Pada saat pelajaran geografi baik tingkat sekolah dasar atau tingkat lanjutan kita belajar tentang peta buta. Peta buta adalah sebuah peta gambar wilayah, negara atau bagian dunia tertentu yang tidak disertai dengan tulisan keterangan nama-nama daerah. Artinya kita mengetahui bahwa daerah tersebut ada tetapi tidak mengetahui persis keberadaannya.
Program tanggung jawab kepedulian sosial atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sangat didengung-dengungkan dalam membantu mengatasi permasalahan sosial masyarakat, untuk BUMN program ini malah sangat diharapkan dapat membantu menanggulangi dampak pengangguran yang terus meningkat di Indonesia.
Sebagai gambaran saat ini terdapat 28 juta penduduk miskin dengan ketimpangan/kesenjangan sosial 0,41 (dataTNP2K), selain itu pengangguran penduduk muda mencapai 20,9 persen dari 53,7 juta angkatan kerja yang berarti pada usia produktif 16 dan 30 tahun mencapai 27 persen dari 238 juta penduduk Indonesi (BPS-2010). Angka pengangguran kita lebih tinggi dari rata-rata pengangguran usia muda di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ironisnya lagi 1 dari 7 lulusan perguruan tinggi menganggur dan 5 juta angkatan kerja baru akan memperebutkan kesempatan kerja yang semakin kecil, jadi butuh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa untuk menampung seluruh angkatan kerja produktif saat ini. Hal ini terjadi karena semangat kewirausahaan kita sangat minim hanya sekitar 1 persen, yang idealnya seminim-minimnya 2 persen. Semua data ini berarti apa? Bahwa potensi permasalahan sosial diseluruh daerah Indonesia sangat tinggi, sehingga tingkat kejahatan sosial yang dialami masyarakat juga sangat tinggi saat ini.
Salah satu program prioritas dari Jokowi-JK meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan meningkatkan daya saing rakyat yang berarti peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa baik pihak swasta maupun BUMN lebih banyak terlibat dalam peningkatan kualitas keterampilan masyarakat melalui pendidikan keahlian yang langsung dapat diserap oleh pasar wirahusaha pemula.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan praktis bagi pengangguran usia produktif sangat dibutuhkan guna menumbuhkan kewirausahaan pemula yang langsung menyerap tenaga kerja yang sangat dibutuhkan pasar. Banyak contoh pendidikan keterampilan khusus yang telah menumbuhkan kewirausahaan pemula sebagai contoh program menjahit, reperasi tv dan berbagai keahlian lain yang tidak membutuhkan modal tinggi dalam memulai usaha. Kami berkesempatan mewawancarai sekertariat Persatuan Pengusaha Service HP Indonesia (PPSHI) yang merupakan wadah tunggal persatuan profesi Teknis Handphone di Indonesia, suatu profesi yang sangat dibutuhkan pasar akan hal jasa perbaikan perangkat seluler, yang menjadi wadah dalam transfer ilmu dan teknologi dari pabrikan ke tenaga kerja, tetapi sampai saat ini tidak memiliki pendidikan formalnya. Sekretariat telah berupaya berperan aktif merangkul BUMN dengan program CSR nya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Teknisi Handpone di seluruh wilayah Indonesia, dengan persyaratan usia min 18 akan sangat membantu menciptakan wirausaha baru dari mulai anak putus sekolah setingkat SMP hingga lanjutannya, selain itu dengan pendanaan yang cukup rendah dalam menciptakan pengusaha kecil baru seharusnya BUMN maupun swasta dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tetapi dari sekian banyaknya upaya meyakinkan pihak BUMN dan swasta dalam bekerjasama melaksanakan pendidikan keterampilan ini tak satu pun berminat merealisasikannya. Program CSR seolah-olah menjadi "peta buta bagi pengentasan pengangguran" kita.
Apa yang terjadi dengan mental birokrasi kita? Dana CSR yang selama ini didengung-dengungkan berperan aktif menanggulangin permasalahan masyarakat dan menumbuhkan kewirausahaan baru seolah-olah tidak dapat tersentuh oleh lembaga-lembaga kependidikan keterampilan khusus yang ada, yang jelas-jelas keterampilan tersebut dapat menciptakan usaha-usaha baru yang tangguh dan langsung menyerap tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh pasar jasanya. Revolusi Mental memang harus menjadi konsentrasi pemerintahan baru Jokowi-JK, terutama pada sistem birokrasi pemerintahan khususnya BUMN. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik harus lebih di berdayakan lagi, niat dan kesungguh-sungguhan dari pemerintah sangat dinanti oleh angkatan kerja produktif yang sampai saat ini belum terserap dunia kerja. Dan yang terpenting adalah kemauan BUMN dalam membuka secara transparan mekanisme baku bagi seluruh penyelenggara pendidikan keterampilan khusus yang langsung dapat mencipkan wirausaha baru yang tangguh dan terampil. Tidak hanya pendanaan CSR digunakan bagi sekelompok orang yang memiliki kedekatan personal dengan pengambil keputusan di perusahan tersebut. Mari sama sama kita tingkatkan kesadaran berbangsa dalam melihat seluruh permasalahan negeri ini secara progresif, sehingga mengerahkan kita semua lebih berperan aktif dalam mengatasinya.
(h)
