Investasi Saham Daring Di Indonesia Merupakan Tindak Pidana Kejahatan?

Gelmok Samosir

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: tiomas1407@gmail.com

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi telah memberikan pilihan bisnis baru bagi masyarakat, antara lain perkembangan finansial sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, meningkatkan literasi keuangan, tidak terkecuali investasi. Frasa investasi menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan mulai dari kalangan tua maupun muda.

Munculnya model investasi baru seperti Peer-to-Peer Lending serta reksadana dan saham daring membuat pasar investasi semakin luas. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang banyak memberikan keuntungan (return), tetapi juga memiliki resiko (risk). Investasi telah menjadi momok bagi kalangan masyarakat untuk membuat minat masyarakat meningkat pesat.

Menurut Sukirno berdasarkan teori ekonomi makro bahwa perilaku investasi menyebabkan masyarakat selalu melakukan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, melakukan peningkatan pendapatan nasional dan melakukan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran ini sumbernya berasal dari tiga peran penting dari perbuatan investasi, yaitu: pertama, investasi adalah komponen dari pengeluaran, maka dari itu naiknya tingkat investasi akan bertingkat pada permintaan agrerat, pemasukan keuangan nasional dan lapangan pekerjaan: kedua berkembangnya barang modal sebab akibat investasi segera meningkat capacity produksinya, ketiga perkembangan teknologi akan selalu mengikuti investasi.

Penggunaan robot trading dalam beberapa investasi elektronik misalnya trading, forex, binary option, dll telah menimbulkan kontroversi. Perdagangan mata uang yang lazimnya dilakukan oleh pialang dan pedagang kini telah dilakukan oleh robot. Penggunaan robot komersial merupakan salah satu ciri revolusi industri 4.0 yang berbasis kecerdasan buatan dan internet fithings.

Munculnya investasi saham daring di Indonesia melalui berbagai platform yang digerakkan oleh robot trading membuat banyak orang sangat bersemangat, karena akan memperoleh keuntungan yang besar. Namun di sisi lain menimbulkan sisi negative, antara lain tindak pidana penipuan, perjudian dan pada akhirnya pencucian uang. Pengaturan tentang investasi di setiap negara berbeda-beda dan selalu ada lembaga yang bertugas menangani dan mengawasi tentang investasi. Di Amerika Serikat lembaga Securities and Exchange Commision (SEC) bertugas mengawasi investasi sekuritas dan bursa, sedangkan di Indonesia Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK diatur di dalam Undang-Undang No.21 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi meskipun keberadaan OJK telah ada akan tetapi persoalan tentang investasi belum dapat teratasi dengan peraturan dan lembaga yang ada. Menurut Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat nilai kerugian masyarakat karena adanya investasi ilegal mencapai Rp 117 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir untuk periode 2011-2021. Puncaknya yang paling banyak terjadi ada pada tahun 2019, SWI menemukan jumlah entitas yang melakukan penipuan investasi berjumlah sebanyak 442 investasi ilegal, 1.143 ilegal dan 69 entitas gadai tidak berizin.

Kasus Sama Di Berbagai Negara

Di Indonesia salah satu kasus kejahatan yaitu penipuan Binary Option Binomo sudah diputus. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Indra Kenz 10 Tahun penjara plus hukuman subsider lainnya. Tuntutan jaksa dalam kasus ini 15 tahun penjara. Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan instrument UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU No.8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, maraknya kasus opsi biner tidak hanya terjadi di Indonesia saja, beberapa negara di luar Indonesia pun juga sedang mengalami kasus yang sama.

Di Amerika Serikat (AS), kasus penipuan opsi biner sempat terjadi di Nevada pada November tahun lalu, dimana sebuah perusahaan bernama Spot Tech House Ltd. terbukti melakukan penipuan berkedok opsi biner. Hal ini diungkap oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS bagian Nevada. CEO Spot Tech House Ltd, Ran Amiran didenda sebesar US$ 122.000 (Rp ) dalam bentuk disgorgement and prejudgment interest oleh SEC.

Pemerintah Denmark juga mengambil tindakan serupa, yang telah dilakukan di negara lain di kawasan Eropa, termasuk Inggris dan Austria.

Perlunya Kepastian Hukum

Masyarakat Indonesia masih awam atau tak cukup pengetahuannya bahwa bisnis saham daring adalah perbuatan yang bertentangan undang-undang. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni secara pidana maupun secara perdata. Penegakan hukum harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang benar. Hukum merupakan kontributor utama bagi keabsahan kegiatan pembangunan yaitu membeikan perlindungan, keadilan, juga kepastian hukum. Bahwa hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak cukup untuk melindungi kepentingan korban antara lain, UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).