Saat ini bangsa Indonesia tidak hanya diramaikan dengan dinamika pesta demokrasi berupa pilkada serentak di 171 daerah tetapi juga kabar gembira yakni panen raya yang juga serentak atau berbarengan di hampir seluruh wilayah.
Disebut kabar gembira karena tampak di hamparan persawahan di Jawa Tengah, misalnya, para petani giat bekerja dengan wajah ceria di areal tanaman padi yang merata menguning.
Disebut kabar gembira pula karena dipastikan harga-harga beras yang melonjak belakangan ini di pasaran, bakal menurun sehingga meringankan beban beli masyarakat kebanyakan.
Tak kurang kabar gembiranya adalah bahwa di tengah rencana pemerintah untuk impor sekitar 500 ribu ton beras yang muncul sejak beberapa pekan lalu untuk mengamankan stok beras nasional menjadi pertimbangan untuk tidak jadi melakukan impor demi melindungi petani.
Musim panen yang berlangsung sejak Januari lalu, akan mencapai puncak panen raya pada Februari ini. Kementerian Pertanian memastikan tidak ada daerah yang tidak panen pada setiap hari. Tiada hari tanpa panen.
Kabar gembira panen raya ini terjadi sebagaimana telah diperkirakan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa puncak panen raya beras berlangsung pada Februari ini. Ia menyebutkan ada panen tanaman pada seluas sekitar dua juta hektare di Tanah Air selama sebulan tujuh hari.
Berbagai kepala daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan berbagai daerah lain telah menyatakan bahwa daerahnya tidak memerlukan impor beras karena datangnya musim panen raya ini.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, misalnya, ketika rencana pemerintah pusat mengimpor beras, dia menegaskan wilayahnya tidak perlu beras impor karena memasuki musim panen raya.
Ia bahkan meningkatkan pengawasan di pelabuhan atau pintu masuk lain guna memastikan tidak ada impor beras ke daerahnya. Pencegahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya harga beras mengingat petani melakukan panen pertama pada 2018.
Di Jawa Tengah, panen raya pada Januari berasal dari lahan sawah sekitar 110 ribu hektare dengan produksi gabah kering panen sebesar tujuh hingga sembilan ton per hektare.
Sementara pada bulan Februari ini ada sekitar 340 ribu hektare sawah lain yang panen dengan produksi mencapai sekitar sembilan ton per hektare.
Jumlah sebanyak itu membuat surplus beras, tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah tetapi juga untuk daerah-daerah lain dalam menutupi kebutuhan nasional.
Panen raya tidak hanya di banyak daerah yang menjadi sentra padi, melainkan juga di persawahan yang kurang luas, seperti di Ibu Kota Negara, sebagaimana dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, pada 23 Januari lalu.
Meskipun panen raya dilakukan di areal sawah seluas sekitar tiga hektare dengan produksi sekitar lima ton per hektare di Cakung itu, Anies menyebutkan bahwa di wilayahnya terdapat lebih dari 300 hektare sawah yang siap panen raya.
Ditegaskan pula bahwa beras yang dikonsumsi di Jakarta adalah beras dari petani Indonesia bukan impor.
Ketersediaan atau stok beras di Pasar Induk Beras di Cipinang, Jakarta Timur, saat ini sekitar 27,5 ribu ton, jauh di atas batas aman yakni 25 ribu ton, dan jumlahnya dipastikan bertambah dengan musim panen raya. Semua stok beras di Pasar Induk Cipinang merupakan beras lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono saat panen raya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, baru-baru ini bahwa impor beras belum mendesak dilakukan karena hasil panen tanaman padi cukup melimpah.
Panen raya ini akan membuat target tahun 2018 dalam penyerapan beras oleh Perum Bulog sebesar 3,7 juta ton bisa terpenuhi.
Musim panen pada Januari lalu untuk skala nasional berasal dari sekitar satu juta hektare sawah dengan produksi enam juta ton gabah kering panen.
Bila tingkat rendemen (perbandingan jumlah kuantitas ekstrak yang dihasilkan dari ektraksi tanaman) dari gabah kering panen ke gabah kering giling menjadi beras sebesar 50 persen saja (biasanya di atas 60 persen) maka akan dihasilkan tiga juta ton beras sehingga mencukupi untuk konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton pada Januari itu.
Belum lagi pada puncak musim panen raya pada Februari ini yang lebih luas areal sawahnya di seluruh Tanah Air, apalagi dengan adanya program upaya khusus swadaya pangan dari Kementerian Pertanian antara lain dengan memperluas areal persawahan.
JUAL KE BULOG
Musim panen raya ini merupakan momentum tepat mengingatkan kembali kepada para petani untuk menjual hasil kerja dan produksinya ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan menyesuaikan harga di pasaran. Bukan kepada tengkulak.
Namun, Dirjen Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto saat panen raya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak semua Bulog di daerah aktif untuk membeli beras atau gabah di atas harga patokan petani.
Ada juga petani di sejumlah daerah yang terjerat dengan tengkulak atau ijon karena meminjam uang lebih dulu kepada mereka untuk berbagai keperluan atau menjelang saat musim tanam, sehingga saat panen sudah tidak bisa menjual ke Bulog, namun dijual kepada tengkulak dengan harga murah. Ini sangat merugikan petani.
Untuk itu sudah sewajarnya bahwa Gatot meminta Bulog harus hadir membeli hasil panen petani baik dengan skema harga medium atau komersial, sehingga harganya pun harus sesuai dan jangan merugikan petani.
Bulog harus membeli hasil panen petani, jangan sampai hasil panen itu dibeli oleh tengkulak yang merugikan petani.
Penyerapan beras dari petani oleh Bulog pada tahun ini masih mengacu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
Dalam Instruksi Presiden itu antara lain disebutkan untuk melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah, yakni, harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram di petani, atau Rp3.750 per kilogram di penggilingan.
Harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum tiga persen adalah Rp4.600 per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 per kilogram di gudang Bulog.
Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir beras patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen, dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300 per kilogram di gudang Bulog.
Memang harga gabah kering panen di tingkat petani masih cukup tinggi. Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Titov Agus Sabela, dari hasil pantauan di lapangan seperti Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, harganya masih di kisaran Rp5.400-5.500 per kilogram.
Dengan musim panen raya ini diharapkan harga gabah kering panen tersebut dapat turun sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan dari petani.
Bulog menyiapkan tiga tim satgas pengadaan dan mendata mitra kerja pengadaan. Khusus untuk mitra kerja pengadaan, sejauh ini ada berbagai kalangan yang mendaftarkan diri seperti dari perusahaan penggilingan, gapoktan (gabungan kelompok tani), dan pengusaha beras.
Tampaknya perlu pengawasan di lapangan ketika petani menjual hasil produksinya. Bersyukur, Ketua KPPU Syarkawi Rauf siap melakukan pengawasan produksi tanaman padi dari produsen sampai ke konsumen agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan, misalnya, terkait harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dengan musim panen raya pertama di tahun ini, diharapkan produksi padi nasional dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun lalu.
Produksi padi nasional pada 2017 mencapai 81.382.451 ton. Jumlah itu meningkat 2,56 persen dibanding produksi padi tahun 2016 yakni 79.354.767 ton.
Peningkatan produksi padi secara nasional ini tentu sangat menggembirakan bagi bangsa ini dalam upaya memastikan swasembada, sebagaimana tekad pemerintah dalam nawacita di bidang pertanian yakni terwujudnya swasembada pangan. (Ant/l)
