Korupsi yang terintegrasi, barangkali itulah yang terjadi di Sumut. DPRD Provinsi Sumut sebagai lembaga pengawas yang seharusnya memberikan keseimbangan (chek and balance) supaya eksekutif melakukan tugasnya dengan baik, justru jadi bagian dari korupsi tersebut. Meminjam istilah para cendikiawan, “korupsi berjamaah†telah terjadi di Sumut dan dilakukan secara kolektif kolegial.
Apa yang terjadi Provinsi kita ini tentu jadi catatan sejarah yang sangat buruk buat para generasi Sumut selanjutnya. Para generasi muda di daerah ini akan mewarisi karakter buruk dari pendahulunya. Untuk kesekian kalinya, dampak buruk kepada generasi muda merupakan beban sejarah yang sangat berat untuk ditanggung. Belum lagi konsekuensi logis yang harus ditanggung terhadap perjalanan provinsi ini ke depan dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat bagi pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah kelak akan selalu dianggap sesuatu yang tidak berguna oleh masyarakat. Inilah biaya sosial buruk yang harus kita tanggung bersama.
Berbagai kajian akademik, pengarahan moral oleh agama, himbauan pemerintah pusat telah dilakukan bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan tidak korup tidak membuat serta merta daerah ini bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai pemerintahan yang bercirikan clean government.
Konspirasi besar yang terbangun justru mendorong nafsu elite politik lokal melakukan korupsi dengan berbagai dalih. Sistem administrasi pemerintahan yang seharusnya sebagai pedoman untuk melakukan pelayanan publik yang terbaik kepada rakyat, diubah untuk melakukan praktik manipulatif dan culas demi kepentingan pribadi dan golongan. Hasilnya, korupsi bansos, DBD, interpelasi dan lain sebagainya jadi tema dan santapan media tiap hari yang disuguhkan kepada masyarakat.
Bisa kita bayangkan, saat ini teknologi sudah semakin canggih. Masyarakat sudah melek internet. Akses informasi kepada rakyat jelata sekalipun sudah ada karena suguhan informasi yang berlangsung begitu cepat. Media untuk mendapatkan informasi bukan hal yang sulit. Salah satu yang disuguhi informasi korupsi di Sumut ini adalah para generasi mulai dari anak SD, SMP, SMU, sampai mahasiswa dan juga generasi muda di atasnya lagi.
Bagaimana mereka memahami korupsi yang terpadu antara eksekutif dan legislatif yang jadi trending topic terus menerus di media. Siapa lagi jadi teladan yang bisa mereka pedomani kalau bukan pemerintah, DPRD, parpol, dan komponen pelaku demokrasi lainnya.
Jika mereka (siswa) bertanya kepada guru PPKN dan guru agama di ruangan kelas mengenai latar belakang korupsi terpadu antara Gubsu dan DPRDSU, apalah yang mereka jawab? Sekali lagi, korupsi yang dilakukan elite lokal di Sumut ini memang belum punya kekuatan hukum tetap, tetapi dalam berbagai proses hukum sudah mengarah kepada tersangka dengan berbagai alat bukti yang bisa dipertanggung jawabkan. Bahkan sudah ada anggota dewan yang mengembalikan uang suap interpelasi. Sungguh ini jadi beban sejarah.
Dampak korupsi kepada generasi muda ini sangatlah besar. Beberapa dampak yang mungkin bisa kita utarakan adalah: Pertama, generasi muda kita akan kehilangan nilai keteladanan dari pemimpinnya sendiri. Sementara mereka merupakan generasi yang harus didorong untuk jadi manusia yang punya kapasitas intelektual dan integritas yang terukur. Jangan berharap generasi muda bisa kita arahkan menjadi manusia yang punya integritas jika pemimpinnya sendiri bukan manusia yang berintegritas. Bisa kita bayangkan, jika kita melarang anak kita jangan merokok, sementara kita sendiri merokok, ini adalah sebuah anjuran yang tidak masuk akal bagi mereka. Artinya, perkataan dengan perbuatan haruslah selaras agar apa yang kita ucapkan mau dilaksanakan.
