Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 20 Februari 2026
LIVE

Bawaslu Cek Dugaan Pelanggaran Jokowi Gratiskan Suramadu

* Jokowi Bicara Keadilan * Golkar : Sontoloyo, Berbuat Baik Dilaporkan
- Kamis, 01 November 2018 19:41 WIB
298 view
Jakarta (SIB) -Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bawaslu karena kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu. Bawaslu menelusuri ada tidaknya indikasi pelanggaran yang terkait dengan Pemilu.

"Nanti kami pelajari apakah ada program pemerintah yang terindikasi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, saat dihubungi, Rabu (31/10).

Ratna menyebut dokumen laporan ke Bawaslu sudah memenuhi syarat. Karena itu Bawaslu akan melakukan pemeriksaan.

"Jadi kemarin kami sudah periksa keterpenuhan syarat formil materilnya, jadi secara materil laporan itu memenuhi syarat untuk diproses selanjutnya," kata Ratna.

"Jadi sekarang kami sedang merencanakan sebagai kewajiban kami, tata cara penanganan pelanggaran itu setelah kami registrasi akan dilakukan pembahasan pemeriksaan," sambungnya.

Jokowi dilaporkan Forum Advokat Rantau (Fara) ke Bawaslu pada Selasa (30/10) atas dugaan pelanggaran terkait kebijakan pemerintah menggratiskan fasilitas Jembatan Suramadu.

"Sehubungan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI pada hari Sabtu, 27 Oktober, di mana dalam peresmian penggratisannya dilakukan oleh Pak Jokowi, yang dalam hal ini menjabat Presiden RI atau capres, maka patut diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung," ujar anggota Fara, Rubby Cahyady.

Jokowi Bicara Keadilan
Sementara itu Jokowi mengatakan, penggratisan Suramadu berawal dari permintaan tokoh masyarakat setempat di tahun 2015.

"Urusan jembatan Suramadu itu prosesnya sudah lama. Ada proses sebelumnya pembebasan sepeda motor, itu atas permintaan tokoh masyarakat, agama, kiai di Madura, dari Ikatan Keluarga Madura sampaikan hal sama," kata Jokowi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10).

Kemudian pada tahun 2016 ada usulan dari masyarakat agar mengurangi sebanyak 50 persen biaya tol di Jembatan Suramadu.

"Tahun 2016 masih ada keberatan tarif tol yang mahal, minta diskon dipotong 50 persen, kami berikan," katanya.

Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengkaji dampak dan efektivitas pengenaan tarif tol Jembatan Suramadu. Ketimpangan di Madura disebut masih tinggi, meski adanya tol tersebut.

Karena itu, Jokowi menegaskan keputusan untuk menggratiskan tarif tol itu atas dasar keadilan untuk masyarakat.

"2017-2018 ada permintaan itu karena pergerakan ekonomi Madura belum kelihatan. Kami harapkan pembangunan beri dampak. Kalau memberatkan untuk apa? Kemiskinan di Sidoarjo, Surabaya, Gresik sampai 6-7. Madura 16-24. Supaya tidak ada ketimpangan hanya jarak 5-6 kilometer. Rasa keadilan itu jadi catatan kita," katanya.

Jembatan Suramadu sambung Jokowi merupakan jembatan biasa yang bukan berupa investasi milik BUMN. Pembangunan jembatan itu berasal dari APBN.

"Kami putuskan jadi jembatan biasa dan itu ini bukan investasi swasta, bukan BUMN. Ini dari APBN. Kalau jalan tol lain swasta BUMN. Ini beda, dari APBN. Sehingga saat itu kami sampaikan jembatan Suramadu biasa bisa dipakai kita semua khususnya Jatim, Madura," katanya.

Sementara itu, jika adanya aksi para tokoh masyarakat yang mengacungkan jari telunjuk saat acara peresmian itu, Jokowi menegaskan itu bukanlah atas permintaan dia. Bahkan dia juga meminta agar tokoh masyarakat itu berhenti mengacungkan telunjuk. 

Sontoloyo
Di bagian lain Golkar menilai pelaporan itu berlebihan.

"Jangan lebay," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Rabu (31/10).

Ace mengaku heran dengan laporan yang dilayangkan Forum Advokat Rantau (Fara). Menurutnya peresmian penggratisan Jembatan Suramadu dilakukan Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden.

"Saya heran. Upaya mensejahterakan rakyat kok diadukan ke Bawaslu. Harusnya didukung bukan dilaporkan ke Bawaslu. Harus dilihat posisi beliau sebagai presiden, bukan sebagai capres ketika meresmikan itu," ujarnya.

"Inilah salah satu indikasi dari ciri politisi sontoloyo itu. Berbuat baik untuk rakyat kok dipersoalkan," lanjut Ace.

Ace juga menanggapi soal salam satu jari yang disoal pelapor. Dia menegaskan pose satu jari tak melulu berarti ajakan kampanye.

"Setiap jari satu kan bukan berarti ajakan kampanye," tegasnya. (detikcom/l)
SHARE:
Tags
bawaslu cek dugaan pelanggaran jokowi gratiskan suramadu
komentar
beritaTerbaru