Sawit dan Air Mata Tapanuli: Menghidupkan Kembali Peringatan MH Manullang

(harianSIB.com)

Setiap musim hujan ekstrem tiba, kabar duka tentang banjir dan longsor seolah menjadi tamu rutin yang tak diundang. Ruang publik kita dipenuhi jeritan korban dan data kerugian. Kita terbiasa menyebutnya sebagai "bencana alam", berduka sejenak, lalu melupakannya hingga musim hujan berikutnya datang.

Padahal, maraknya bencana hidrometeorologi? banjir, longsor, hingga kekeringan, bukan semata amukan iklim. Bencana ini adalah buah dari pilihan politik atas tata kelola tanah. Di tengah situasi inilah, sejarah Tapanuli dan pemikiran visioner Mangaradja Hezekiel (MH) Manullang menemukan relevansinya yang paling mendesak.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Paparkan Penanganan Banjir dan Longsor di 17 Daerah

MH Manullang (Foto Dok/Tim MHM)

Lebih dari seabad lalu, Manullang telah lantang memperingatkan bahaya sistem perkebunan monokultur bagi tanah dan kehidupan rakyat. Apa yang ia lawan kala itu bukan sekadar kolonialisme Belanda, melainkan logika ekstraktif, sebuah pola pikir mengeruk keuntungan, yang hari ini menjelma kembali dalam bentuk ekspansi kelapa sawit yang tak terkendali.

Perkebunan dan Rusaknya Siklus Air

Perkebunan monokultur, baik tembakau/karet di era kolonial maupun sawit di masa kini, bekerja dengan modus operandi yang serupa, membabat hutan, meratakan lanskap alami, dan mengubah tanah yang hidup menjadi sekadar "mesin" produksi tunggal. Dampaknya tidak hanya meluluhlantakkan tatanan sosial, tetapi juga menghancurkan keseimbangan ekologis.

Ketika hutan alam digantikan oleh hamparan sawit, kemampuan tanah menyerap air hujan (infiltrasi) merosot drastis. Akibatnya, air hujan yang seharusnya tersimpan di dalam tanah justru meluncur deras di permukaan (run-off). Sungai meluap lebih cepat, tanah menjadi labil dan longsor, sementara saat kemarau, wilayah yang sama justru mengalami krisis air.

Inilah definisi sebenarnya dari bencana hidrometeorologi, yakni pertemuan fatal antara iklim ekstrem dan tata guna lahan yang keliru.

Manullang memahami hubungan ini secara intuitif jauh sebelum istilah "ekologi" populer. Baginya, tanah bukan sekadar aset produksi, melainkan penyangga kehidupan. Ketika fungsi alami tanah diamputasi, bencana sosial dan ekologis hanyalah bom waktu yang menunggu ledakan.

Spiritualitas Tanah dan Etika Ekologi

Melalui Hatopan Kristen Batak (HKB), Manullang mengajukan tesis yang radikal pada zamannya, iman Kristen harus berpihak pada perlindungan tanah rakyat. Ia menolak dikotomi yang memisahkan agama dari urusan "duniawi" seperti agraria.

Hari ini, gagasan Manullang menjadi landasan etis yang kuat di tengah krisis iklim. Melawan perusakan lingkungan bukan lagi sekadar soal teknis mitigasi bencana, tetapi persoalan moral.

Ketika ekspansi sawit merusak hutan tangkapan air dan memicu banjir yang menenggelamkan desa-desa, itu bukan sekadar masalah perizinan administratif. Itu adalah pelanggaran terhadap keadilan antargenerasi dan dosa ekologis.

Sawit sebagai Wajah Baru Kolonialisme

Narasi yang kerap didengungkan adalah bahwa sawit merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Argumen ini sejatinya mengulang logika kolonial usang: pengorbanan wilayah demi pertumbuhan ekonomi makro. Bedanya, jika dulu pelakunya adalah pemerintah Hindia Belanda, kini aktornya adalah negara dan korporasi bangsa sendiri.

Di banyak wilayah, termasuk di Sumatera dan Kalimantan, sawit hadir dengan menggusur tanah adat, meminggirkan petani lokal, dan memperparah risiko bencana. Polanya persis seperti yang ditentang mati-matian oleh Manullang: rakyat menjadi buruh atau korban di tanah leluhurnya sendiri, sementara keuntungan mengalir deras ke pusat kekuasaan dan pemilik modal.

Politik anti-perkebunan Manullang harus dibaca ulang sebagai peringatan dini (early warning system) terhadap krisis iklim. Ia menolak sistem yang memutus relasi sakral manusia dengan alam dan menyerahkannya bulat-bulat pada logika pasar.

Nasionalisme Ekologis

Nasionalisme kerap dipersempit maknanya hanya sebatas kedaulatan politik dan ekonomi. Padahal, tanpa keselamatan ekologis, kedaulatan negara menjadi rapuh. Banjir bandang, longsor yang menimbun jalan, dan krisis air bersih adalah bukti nyata bahwa negara sedang kehilangan kendali atas daya dukung wilayahnya sendiri.

Manullang secara tersirat menawarkan bentuk nasionalisme lain, yakni nasionalisme wilayah, yang mengutamakan keselamatan tanah dan rakyat di atas segalanya. Dalam perspektif ini, menolak sawit di daerah rawan bencana atau kawasan hutan lindung bukanlah sikap anti-pembangunan, melainkan tindakan patriotik untuk menyelamatkan Tanah Air dalam arti harfiah.

Mengingat untuk Bertindak

Menghubungkan perjuangan MH Manullang dengan krisis sawit dan bencana hidrometeorologi saat ini bukanlah upaya meromantisasi masa lalu. Ini adalah ikhtiar untuk belajar dari sejarah yang sering kita abaikan. Kita telah lama diperingatkan bahwa perkebunan skala besar membawa risiko ekologis dan sosial yang mahal.

Jika hari ini kita terus melabeli banjir dan longsor di Tapanuli hanya sebagai "takdir" atau "bencana alam" semata, kita sedang menutup mata terhadap akar masalahnya. Sejarah Tapanuli mengajarkan satu hukum besi: tanah yang dirampas dan dirusak keseimbangannya akan menuntut balas, melalui bencana.

Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah kita membutuhkan pembangunan, melainkan pembangunan macam apa yang ingin kita wariskan? Apakah pembangunan yang memperkaya segelintir orang dengan risiko bencana permanen, atau pembangunan yang menjaga martabat tanah dan air demi kelangsungan hidup anak cucu kita? (Penulis adalah Wakil Ketua DPD PIKI Sumut, Ketua Badan Pembina Yayasan Palito Toba, dan Badan Pendiri PubliGo, Pusat Studi Kebijakan Publik dan Tata Kelola)

RI Bidik Investasi Kelapa Sawit dan Wisata di Kepulauan Solomon

Harga Sawit ke Titik Terendah, Petani Minta Genjot Produksi Biodiesel

Lagu Tradisi Tapanuli Diiringi Perkusi Toraja

Kementan Optimistis Peremajaan Lahan Sawit Rampung Tahun Ini

Bunga Bangkai Mekar di Ladang Sawit, Hebohkan Warga Labura dan Rantauprapat

Krisis Ekonomi di LN, Harga Kelapa Sawit di Indonesia Anjlok