Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengakhiri masa kerjanya salah satunya diukur oleh keberhasilan peralihan tongkat estafet kepemimpinan terutama ketika kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk masa pemerintahan selanjutnya.
Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang pilpres 2004 dan pilpres 2009, pemilu 2014 jelas bukan lagi medan pertarungan di kancah kepemimpinan nasional.
Sesuai konstitusi, presiden hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan dengan jangka watu 10 tahun atau lima tahun untuk masing-masing sesi masa jabatan.
"Salah satu ukuran kematangan demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur, damai dan demokratis. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan kembali pemilihan umum itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bukunya "Selalu Ada Pilihan" yang diluncurkan pada akhir pekan ini.
Presiden dalam salah satu bagian bukunya itu, mengajak semua pihak untuk menyukseskan pemilihan umum 2014 dan memberikan sumbangan terhadap kemajuan politik nasional.
"Mari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kita sukseskan pemilihan umum mendatang. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita dan generasi mendatang sebuah tatanan dan tradisi politik yang baik. Politik adi luhung yang menunjukkan keluhuran budi bangsa Indonesia," katanya.
Keinginan Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengan kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerintah bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya.
Dalam rapat pimpinan TNI dan Polri, Kepala Negara menegaskan pentingnya kedua institusi itu netral dan mengamankan berlangsungnya pemilu dengan baik.
"Pentingnya menjaga netralitas TNI dan Polri dalam pemilu.Saya sudah sering menegaskan, saya akan mengatakan kembali. Netralitas TNI Polri itu bukan hanya harapan selaku Kepala Pemerintahan dan Negara tetapi juga para elit politik dan juga rakyat Indonesia," kata Presiden Yudhoyono.
SuksesPresiden mengatakan, pemilu 2004 dan 2009 telah berhasil dilaksanakan dengan sukses. TNI dan Polri juga sukses dalam menjaga netralitasnya.
Untuk itu, Presiden menyampaikan pujiannya, dan berharap pada 2014 dapat kembali dipertahankan tugas dan kewajiban TNI dan Polri adalah memastikan agar pemilu dapat berlangsung tertib dan aman sehingga pemilu dapat berjalan sukses yaitu pemilu yang demokratis, jujur dan adil.
Presiden dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga agar pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Presiden meminta agar segala masalah dalam pemilu dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang telah disediakan dan menghindarkan diri dari tindakan anarkistis.
"Saya harus mengingatkan militer dan kepolisian harus mengetahui janganlah melihat sesuatu sebagai sesuatu yang rutin. Kegiatan satu yang lain apalagi pemilu bisa berbeda," kata Presiden saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI - Polri di Jakarta, Kamis.
Keamanan dan KetertibanPresiden mengatakan, pemilu merupakan salah satu proses demokrasi yang rutin dilakukan untuk memilih para pemimpin politik dalam legislatif dan eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Dalam pemilihan umum, diperlukan keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat melakukan pemilihan dengan aman, dan sesuai hati nuraninya.
Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka situasi dan kondisi dalam masyarakat juga berkembang. Untuk itulah, menurut Presiden Yudhoyono, keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan rutin.
"Intinya jangan dianggap rutin," ujar Presiden, menegaskan.
Presiden mengatakan, pengalaman 2004 dan 2009, pemilu dapat berlangsung sukses dan aman. Untuk itu, pada 2014 ini, dirinya juga mengharapkan pemilu yang demokratis, jujur, adil serta aman dan tertib juga kembali terlaksana.
"Tugas jajaran Polri mengemban tugas menanggulangi gangguan Kamtibmas, dalam mengemban tugas itu cegahlah adanya korban. 2004, 2009 manis indah, saya juga berharap tahun ini juga begitu," katanya.
Presiden dalam kesempatan itu juga mengharapkan para elit politik dan masyarakat turut serta menjaga stabilitas politik, sekaligus juga mencegah kompetisi politik di luar batas kepatutan.
Presiden juga menyeru kepada para elit politik untuk mengendalikan emosi dirinya, maupun para pendukungnya sehingga menghindarkan aksi-aksi kekerasan yang mungkin terjadi.
Peran Elit PolitikKerja keras aparatur negara dan juga perangkat penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum akan sia-sia bila elit politik tidak ikut serta mendorong cara-cara berpolitik yang "fair" dan baik.
Dalam bukunya karangannya, Presiden Yudhoyono juga menyampaikan pentingnya kerja sama dan peran elit politik menciptakan situasi persaingan yang sehat dan "fair" serta semangat bersama untuk bukan sekedar mencapai kemenangan namun juga memajukan politik dan demokrasi nasional.
"Perlu saya garis bawahi pula pentingnya peran para elit politik dan tokoh bangsa untuk senantiasa menjadi dan memberi contoh dalam berpolitik dan berdemokrasi yang baik," kata Yudhoyono.
Ditambahkannya,"mari kita berikan contoh untuk berdemokrasi secara tertib dan penuh etika. Menang terhormat akan jauh lebih mulia daripada menang dengan menghalalkan segala cara".
Dikatakannya bahwa politik yang baik adalah politik tanpa kekerasan dan sekaligus politik yang mencerdaskan. Masa depan politik dan demokrasi yang seperti itu yang hendak dibangun di Indonesia.
"Di saat-saat akhir pengabdian saya sebagai pemimpin di negeri ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama para elit dan tokoh bangsa, untuk membuat politik dan demokrasi kita semakin matang, makin beradab dan makin berkualitas," katanya.
Yudhoyono mengatakan jalan demokrasi adalah pilihan bangsa Indonesia.
"Tetapi demokrasi yang kita pilih haruslah yang membawa manfaat bagi rakyat dan tentu bukan sebaliknya. Demokrasi yang tengah kita bangun haruslah menghadirkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bukan sebaliknya membawa keonaran, kegaduhan dan instabilitas sehingga negeri ini tidak bisa membangun dengan baik," kata Presiden.
Seluruh masyarakat menunggu sosok Presiden baru yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Namun untuk mewujudkan itu, semua pihak harus memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan pemilu, perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia.
(Ant/f)
