Hujan yang sangat lebat dan bencana banjir yang mendera berbagai daerah di Tanah Air selain mengakibatkan banyaknya warga yang terpaksa mengungsi, juga mengakibatkan banyaknya titik jalan rusak di berbagai daerah.
Selama ini, sejumlah kalangan kerap mengistilahkan "proyek abadi" terkait kondisi infrastruktur di jalan raya pantai bagian utara Jawa (Pantura) yang dinilai selalu saja ada perbaikan di berbagai titik.
Namun, dengan banyaknya kondisi jalan yang dalam keadaan rusak atau selalu diperbaiki, terutama setelah terjadinya hujan lebat dan banjir, timbul pertanyaan akankan istilah "proyek abadi" hanya sebatas Pantura?
Sementara itu, pemerintah bertekad untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak akibat banjir di berbagai daerah karena hal tersebut dinilai vital bagi sektor transportasi dan distribusi logistik di Tanah Air.
"Penanganan tanggap darurat jalan nasional yang rusak akibat banjir ditekankan agar jalan tersebut bisa fungsional secepatnya," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis Sumadilaga, di Jakarta, Selasa (11/2).
Ia memaparkan perbaikan tanggap darurat jalan nasional direncanakan rampung pada akhir Februari, untuk selanjutnya ditangani secara permanen.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan nasional akibat banjir dan tanah longsor ada di Jabodetabek, Pantura Jawa serta jalan dan jembatan di Manado, Sulawesi Utara.
Sementara di Pantura sendiri, dari total panjang 1.341 kilometer, ada 220 kilometer yang mengalami kerusakan.
Menurut Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjoyono, sebagian besar kerusakan jalan seperti di Pantura adalah akibat lubang-lubang yang umumnya terjadi pada permukaan aspal yang umurnya telah 3-4 tahun.
Sedangkan untuk aspal lainnya yang relatif masih baru, ujar dia, masih utuh meskipun terdapat beberapa kerusakan.
Ia mengungkapkan, untuk daerah-daerah yang memang sudah diprogramkan untuk peningkatan struktur, akan dilakukan betonisasi atau jalan aspal akan diganti dengan beton.
Hal itu, menurut dia, karena menggunakan beton mempunyai keuntungan yaitu tidak peka terhadap air dan beton tadi punya kekuatan atau sifat menyebarkan beban sangat luas.
"Dalam hal keawetan, tentunya beton lebih awet yang diikat dengan semen yang tidak peka terhadap air, sementara hotmix diikat dengan aspal yang peka terhadap air," ujar Taufik.
Sementara itu, Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum Firman Hutapea mengemukakan, kemitraan dengan swasta guna meningkatkan investasi bagi pembenahan infrastruktur dinilai merupakan hal yang penting untuk mewujudkan tata ruang yang berkualitas di berbagai daerah.
"Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan, maka kemitraan dengan dunia usaha mempunyai peran penting untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah," ujarnya.
Menurut dia, kemitraan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi perwujudan struktur dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW.
Kerugian Rp50 triliun
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis memperkirakan kerugian dampak banjir yang terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai dalam menghadapi bencana tersebut diperkirakan bisa mencapai hingga sekitar Rp50 triliun.
"Akibat banjir yang melanda banyak daerah di Indonesia, pemerintah mengalami kerugian hingga Rp50 triliun," kata Harry Azhar Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/2).
Menurut dia, jumlah kerugian yang besar tersebut terutama untuk melakukan pembiayaan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda berbagai daerah.
Hal itu, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, termasuk untuk pembangunan berbagai sarana pendukung untuk mencegah meluasnya dampak banjir seperti pembangunan waduk di berbagai lokasi.
Ia mengingatkan bahwa saat ini terdapat sekitar ratusan daerah yang mengalami musibah banjir baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.
"Diasumsikan setiap daerah memerlukan dana perbaikan dan pemulihan pasca banjir mencapai Rp 50-100 miliar," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI juga mengingatkan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai vital dan sangat dinantikan oleh kalangan investor guna dapat berinvestasi di Indonesia.
Harry juga mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur untuk mengurangi tingkat proses korupsi yang terjadi seperti selama masa tender proyek.
"Kami mendesak pemerintah untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia," kata Harry.
Menurut dia, upaya untuk meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur itu seharusnya sudah mulai dilakukan sejak tahap awal ketika pemerintah melakukan tender proyek.
Ia berpendapat untuk kelancaran pembangunan infrastruktur juga semestinya proses waktu tender harus dilakukan minimal tiga bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Ia mengakui bahwa pemerintah telah terus melakukan pembenahan dan sisi pelaksanaan tender untuk sejumlah proyek infrastruktur sehingga praktik KKN yang berpotensi terjadi dalam proses tender proyek pemerintah relatif berkurang.
Namun, ujar dia, kesempatan terjadinya praktik tercela tersebut masih tersisa yang terindikasi dari masih banyak sekali infrastruktur yang dikelola pemerintah ternyata tidak tahan terhadap air.
"Meski air mengenang hanya beberapa centimeter tetap mengakibatkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak," ucapnya seraya menambahkan pemerintah harus mengecek ke lapangan.
BPK-KPK awasi
Untuk itu, Harry juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan dana anggaran negara sangat besar.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat, hal yang harus diawasi kedua lembaga tersebut antara lain apakah proyek infrastruktur itu sesuai dengan spesifikasinya dan apakah harganya wajar dan mengakibatkan kerugian uang negara.
Sementara itu, Indonesia Traffic Watch (ITW) menyebutkan gerakan keselamatan berlalu lintas harus didukung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menuturkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tidak hanya diakibatkan kesalahan manusia, namun dapat disebabkan jalan rusak, kelayakan kendaraan dan sarana pendukung lain yang masih minim sehingga berpotensi terjadi kecelakaan.
Ia menyatakan pemerintah harus memperhatikan kualitas dan kuantitas sejumlah ruas jalan yang rusak akibat musibah banjir.
Pemerintah sendiri diberitakan akan mulai merehabilitasi infrastruktur yang rusak terkena banjir secara bertahap mulai akhir Maret 2014, disamping menjalankan langkah tanggap darurat perbaikan jalan yang rusak berat beberapa waktu ke depan.
"Tanggap darurat kita lakukan mulai akhir musim hujan, akhir Maret dilakukan rehabilitasi dan konstruksi penanganan dampak banjir," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (7/2).
Banyak warga tentu saja berharap agar rehabilitasi dan konstruksi yang dilakukan terhadap jalan rusak akan tetap awet dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak ada lagi istilah "proyek abadi" dikaitkan dengan jalan rusak. (Ant/f)
