PENGAMAT dan analis politik mengatakan, tahun 2014 ini merupakan tahun politik. Tahun politik dalam perspektif rakyat adalah tahun yang punya makna bahwa akan banyak fenomena politik yang akan terjadi. Mulai dari pemilu 2014, sampai Pilpres. Bahkan saat ini iklan kampanye politik terus jorjoran di negara kita. Media saat ini, apakah cetak dan elektronik terus melakukan kampanye kepada publik berbagai program yang semuanya bertujuan membangun Indonesia yang lebih baik. Inilah tahun politik dimana akan terjadi kompetisi politik untuk bisa menjadi anggota DPR atau Presiden.
Saat bangsa kita memasuki tahun politik 2014 dengan harapan politik yang sehat dan bermartabat, ternyata saudara kita dari etnis Tionghoa sudah selesai merayakan Imlek pada 31 Januari 2014 (2565). Pernak pernik perayaan dari saudara kita ini tentu merupakan sebuah ekspresi kebahagian dimana eksistensi budaya mereka mendapat pengakuan dari negara dalam bentuk hukum positif (libur nasional) dan juga mendapat pengakuan dari masyarakat kita lainnya (toleransi). Ini tentu merupakan modal sosial dalam pembangunan bangsa. Keberagaman menjadi kebersamaan dianggap sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Terlebih konsep negara Pancasila dengan prinsip kebhinnekaan sudah dianggap final oleh masyarakat kita dan juga oleh negara yang dimulai oleh nenek moyang kita dulu.
Sebagai negara Pancasila yang menjunjung kebebasan dalam mengekspresikan budayanya sudah seharusnyalah kita memberikan apresiasi kepada saudara kita yang beretnis Tionghoa dalam merayakan Imlek 2565. Negara kita dibangun dengan spirit bhinneka tunggal ika, sebuah konsep yang sangat elegan dari pendiri bangsa ini. Pendiri bangsa ini sudah sedari dulu melihat suku bangsa yang beraneka ragam ini harus dijaga agar bangsa ini hidup dalam iklim perbedaan yang bersatu padu. Pendiri bangsa ini melihat realitas keberagaman itu sebuah modal dalam pembangunan bangsa kita.
Semakin kita beragam dengan berbagai aneka budaya, maka nilai kebudayaan akan semakin bagus dan plural. Inilah kebudayaan nasional yang diangkat dari berbagai nilai budaya daerah. Kita ketahui bersama etnis Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Mereka memberikan andil dalam perjuangan bangsa ini sehingga NKRI bisa tegak berdiri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita ingkari bersama.
Nama Tiong Pik, Nie Hoe Kong (Kebangkitan Nasional), Oei Tjong Tjoei, Liem Keon Hian, Oei Tjong Hau (Perang Kemerdekaan) tercatat dalam tinta sejarah bangsa ini. Mereka juga ikut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan bangsa kita. Bahkan masih banyak lagi tokoh-tokoh pergerakan dari etnis Tionghoa yang tidak tercatat oleh sejarah. Berangkat dari kondisi ini sudah sepantasnyalah orang Tionghoa bukanlah penduduk nomor dua atau penumpang di negara ini.
Praktik diskriminasi selama ini terjadi pada mereka. Pada masa Orde Baru segala atribut yang beraroma Tionghoa dibredel oleh pemerintahan Soeharto. Tidak ada ruang bagi mereka mengekspresikan budayanya. Bahkan etnis Tionghoa harus mendapatkan SBKRI (Surat bukti kewarganegaraan Indonesia) yang merupakan praktik langsung diskriminasi secara administratif. Banyak orang Tionghoa yang secara psikologis hanya menjadi penumpang di negara ini.
Kesempatan yang diberikan pemerintah dulu hanya dalam bidang ekonomi. Mereka hanya bisa eksis dalam bidang ekonomi. Situasi terjepit inilah memaksa mereka untuk gigih berusaha. Maka banyak mereka eksis di jalur ekonomi. Untuk menjadi PNS, TNI, DPR ruang gerak mereka dipersempit. Pengusaha, pelaku UKM adalah pilihan tunggal atau satu-satunya.
Semenjak reformasi 1998 tuntutan demokratisasi pun bergema. Salah satu topiknya yang paling positif adalah kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan. Gus Dur pun langsung memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan budayanya, termasuk Imlek dan bahkan hari raya Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional. Inilah momentum kebersamaan dimana semua budaya daerah atau kearifan lokal dari semua suku diakui oleh pemerintah kita.
