mutu kopi, agrikultur dengan prasarana yang baik meningkatkan produktivitas padi sawah masyarakat Kabupaten  Dairi di sentra padi sawah. Demikian pula dengan kebutuhan nyata rakyat di sejumlah kabupaten lainnya di Sumut sesuai dengan karakteristik ekonomi kerakyatan penduduk masing-masing yakni pemajuan industri perikanan rakyat pesisir, pertanian sayur mayur Tanah Karo  yang tentu akan berbeda satu sama lain.

It's now or never! Inilah  saatnya Sumut dipimpin oleh orang yang paham masalah dan tahu jalan keluarnya , tegas dan taat hukum,  anti rasuah dan pro kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tanpa dibumbui aroma SARA (Suku, Agama Ras  dan Golongan) dan membangun kepemerintahan yang baik . Gubsu dan Wagubsu yang terpilih  tahun ini adalah pemimpin rakyat dan bukan pemimpin golongan eksklusif ini dan itu.

Selamat memeriahkan pesta demokrasi. Vox Populi  -Vox Deo, Suara Rakyat  adalah suara titipan Tuhan untuk tidak disia-siakan.  Ciptakanlah  suasana Pilkada Sumut yang kondusif, aman dan gunakan akal sehat hindari gesekan dan pertikaian, sehingga rakyat Sumut mampu memilah-milah dan menimang nimang  calon pasangan Gubsu yang akan memimpin warga Sumut.(Penulis adalah Alumnus Fisipol USU, pengamat masalah sosial dan politik serta Alumnus Pendidikan Politik Kader Bangsa Angkatan XIII (1983).(c)