Jakarta (SIB) - Karut-marutnya sektor transportasi di Tanah Air, seperti di jalur kawasan Pantura Jawa yang terputus setelah diterjang banjir dan rob, membuat sejumlah pihak mempertanyakan efektifitas kebijakan transportasi saat ini.
Lembaga seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap Pemilu 2014 melahirkan pemimpin yang peduli terhadap pengembangan transportasi massal baik untuk manusia maupun barang, yang merupakan kebutuhan vital bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pilihlah pemimpin yang secara nyata peduli terhadap angkutan umum,†kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Rabu (22/1).
Ia menyorot sejumlah kebijakan yang dinilai tidak tepat menyangkut pengembangan angkutan umum atau transportasi massal, salah satunya adalah kebijakan mobil murah yang bukannya memecahkan masalah tetapi malah menimbulkan persoalan baru.
Untuk itu, menurut dia, pembangunan dan pengembangan transportasi massal saat ini sudah sangat mendesak, terlebih dengan banyak warga yang mengeluhkan kondisi angkutan umum di berbagai daerah termasuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Ia juga menyatakan mekanisme darurat sistem transportasi bila terjadi keadaan yang tidak diinginkan yang menghambat distribusi ke berbagai daerah di Tanah Air, dinilai masih belum memadai.
“Kerugian akibat banjir dapat diminimalkan dan terbantu apabila disiapkan strategi transportasi tidak normal, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain,†katanya.
Menurut dia, pada saat ini masih belum terdapat rencana preventif yang efektif dan siap diterapkan dengan utuh di lapangan guna melindungi mobilisasi barang dan orang yang sangat krusial.
Padahal, ia mengemukakan bahwa hal seperti itu sebenarnya dapat diaplikasikan secara simpel dan praktis seperti adanya informasi peringatan dini (early warning system).
Hal tersebut, katanya, agar truk atau bus mengetahui kondisi banjir terkini sehingga tidak terjebak macet sepanjang puluhan kilometer selama berjam-jam sehingga menghambat pasokan logistik.
“Masalahnya, negara kita masih mengadopsi sistem pemadam kebakaran yaitu jika ada masalah baru sibuk mencari solusinya,†ujarnya.
Padahal, Ketua Umum Organda mengingatkan bahwa pola transportasi mestinya disusun berdasarkan analisa berkala. Efisiensi dan kesuksesan dari pola transportasi harus selalu diukur.
Bila terdapat pola transportasi yang disusun berdasarkan analisa berkala yang baik dan tepat, maka saat kondisi darurat mudah mengondisikan bila terjadi peristiwa seperti banjir.
Ia mencontohkan kondisi darurat seperti ruas Pamanukan yang terendam banjir, padahal kawasan tersebut merupakan jalur lintas utama perdagangan beras dari lumbung-lumbung padi di kabupaten-kabupaten di pantura Jawa menuju Pasar Induk Cipinang, Jakarta.
“Sapi potong juga dibawa dari sentra-sentra peternakan di Jawa Tengah menuju Jakarta melalui jalur pantura,†ujarnya.
Kerugian miliaranAkibat lumpuhnya jalur pantura tersebut, Organda memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai Rp15 miliar per hari.
Menurut Eka, kalkulasi kerugian tersebut baru hitungan sederhana akibat penambahan hari operasional dengan catatan tidak ada masalah tambahan lainnya seperti mogok akibat banjir atau kecelakaan.
Ia menjelaskan, biaya kerugian itu berdasarkan setiap hari setidaknya ada 6.000 unit angkutan komersial di Pantura dan akibat banjir mengakibatkan biaya tambahan Rp2,5 juta/hari.
Bila banjir terjadi di Pantura seperti tahun lalu, maka total kerugian selama dua pekan dapat mengakibatkan kerugian sektor transportasi darat lebih dari Rp50 miliar.
Tidak hanya di darat, pengusaha angkutan laut seperti Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) menyoroti industri pelayaran di Tanah Air yang dinilai menderita kerugian hingga miliaran rupiah akibat cuaca buruk yang berdampak kepada terhentinya pelayaran di berbagai daerah.
