Memilih Caleg di Antara Figur dan Partai

HARI-HARI ini sangat melelahkan bagi setiap calon legislatif (caleg). Selain mengampanyekan diri sendiri, dia harus ikut agenda partai politik, tempatnya bernaung. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa 9 April 2014, sudah tinggal hitungan hari.

Seorang caleg bukan hanya bersaing dengan calon dari partai politik (parpol) lain di daerah pemilihan (dapil)-nya, tapi juga harus berkompetisi dengan rekan satu partainya. Misal, untuk DPRD Kabupaten Kota, di satu daerah pemilihan, bisa ada calon dari satu partai 10-15 orang. Dengan 12 partai, maka ada sekitar 120-180 calon yang bersaing ketat memperebutkan kursi yang tersedia.

Jumlah bisa berlipat ganda untuk pertarungan merebut kursi DPRD Provinsi dan DPRD RI. Apalagi sistem suara terbanyak, membuat nomor urut tidak begitu penting (tapi bukan tak memiliki arti). Dampaknya, caleg cenderung bekerja sendiri - sendiri untuk menjual dirinya, agar dia yang dipilih dan bukan rekannya satu partai di dapilnya serta kompetitor dari partai lain.

Konsekwensi bekerja sendiri-sendiri adalah biaya kampanye yang ditanggung seorang caleg lebih mahal. Memang ada yang menyiasati dengan menggandeng caleg satu partai dari level yang berbeda. Misal, caleg DPRD Kabupaten Kota memasang spanduk/poster/baliho bersama dengan caleg Provinsi dan DPR RI. Kolaborasi seperti ini bisa menguntungkan, tapi bisa juga merugikan.

Menguntungkan sebab bisa menghemat biaya sosialisasi dan jika rekan kolaborasi merupakan figur yang menjual. Namun, jika tak menjual, bisa merugikan caleg yang bersangkutan. Sebab sistem suara terbanyak ternyata mereduksi loyalitas pemilih terhadap satu partai. Mereka lebih melihat sosok atau figur orang yang dipilih.

Tak heran, seorang pemilih bisa mencoblos caleg berbeda partainya, untuk level Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat. Fenomena ini yang membuat caleg harus berjuang menjual figure dirinya kepada pemilih. Loyalitas terhadap partai dikompromikan saat ‘menggarap’ pemilih. Antara lain, ada pernyataan “Silakan pilih dari partai yang lain untuk Provinsi dan Pusat, tapi untuk Kabupaten, pilih saya!”

FENOMENA JOKOWI BERDAMPAK KE HASIL PILEG?
Banyak pihak meyakini pengumuman Jokowi menjadi calon Presiden akan berdampak pada hasil Pemilu Legislatif. Mayoritas lembaga survey sudah lama menyuarakan hal itu. Benar banyak dukungan terhadap Gubernur DKI tersebut menjadi Presiden. PDIP pun memanfaatkan besarnya dukungan terhadap Jokowi memenangkan pileg.

Pendukung Jokowi yang lintas partai (termasuk yang dulu jadi golput) diminta dan diarahkan memilih PDIP agar Presidential Treshold terpenuhi. Dengan demikian, PDIP tanpa harus koalisi, bisa mencalonkan sendiri Jokowi menjadi calon presiden. Logika ini masuk akal.

Apakah pencalonan Jokowi serta merta menaikkan dukungan terhadap caleg dari PDIP di semua level? ini masih memerlukan pengujian di ‘medan tempur’pileg. Masih terlalu dini mengatakan ya, seperti keyakinan beberapa pengamat politik. Atau sebaliknya mengatakan tidak, seakan pesona Jokowi, tak berarti apa-apa.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemilih saat ini lebih melihat figur caleg daripada partai pengusungnya. Figur ini memiliki makna yang sangat luas, bukan saja berbicara rekam jejaknya, juga terkait dengan sejauh mana dia berhasil meyakinkan orang untuk memilihnya. Harus diakui, untuk meyakinkan ini, banyak caleg yang menempuh cara pragmatis.

Mereka ini tergoda melakukan transaksi dengan pemilihnya. Lapangan pun menjadi ‘becek’ karena banyaknya pemain. Uang diam-diam beredar dengan dalih uang transport, uang makan, bahkan ada yang terang-terangan sebagai imbalan memilih.

Walau harus diakui, masih banyak caleg yang tak tergoda melakukan politik transaksional. Dengan rekam jejak yang baik, mereka melakukan investasi (jangka panjang) untuk meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Jadi, tak bisa menggenalisir, semua caleg bermain uang saat ini untuk dipilih dan semua pemilih harus dibayar untuk memilih.

Rakyat pasti akan memilih apa yang menurutnya pantas dipilih. Terserah apa motivasi atau faktor yang mendorongnya. Tak bisa dipungkiri, figur caleg sangat mempengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya. Tak peduli apa partainya, karena pemenangnya ditentukan suara terbanyak, maka siapa calegnya akan jadi referensi utama untuk memilih. Toh, sesama satu partai pun jadi saingan.

Jadi faktor Jokowi dalam Pileg masih harus diuji. Jika ternyata figur caleg yang diusung PDIP tak berkenan di hati rakyat, maka tetap sulit menjualnya. Namun, jika seorang caleg dianggap memiliki ‘roh’ yang sama dengan Jokowi, suaranya bisa melimpah. Semua ini akan terjawab secara pasti
 pada 9 April 2014 mendatang,  apakah ada korelasi yang signifikan antara pencalonan Jokowi  dengan  meningkatnya suara  PDIP  pada  pemilu  legislatif. (i)