Masinton Pasaribu Unjuk Gigi Ditengah Ancaman Hak Interpelasi

Tapanuli Tengah(harianSIB.com)

Ditengah ancaman hak interpelasi, Masinton Pasaribu kembali unjuk gigi sebagai seorang kepala daerah. Teranyar, dia mengguncang dunia korporasi yang ada di Tapanuli Tengah, yang sudah jadi rahasia umum tak pernah berpihak kepada rakyat.

Selama 20 tahun, warga Kelurahan Bajamas terkungkung dibalik kokohnya tembok salah satu perusahaan sawit terbesar di Tapanuli Tengah. Aktivitas serta laju perekonomian warga Kecamatan Sirandorung dan Manduamas terganggu, jeritan pilu rakyat terpinggirkan meminta keadilan bagai irama yang diterbangkan angin, tak didengar oleh penguasa, Wakil rakyat seakan tuli, kekuasaan korporasi merenggut kemerdekaan.

Teriakan rakyat kecil ternyata mampu memekak telinga bupati baru. Masinton menginspeksi akar masalah. Akhirnya, ia menginstruksikan untuk merubuhkan tembok penderitaan rakyat tersebut. Satu keputusan yang tidak mampu diambil oleh bupati sebelumnya.

Alam ikut bersorak gembira menyaksikan runtuhnya tembok korporasi PT Nauli Sawit. Puluhan tahun akses langsung masyarakat ke jalan raya dari Desa Muara Tapus, Kecamatan Manduamas, diblokir oleh keegoisan PT Nauli Sawit.

Selanjutnya, Pemkab Tapteng mengambil alih lahan seluas 451 hektar (Ha) di Kecamatan Manduamas yang selama ini dikelola secara ilegal oleh PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR).

Spektakuler, aksi "koboi" Masinton kian menambah kepercayaan publik kepada pasangan Masinton-Mahmud (MAMA) sekaligus menepis tudungan negatif "Masinton memperkaya diri dari perusahaan di Tapteng", sebuah tudingan yang prematur dan tidak mendasar.

DPRD Tapteng Ancam Masinton dengan Hak Interpelasi dan Dilaporkan ke Kejatisu

Hubungan dua pilar demokrasi, eksekutif dan legislatif di Tapteng tampaknya sedang
memanas layaknya seteru.

Ketidakhadiran Masinton dalam rapat rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat (RDP), juga absennya bupati saat mendengar pidato kenegaraan pada 17 Agustus 2025 lalu, menjadi pemantik kemarahan dari anggota DPRD Tapteng. Ya, masinton lebih memilih mendengarkan pidato tahunan tersebut bersama masyarakatnya.

Ancaman hak interpelasi digaungkan salah seorang anggota DPRD Fraksi Nasdem, Musliadi Simanjuntak, dalam interupsinya menyatakan DPRD siap menggunakan hak interpelasi dan hak angket terhadap bupati.

Alih-alih gentar, Masinton malah menyatakan kesiapannya. Dia mengungkapkan, lebih takut kehilangan kepercayaan rakyatnya daripada takut bersebrangan dengan tirani mayoritas di DPRD. Menurutnya, hubungan eksekutif dan legislatif harus dibangun secara intelektual demi pembangunan Tapteng.

"Kalau orientasi kita untuk kepentingan rakyat, kita adalah kawan. Tapi kalau orientasi berbeda, kita berseberangan, " tegas politikus pentolan Senayan tersebut.

Bahkan untuk menghadapi peluru politik dari penghuni gedung putih tersebut, Masinton telah menyiapkan skenario peraturan kepala daerah (Perkada) apabila DPRD menolak pembahasan RPJMD Tapanuli Tengah.

Tak berhenti pada ancaman hak interpelasi, Masinton juga harus menghadapi laporan hukum beberapa anggota DPRD yang digawangi oleh Musliadi ke Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (1/9/2025) lalu, atas dugaan penggunaan anggaran P-APBD 2025 yang belum disahkan.

Ciutkah Masinton ?. Skenario laporan justru dipandang Masinton hanyalah bentuk sentimen segelintir fraksi terhadap dirinya, bukan suara kolektif dari lembaga DPRD Tapteng atas kinerja Pemkab Tapteng.

Tak ada emosi terlihat di wajahnya. Namun Masinton menggerakan jarum performa keseriusan dengan mengajari DPRD Tapteng. Masinton mengatakan, jika salah satu tugas Legislatif adalah membuat Perda yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Masinton Bekerja Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Masinton menunjukkan kehadirannya sebagai Kepala daerah, berangkat dari keinginan yang luhur membawa perubahan selaras dengan cita-cita aktivis 98.

Seabrek pekerjaan rumah menanti, Masinton memainkan peran dalam pembangunan budaya kerja yang sehat, menolak praktik jual-beli jabatan, pengangkatan pejabat pratama berdasarkan prinsip profesionalisme dan uji kompetensi.

Rotasi jabatan dilakukan, seluruh dinas dikerahkan bekerja maksimal membantu pekerjaan bupati serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Inspektorat yang sempat mati suri, kini aktif kembali mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, mengaudit kepala desa yang dilaporkan terindikasi penyelewengan dana desa. Hasilnya banyak kepala desa melakukan pengembalian sejumlah uang atas temuan dugaan penyimpangan dana desa.

Pengadaan fasilitas mobil dinas Bupati, dialihkan membeli truk pengangkut sampah. Masinton menunjukkan kepentingan masyarakat diatas kenyamanan sendiri.

Sederet perencanaan pengembangan pariwisata pun dirancang seperti eskalator di papan tinggi Kota Barus, jogging track yang berlokasi di Mangga Dua Kalangan dengan penataan lapak UMKM, memperkenalkan objek wisata sejarah lainnya seperti Situs Bongal Sijago-jago, Titik Nol Barus, destinasi Pulau Kalimantung, Pulau Mursala, dan lainnya, dirancang untuk menggenjot laju UMKM serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesimpulan

Masinton dan Mahmud, dua insan yang dipersatukan takdir dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kepala daerah dengan sengkarut permasalahan yang kompleks.

Satu-persatu masalah diurai secara perlahan oleh Bupati Masinton Pasaribu dan wakilnya Mahmud Efendi. Masinton-Mahmud melahirkan penyelesaian akhir yang lebih klinis. Bagi mereka, memberikan keadilan adalah tugas hakiki seorang pemimpin amanah, meski performanya kerap dibandingkan dengan Sugeng Riyanta.

Meski tak mudah, Masinton optimis bekerja cepat dan tepat dalam tempo yang bahkan lebih cepat dari naskah sinetron stripping demi mewujudkan Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua. (Wartawan HarianSIB.com)