Sudahkah Kita Merdeka?

Perayaan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 2014 ini adalah HUT yang ke-69. Pertanyaan terbesarnya adalah, sudahkah kita merdeka?
Banyak cara untuk menilai sebuah kemerdekaan. Secara formil kita memang sudah mendapatkan hal itu dengan berdirinya Negara Kesatuan RI. Kita berdiri sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki otoritas penuh sebagai negara dan bergabung pula dengan negara-negara lain untuk membicarakan masalah internasional.

Tetapi kemerdekaan bisa juga dimaknai dengan ukuran kualitatif. Salah satunya tidak usah jauh-jauh, yaitu dengan menggunakan konstitusi kita sendiri. Di dalam pembukaan UUD 1945, telah disusun oleh pendiri bangsa ini bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Saya ingin menyoroti perihal kesejahteraan umum. Menurut saya, hal itu adalah yang paling terasa dan paling menentukan "perasaan" kemerdekaan kita kini.
Kesejahteraan Umum

Bagaimana mengukur kesejahteraan umum? Salah satunya dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan tahun 2014 ini mencapai 30 juta orang. Dibandingkan dengan seluruh penduduk, jumlah itu setara dengan 11 persen lebih. Menurut BPS, kemiskinan di Indonesia menjadi lebih parah dan lebih dalam. Artinya, mereka yang miskin semakin terpuruk dan semakin mendalam dalam kemiskinannya.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat dari angka Gini Rasio, yang terus menerus meningkat. Pada tahun 2013, Gini Rasio sudah menjadi 0,413. Itu berarti, pendapatan penduduk di Indonesia semakin jauh dari merata. Memang ada data yang menunjukkan bahwa mereka yang merupakan orang kaya di Indonesia semakin meningkat. Tetapi pada saat yang sama jarak antara pendapatan mereka dengan pendapatan masyarakat lainnya semakin jauh. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Persoalannya adalah mereka yang miskin tidak punya kemampuan bermanuver dibandingkan dengan orang kaya. Mereka yang miskin hanya dapat menggunakan pendapatan yang sangat terbatas untuk sekedar mempertahankan hidupnya. Jika sakit, maka mereka tidak bisa memulihkan kondisi kesehatannya karena keterbatasan pendapatan. Sebaliknya, orang kaya bisa melakukan apapun dengan pendapatannya.

Maka ketika penurunan harga komoditi yang dijual atau kenaikan harga berlangsung secara simultan, dampak paling besar terjadi pada orang miskin. Sebagai contoh, ketika harga karet Rp15 ribu/ kg, masyarakat di Pulau Nias bisa membeli makanan dengan lauk pauk yang memadai, membeli obat yang sesuai, dan mengirimkan anaknya ke sekolah. Tetapi ketika kini harga karet per  kg-nya hanya tinggal Rp5-6 ribu, maka terpaksalah mereka mengurangi lauk-pauknya, menunda membeli obat dan menghentikan anaknya sekolah. Dampaknya, akibat penurunan konsumsi makanan bergizi, penyakit rentan datang, lalu gampang jatuh sakit. Lingkaran setan ini terjadi terus menerus dan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat miskin.

Itulah yang terjadi kini. Kemerdekaan atas perut, nafkah, kesehatan, tidak dirasakan oleh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah 30 juta itu bukan angka yang sedikit. Dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan, 69 tahun kemudian.

Mengapa tingkat kesejahteraan ini susah ditingkatkan? Salah satu yang utama adalah negara dan kebijakannya masih terlalu pro pada yang kaya. Meningkatnya Gini Rasio menunjukkan bahwa program pemerintah cenderung meningkatkan kesenjangan. Yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah membangun jalan bahkan sampai ke desa, misalnya, adalah mereka yang memiliki modal. Sementara masyarakat yang modalnya pas-pasan, malah susah mendapatkan pupuk, sulit mendapatkan pendampingan dari pemerintah, bahkan tidak beruntung dalam soal harga komoditasnya. Di atas kertas, program pemerintah terlihat enak dan bagus, tetapi yang kaya mendapatkan akses yang luar biasa untuk menggunakan program  yang sejatinya untuk yang miskin itu, menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri.