Masyarakat Tionghoa pun langsung mengekspresikan budaya mereka di ruang publik dengan tidak lagi tertekan. Kita pun bangga semua budaya di negara ini dilestarikan oleh pemerintah. Tidak mungkin sebuah negara dimana penduduknya yang plural bisa tumbuh, berkembang, dan maju tanpa nilai budaya. Budaya merupakan produk berpikir dari semua suku yang tujuannya sangat bagus dan mulia. Budaya menjadi petunjuk hidup dalam interaksi sosial. Dengan pendekatan budaya (culture approach) interaksi sosial bisa berjalan dengan baik. Semakin banyak dan unik nilai sebuah budaya, maka kekayaan negara akan bertambah.
Lihat Pulau Bali dengan panorama alam yang indah dan didukung oleh kebudayaan yang sangat unik menjadi daerah yang dikenal di luar negeri sana. Bahkan menambah devisa negara karena kunjungan atau pusat destinasi wisata. Bali menjadi icon budaya di negara kita. Mereka mengekspresikan budayanya pada semua wisatawan yang datang. Bali menjadi contoh daerah yang menjaga dan melestarikan nilai budayanya.
Kembali kepada perayaan Imlek 2565 yang sudah menjadi tradisi saudara kita etnis Tionghoa patut kita berikan nilai apresiasi yang tinggi. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah saudara kita yang hidup bersama di negara ini. Ekspresi imlek di ruang publik merupakan kabar baik tentang kebhinnekaan di negara ini. Sikap toleransi terhadap budaya dari suku mananpun perlu kita kembangkan untuk pembangunan dan keberlanjutan pembangunan bangsa ini.
Selama ini pembangunan budaya selalu diabaikan oleh pemerintah. Perhatian pemerintah pada aspek budaya atau sosial sungguh lemah. Pemerintah selalu fokus mengejar pembangunan fisik. Indikator keberhasilan pembangunan selalu dilihat dari sisi ekonomi. Akibatnya pembangunan budaya menjadi terabaikan. Lihat kasus Tortor Gordang Sembilan yang diklaim Malaysia menjadi milik mereka. Setelah kasus ini mencuat ke permukaan kita semua sibuk mengklaim itu milik kita. Pemerintah seharusnya belajar dari kasus ini bahwa pembangunan budaya sudah terabaikan.
Pembangunan yang melupakan aspek budaya atau sosial akan membuat pembangunan itu gagal. Pembangunan berbasis budaya atau memperhatikan nilai-nilai budaya akan mampu membangun karakter masyarakat secara kolektif. Mendekati masyarakat dengan melihat sisi budayanya akan efektif membangun sifat dan karakter masyarakat kita sendiri. Dengan memahami budaya sebuah suku akan membuat masyarakat itu senang bahwa mereka diperhatikan. Nilai budaya sangat positif dalam membangun karakter, sifat, bahkan tingkat kepatuhan masyarakat.
Bahkan, keberhasilan pembangunan menurut Mahbub Uihaq (1983) tidak lepas dari kebebasan yang dibingkai budaya masyakatnya. Sudah terbukti pola pembangunan tricle down effect gagal total karena tidak memperhatikan aspek kebudayaan dan kebebasan masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan objek kajian statistik ekonomi pemerintah. Hasilnya pembangunan Orde Baru hanya melihat manusia sebagai makhluk ekonomi saja, maka yang muncul adalah masalah nasional dimana kesenjangan ekonomi dan kemiskinan makin tinggi kala itu. Kelalaian pemerintah menjadikan budaya sebagai penopang pembangunan berakibat pada gagalnya pembangunan Repelita dan GBHN Orde Baru. Mengapa sampai bisa demikian? Aspek budaya dan kebebasan terlupakan dalam melakukan pendekatan pembangunan.
Jelasnya lagi, aspek budaya semua suku bangsa di negara kita perlu menjadi modal pendekatan dalam pembangunan bangsa ini. Saat ini saudara kita dari etnis Tionghoa sedang mengekspresikan budayanya di ruang publik. Sebagai masyarakat yang sangat toleran tentu kita akan memberikan apresiasi pada mereka ketika mereka mengekspresikan Gong Xi Fat Cai di ruang publik. Kita adalah semua satu, sekalipun kita banyak budaya yang beranekaragam, itu perlu kita pahami untuk memperkuat ke-Indonesiaan kita untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Semakin kita beragam, semakin kita makin kokoh dalam persatuan. Mari kita sambut pernak pernik imlek atau ekspresi Gong Xi Fat Cai di ruang publik kita. (Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat pada LPPM dan Dosen di Perguruan Tinggi Swasta/Direktur Eksekutif “Klinik Politik Rakyat†Sumut.
(r)