Generasi muda kita di Sumut kehilangan karisma kejujuran dan integritas dari pemimpinnya dengan tersangkutnya korupsi besar yang terpadu ini di Sumut. Sayang sekali anak-anak muda disuguhi berita media, internet dengan objek pemberitaan kasus korupsi di Sumut yang dilakukan secara berjamaah. Dampak korupsi bagi generasi muda di Sumut ini tidalah kecil. Beban sejarah akan ditanggung mereka sendiri kelak hanya karena ulah beberapa orang.
Kedua, generasi muda di Sumut akan jadi generasi muda yang sangat pragmatis, dimana mereka melihat untuk mengejar kekayaan bisa dengan menghalalkan segala cara. Inilah yang paling kita takutkan. Masa depan bangsa ini berada di pundak mereka. Jika kita tidak mempersiapkan mereka dengan pupuk karakter, pupuk kejujuran, pupuk keteladanan mereka akan jadi liar. Mereka akan melihat bahwa korupsi itu hal yang biasa dan bahkan jadi budaya. Kalau korupsi sudah dianggap sebagai budaya, maka dengan sendirinya korupsi akan jadi langgeng. Norma hukum yang menganggap korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan luarbiasa (extra ordinary crime) tidak akan dihiraukan masyarakat. Pada akhirnya kegagalan pembangunan karena korupsi akan kita tanggung bersama.
Fakta mengatakan, di negara manapun korupsi banyak dijumpai, maka negara itu merupakan negara yang gagal. Kenapa negara-negara Asia dan Afrika gagal dalam pembangunannya karena korupsi. Singapura adalah contoh tetangga kita yang korupsinya sangat rendah. Nigeria negara Afrika yang kaya minyak tetapi karena korupsinya sangat tinggi gagal dalam pembangunan. Termasuk negara kita sendiri gagal dalam pembangunan karena faktor korupsi. Kalau di analisis lebih dalam lagi, uang yang dikorup itu bila digunakan untuk pembangunan, sangat berdampak besar bagi pembangunan bangsa ini. Terbangunnya infrastruktur bagi masyarakat akan mendorong kemajuan ekonomi rakyat.
Sekali lagi, saatnya elite lokal di Sumut menyadari dampak dari perbuatan mereka. Artinya jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Nasi sudah jadi bubur, kata pepatah. Beban sejarah korupsi ini tentu yang menangung adalah generasi muda. Untuk itu, pepatah orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Harapan kita kasus korupsi ini bisa dituntaskan oleh aparat penegak hukum (Jaksa dan KPK) dengan jalan penegakan hukum yang seadil-adilnya.
Tentu tujuannya agar hal yang sama jangan sampai terjadi. Sejarah panjang sumut korupsi merupakan beban bagi generasi muda selajutnya. Jangan sampai generasi muda itu rusak hanya karena ulah beberapa orang. Jalan panjang agar Sumut tidak korup masih berliku. Kesadaran elite politik dengan sendirinya sangat sulit kita harapkan. Mempersiapkan generasi muda yang tidak korup sudah saatnya kita mulai dari sekarang.
Caranya, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan sejak dini korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Mari mendukung proses hukum yang tegak dan adil buat pelaku korupsi Sumut karena mereka telah membuat beban sejarah yang kelam di Sumut. Sejarah adalah buatan kita sendiri.
Kalau sejarah kelam kita buat, maka generasi mudalah yang menanggung bebannya ke depan.Harapan kita semua sama, jangan lagi sejarah mencatat korupsi dengan model yang sama di Sumut ini terjadi. Cukuplah kasus korupsi terpadu yang menyandung di antara Gubsu dan berbagai oknum DPRDSU ini yang terakhir kalinya. (Penulis adalah Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Nommensen).
(l)
