Jakarta (SIB)- Perlambatan ekonomi yang dialami oleh Indonesia membuat gemas sejumlah pihak, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yang menilai perlambatan ini karena janji-janji pembangunan infrastruktur belum ada realisasinya.
Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa terjadinya kondisi pelemahan ekonomi di Tanah Air, antara lain karena lambatnya realisasi anggaran yang seharusnya sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting.
"Dunia usaha konsumsi direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah," kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (5/5).
Dengan demikian, menurut dia, pelemahan ekonomi yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran, baik di pusat maupun di daerah.
Bahlil mengingatkan bahwa perekonomian nasional, baik di pusat maupun di daerah, juga masih sangat bergantung pada sektor konsumsi.
"Sektor ini pun sangat bergantung pada belanja pemerintah," katanya.
Pelemahan ekonomi, kata dia, juga ditandai produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam serta produksi minyak mentah dan batu bara yang mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif.
Tidak hanya itu, kata dia, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya suplai barang impor serta kinerja konstruksi melambat terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.
Selain itu, biaya tinggi dalam ekonomi Indonesia juga diyakini merupakan permasalahan musuh bersama, baik bagi para buruh maupun kalangan pengusaha. "Kami mengajak teman-teman buruh untuk memerangi biaya tinggi di perekonomian kita," kata Bahlil.
Menurut dia, inefisiensi ekonomi masih menjadi momok menakutkan di dunia usaha yang dampaknya biaya produksi di Tanah Air tidak mampu kompetitif, bahkan dengan sesama negara ASEAN.
Ia berpendapat bahwa ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu oleh pungutan liar mulai dari perizinan di birokrasi, proses produksi, distribusi, hingga "loading" (aktivitas bongkar muat) di pelabuhan.
Tak hanya itu, Ketum Hipmi juga mengutarakan bahwa ekonomi biaya tinggi juga dipicu oleh tingginya biaya logistik serta rendahnya akses memperoleh bahan baku industri. "Kalau yang fix cost ini masih bisa kita siasati secara kreatif. Akan tetapi, kalau variable cost ini kan susah ditebak. Rata-rata variable cost ini datang dari pungli dan biaya di birokrasi," papar Bahlil.
Bahlil menilai reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah belum cukup menekan pungli di birokrasi. Pasalnya, reformasi belum diikuti oleh implementasi administrasi dan sistem yang terintegrasi utamanya dalam perizinan.
Berdasarkan publikasi World Economic Forum, daya saing saing pada 2013--2014, Indonesia diketahui berada di urutan 38.
Angka ini di bawah Singapura yang menempati posisi 2, Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), dan Thailand (37).
MASALAH UNIVERSALWakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa perlambatan ekonomi yang kini terindikasi sedang melanda Indonesia juga dihadapi oleh banyak negara sehingga pemerintah juga akan berupaya menarik lebih banyak investasi.
"(Perlambatan ekonomi) ini masalah universal," kata Jusuf Kalla usai mengikuti acara Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam 2015 di Jakarta, Kamis (30/4).
Menurut Wapres, fenomena ekonomi yang melambat juga terjadi di tingkat dunia, khususnya di tingkat regional.
Untuk itu, pemerintah juga akan membuka lebih banyak lagi kesempatan kepada investor untuk dapat menanamkan modal investasinya di dalam negeri Indonesia.
Apalagi, ujar dia, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal yang diharapkan juga dapat mempercepat realisasi beragam proyek infrastruktur.
Dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di Jakarta, Rabu (29/4), Wapres mengatakan bahwa pembenahan terhadap proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air bakal menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa.
"Dengan perbaikan infrastruktur, otomatis investasi akan lebih banyak," kata Jusuf Kalla setelah mengikuti pembukaan Musrenbangnas.
Menurut Kalla, banyak pihak yang telah menghadap, baik dirinya, presiden, maupun menteri koordinator perekonomian, guna mengemukakan besarnya investasi yang ingin mereka tanam di Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bakal mempercepat mulainya proses lelang pekerjaan yang pelaksanaannya tiap Agustus setiap tahunnya.
"Pelaksanaannya akan dimulai untuk tahun anggaran 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015," kata Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W. Husaini.
Menurut Hediyanto, proses lelang yang semula biasanya dimulai pada bulan Oktober akan dimajukan ke Agustus dengan tujuan, antara lain waktu pengerjaan akan lebih panjang.
Ia berpendapat bahwa percepatan proses lelang pekerjaan di sektor infrastruktur tersebut sangat mungkin dilakukan untuk sekitar 70 persen pekerjaan.
"Sebagian pekerjaan kami kan sudah jelas, memang tidak 100 persen tetapi sekitar 70 persen itu kami sudah tahu karena, termasuk pekerjaan reguler yang setiap tahun dilaksanakan," katanya.
Pekerjaan reguler itu, ujar dia, misalnya perawatan jalan dan jembatan, rehabilitasi, peningkatan jalan, pembangunan bendung, pekerjaan "multiyear contract", dan beberapa pekerjaan yang sudah ada desainnya.
Sementara itu, sisanya sekitar 30 persen, yaitu pekerjaan-pekerjaan jalan baru, inisiatif baru, dan pekerjaan yang perlu legitimasi dari banyak orang, serta pekerjaan khusus yang perlu didiskusikan lagi dengan legislatif.
"Kenapa ditender pada bulan Agustus? Karena sekitar 16 Agustus Presiden sudah menyampaikan anggarannya secara politis kepada DPR, artinya pemerintah sudah menganggap itu prioritas," jelas Hediyanto.
MEI MULAI JALANWapres juga memastikan implementasi dari berbagai program pembangunan Kabinet Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 atau lebih populer dengan singkatan APBN-P 2015 akan mulai berjalan sejak Mei ini.
"Mei ini sudah jalan semua," kata Jusuf Kalla seusai mengikuti Pembukaan 2015 IIF Asia Financial Summit di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurut Wapres, telatnya implementasi beragam program pemerintahan Jokowi-JK karena ada permasalahan, antara lain pada perencanaan dan persiapan administrasi yang telat.
Namun, menurut dia, setelah pelaksanaan program berjalan mulai Mei ini, dapat dipastikan sektor perindustrian juga akan berjalan. Demikian pula, dengan tingkat konsumsi masyarakat di Tanah Air.
Ia juga mengaku optimistis bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2015 ini dapat mencapai 5,7 persen meski BPS mencatat ada perlambatan ekonomi pada kuartal pertama 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kalla juga menyatakan bahwa untuk kebijakan moneter saat ini sudah makin longgar dan diperkirakan tingkat suku bunga pelan-pelan juga bakal turun. "Sebenarnya sudah agak longgar dibandingkan dengan tahun lalu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran tahun 2015 akan meningkat pesat pada bulan Juni--Juli sejalan dengan pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan.
"Pertengahan April ini baru mulai ada penyerapan karena pertengahan Januari kan APBNP 2015 digedok," kata Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (29/4) malam, usai kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
Presiden menyebutkan setelah APNB-P 2015 disetujui DPR ada proses administrasi dan lelang sehingga realisasi belanja modal baru terealisasi mulai pertengahan April. Jokowi memperkirakan penyerapan anggaran akan makin meningkat pesat pada Juni hingga Juli.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa pihaknya membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggarannya.
"Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) merupakan upaya bersama bagaimana mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).
Dengan adanya penyerapan anggaran yang efektif, baik di pusat maupun di daerah, untuk pembangunan infrastruktur, diharapkan perlambatan ekonomi juga bisa segera diobati.
(Ant/y)