Kendaraan bermotor misalnya. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Tetapi pengguna kendaraan bermotor dan pembeli BBM bersubsidi yang paling banyak justru adalah mereka yang mampu. Ini merupakan kebijakan yang justru menyebabkan ketimpangan antara mereka yang miskin dan kaya.

Kesehatan dan Pendidikan
Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah pada upaya meningkatkan kemampuan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin? Pemerintah telah bertahun-tahun membangun berbagai fasilitas kesehatah. Pemerintah telah membangun rumah sakit. Pemerintah telah mengirimkan bidan-bidan ke berbagai pelosok pedesaan. Semuanya untuk tujuan, mendorong meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat miskin yang umumnya ada di pedesaan.

Di lapangan, upaya ini minim hasil. Benar bahwa rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya telah dibangun. Tetapi persoalannya masyarakat miskin tidak menggunakannya. Beragam alasan, entah karena soal kepercayaan, entah karena kurangnya pengetahuan, bisa karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Di berbagai pelosok daerah, saya melihat banyak Poskesdes yang tidak ditempati, bahkan bidan yang tidak pula berada di tempat. Maka percumalah membangun rumah sakit, karena rumah sakit hanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki akses. Sementara masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari akses, sama sekali tidak mendapatkan pelayanan. Sudahkah mereka merdeka?

Bicara pendidikan, kondisinya lebih parah lagi. Tahun lalu, dari sebanyak 65 negara yang disurvei dalam PISA, melibatkan 510 ribu siswa berusia 15 tahun, Indonesia berada pada posisi 64. Posisi ini memburuk sebab pada tahun 2009, Indonesia berada pada posisi ke-57. PISA, adalah survei tiga tahunan yang mengukur kecakapan respondennya untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam tiga bidang, yaitu matematika, kemampuan membaca dan science ke dalam kehidupan nyata dan partisipasinya dalam kehidupan sosial. Selain itu, PISA juga mampu menggambarkan kebijakan yang diambil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang hasilnya dibandingkan dengan kebijakan yang diambil oleh negara lain.

Negara ini memiliki Kementrian Pendidikan bahkan jajaran aparat Dinas Pendidikan sampai ke daerah. Tetapi pertanyaannya, apakah yang dikelola memang pendidikan? Banyak kritik dialamatkan kepada pendidikan kita. Khususnya pengelolaan pendidikan yang cenderung lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif.
Ambil contoh mengenai pencapaian dan keberhasilan siswa. Kebanyakan masih menggunakan indikator nilai. Bukannya lebih baik, Kurikulum 2013 sama saja. Mereduksi pencapaian menjadi indikator yang lebih menjelimet.

Yang kita tahu kenyataannya adalah banyak aplikasi pembelajaran yang amat jauh dari disebut pendidikan. Banyak guru yang kurang, banyak ruang kelas yang rusak dan banyak metode pendidikan yang seharusnya tidak relevan lagi, terus dipelihara. Belum lagi jika kita menyoroti rendahnya kualitas belajar mengajar, justru dikawasan penduduk yang paling membutuhkan.

Ada apa? Lagi-lagi karena urusan pendidikan lebih didominasi oleh kepentingan kuantitatif. Maka disanalah, anak didik hanya sekedar alat untuk melanggengkan kepentingan mereka yang seharusnya mengurusi pendidikan.

Lihat yang terbaru. Bagaimana penerapan Kurikulum 2013 yang bobotnya kabarnya lebih kepada kreativitas si anak justru menjadi persoalan di dalam penerapannya. Alih-alih memikirkan bagaimana nantinya, pemerintah ini justru menjadikan pembuatan Kurikuum 2013 sebagai tabungan prestasinya. Sebuah kekonyolan yang herannya terus menerus dilakukan oleh kalangan terdidik.

Kerugian terbesar atas kebijakan pendidikan yang asal-asalan, akan dialami oleh mereka yang paling terbelakang. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada karena manuver mereka tidak sebebas orang yang lebih kaya.

Merdeka?
Sudahkah kita merdeka? Inilah refleksi kita di tahun ke-69 HUT Kemerdekaan RI. Persoalan kesejahteraan umum masih menjadi beban besar sebelum kita benar-benar mengacungkan jemari, mengangkat tangan dan berteriak: merdeka! (Penulis adaah kandidat PhD dari AISSR, University of Amsterdam/ r)