Sebegitu Mudahkah Seorang Menteri Perdagangan Bisa Mundur?

DI hari Imlek ini, Gita Wirjawan memberikan "angpau" berupa pengumuman bahwa dirinya mulai per 1 Februari 2014 efektif mengundurkan diri dari posisi Menteri Perdagangan.

"Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan," kata Gita dalam jumpa pers di Kementerian Perdagangan.

Gita mengatakan, langkah untuk memilih berhenti sebagai Mendag yang efektif mulai 1 Februari 2014 tersebut dilakukan karena dirinya ingin lebih fokus untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Menurut Gita, pengunduran diri tersebut didasari dari kesadaran diri tentang besarnya konflik kepentingan jika dia memilih untuk terlibat secara penuh dalam proses politik khususnya dalam konvensi tersebut.

Gita mengharapkan, langkah yang diambilnya tersebut merupakan langkah terbaik bagi Indonesia dan bisa menjadi preseden dalam perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

"Saya berterima kasih kepada keluarga saya dan seluruh rekan-rekan lainnya yang memberikan dukungan," katanya.

Pertanyakan
Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan keefektifan pertanggungjawaban seorang menteri dapat dilakukan terkait dengan keputusan Gita Wirjawan yang mundur mendadak dari jabatan Menteri Perdagangan.

"Mundurnya Gita Wirjawan menunjukkan minusnya pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas keputusan yang diambilnya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

Apalagi, Abdul Halim mengingatkan bahwa maraknya impor pangan seperti beras impor asal Vietnam belakangan ini mengindikasikan sosok Gita selaku Mendag bukan tipikal pekerja keras untuk rakyat.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik mengatakan, pertanggungjawaban Gita harus dilakukan mengingat dirinya sadar betul konsekuensi proses liberalisasi perdagangan yang telah dijalankannya seperti di sejumlah forum internasional APEC dan WTO, terhadap Indonesia.

"Karena itu, dia hendak mengamankan diri dengan keluar dari kabinet," kata Riza Damanik.

Riza menganalisis bahwa dengan pengunduran tersebut, Gita ingin mendapatkan dua "prestasi" yaitu mengamankan kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional di Indonesia.

Bahkan, Riza menyatakan bahwa pengunduran diri yang dilakukan Gita Wirjawan dari posisi Menteri Perdagangan merupakan bentuk politik "cuci tangan" yang tidak layak diteladani.

"Saya membaca ini lebih pertimbangan politik, yakni gaya politik cuci tangan," kata Riza.

Menurut Riza, keputusan Gita mengundurkan diri lebih karena pertimbangan elektoral menjelang pemilu dan bukan karena pertimbangan etik.

Hal itu, ujar dia, karena bila pertimbangannya etik maka seharusnya Gita tidak perlu mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.
"Karena secara etik, beliau telah disumpah untuk menjalankan tugasnya secara baik sebagai Mendag," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa bila ingin mengikuti konvensi capres Partai Demokrat, maka sebelum mengikuti konvensi Gita seharusnya sudah mengumumkan pengunduran dirinya.

Karena itu, Riza menegaskan bahwa pengunduran diri yang dilakukan Gita Wirjawan bukanlah suatu gaya kepemimpinan yang pantas untuk diteladani.

Pencitraan?
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menilai pengunduran diri Gita Wirjawan hanya untuk tujuan pencitraan.

"Pengunduran diri Gita Wiryawan itu suatu langkah politik yang biasa-biasa saja. Sama seperti apa yang dilakukan kebanyakan tokoh publik dan politisi di negeri ini, yaitu untuk tujuan pencitraan saja," kata Hajriyanto.

Hajriyanto mengatakan selama ini orang cenderung mendiskreditkan menteri-menteri dari partai politik yang katanya sibuk berpolitik dan tidak sungguh-sungguh bekerja sebagai menteri.

Pengunduran diri Gita, menurut dia membuktikan bahwa bukan hanya menteri dari parpol, menteri yang tidak dari kalangan parpol pun juga sibuk berpolitik.

Politisi Partai Golkar itu berpendapat bahwa langkah Gita itu tidak akan mengganggu jalannya Kabinet Indonesia Bersatu II namun harus segera mencari penggantinya.

Hajriyanto menegaskan masih banyak orang yang mampu menggantikan Gita sebagai Menteri Perdagangan.

"Orang yang mampu menggantikannya untuk menjadi Menteri Perdagangan juga banyak sekali," tegasnya.

Sama halnya dengan Golkar, maka Partai Demokrat menilai mundurnya Gita Wirjawan dari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak akan mengganggu jalannya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Partai Demokrat berkeyakinan bahwa mundurnya Gita Wirjawan tidak akan mengganggu jalannya roda kabinet," kata Juru Bicara Partai Demokrat Ikhsan Modjo.

Ikhsan meyakini bahwa Presiden Yudhoyono sebagai pimpinan kabinet akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hal ini.
Menurut dia, Demokrat menghargai dan bisa memahami langkah mundur yang diambil Gita.

"Hal ini sebagai konsekuensi etis dari pilihannya untuk maju dalam kompetisi politik pencapresan 2014-2019, meski bukan merupakan suatu keharusan," ujarnya.

Dia mengatakan Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian dan kontribusi Gita selama ini bagi bangsa dan negara. Selain itu menurut Ikhsan Partai Demokrat pun mendoakan agar yang bersangkutan sukses dalam karir dan pengabdian selanjutnya.

Sedangkan seorang saingannya dalam konvensi Partai Demokrat, yaitu mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal mengaku senang langkah mundurnya diikuti oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

"Mundurnya Gita sebagai Menteri Perdagangan ini langkah positif dan yang bersangkutan bisa lebih fokus," kata Dino.

Menurut Dino, rangkap jabatan peserta konvensi capres Partai Demokrat dengan jabatan publik akan menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat selain soal sulitnya berkonsentrasi. Hal itu menurut dia terutama soal pemanfaatan jabatan publik untuk kepentingan politik.

"Langkah ini juga menepis persepsi negatif masyarakat soal rangkap jabatan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan hingga saat ini masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi posisi Menteri Perdagangan setelah Gita Wirjawan secara resmi mengundurkan diri.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti mengatakan, dengan mundurnya Gita yang efektif mulai 1 Februari 2014 tersebut, secara otomatis mandat dikembalikan ke Presiden, namun, semua kebijakan yang telah dibuat oleh Gita masih akan terus berjalan.

"Kebijakan yang sudah dibuat pak Gita akan berjalan terus, saya kira Kementerian Perdagangan sebuah institusi yang terus berjalan, tidak perlu khawatir," kata Bayu. (Ant/f)