“Industri pelayaran nasional diperkirakan menanggung kerugian hingga miliaran rupiah menyusul gelombang tinggi di berbagai perairan di Indonesia dalam beberapa hari terakhir,†kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Senin (20/1).
Carmelita mengemukakan, hingga saat ini di perairan di Laut Jawa, Selatan Jawa, Selat Karimata, Laut Banda dan Arafura masih dilanda terjadi gelombang tinggi sehingga mengganggu kegiatan pelayaran.
Ia juga menyatakan, pihaknya mematuhi maklumat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melarang pelayaran guna mencegah peristiwa hal yang tidak diinginkan.
“Kami patuh kepada maklumat tersebut dan berlayar sesuai surat izin dari syahbandar,†ujarnya.
Ketua Umum INSA juga menjelaskan, kondisi tersebut berdampak terhadap kerugian yang diderita lebih dari 12.000 unit kapal niaga nasional ditambah dengan sekitar 200 kapal penyeberangan dan 3.000 kapal pelayaran rakyat akibat cuaca buruk di berbagai kawasan perairan tersebut.
Realokasi AnggaranSementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis merekomendasikan agar pemerintah dapat melakukan realokasi sisa anggaran lebih untuk dialihkan guna membangun transportasi massal di berbagai daerah, sebagai dukungan negara untuk pembangunan transportasi bagi publik.
“Terkait dengan pendanaan untuk pengadaan busway, pemerintah pusat juga dapat melakukan realokasi dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) setiap tahun sekitar Rp1-2 triliun,†kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta.
Politisi Partai Golkar itu mencontohkan, pemerintah bisa merealokasi dana SAL dari tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp20,5 triliun yaitu sekitar Rp2 triliun.
Dana sebesar itu, ujar dia, dapat membeli sekitar 4.000 unit busway, yang kemudian ditempatkan pada daerah-daerah prioritas dengan tingkat kemacetan tinggi.
Ia juga merekomendasikan agar pemerintah dapat mendorong daerah untuk memberikan skema subsidi dan nonsubsidi kepada pengguna busway tersebut.
“Misalnya, pemerintah menetapkan sebanyak 2.000 busway berbayar khusus untuk karyawan dan 2.000 busway lainnya gratis khusus untuk pelajar dan mahasiswa,†kata Harry.
Dengan demikian, menurut dia, akan tercipta mekanisme subsidi silang sehingga masyarakat juga dapat menikmati fasilitas memadai yang dimiliki busway.
Sebagai imbalannya kepada pemerintah, katanya, masyarakat beralih menggunakan moda transportasi massal tersebut sehingga kemacetan teratasi secara signifikan.
“Realokasi SAL seperti ini kami pastikan sangat berdampak besar bagi masyarakat. Pertanyaannya, apa pemerintah pusat berani melakukan terobosan seperti ini,†katanya.
Harry berpendapat bahwa daripada dipergunakan anggaran hanya untuk kegiatan konsumtif, maka akan sangat berdampak jika SAL bisa diinvestasikan dalam bentuk belanja barang bagi kebutuhan publik.
Sementara Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengatakan pihaknya bakal menggalakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) beragam moda transportasi, terutama untuk mendorong konektivitas di berbagai daerah di Tanah Air.
Menurut Mangindaan, pengembangan SDM yang dimaksud juga harus meliputi semua moda transportasi seperti pilot pesawat, masinis kereta, begitu pula dengan petugas dinas perhubungan di daerah.
Menhub juga telah menyatakan bahwa pihaknya menginginkan kepala dan pemerintahan daerah serius dalam mengembangkan transportasi perkotaan yang berguna untuk menciptakan transportasi murah bagi warga.
“Diharapkan agar kepala daerah serta seluruh perangkat pemda yang terkait untuk lebih serius mengembangkan dan meningkatkan pembangunan transportasi perkotaan di daerahnya masing-masing,†ujarnya.
(Antara/w)
